Materi Ekonomi Islam

Download Materi Ekonomi Islam Doc

A. Pengertian Sistem ekonomi
Istilah “sistem” berasal dari perkataan “systema” (bahasa Yunani), yang dapat diartikan sebagai: keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Pada dasarnya sebuah sistem adalah suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subjek (atau objek) serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu.
Suatu sistem muncul karena adanya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan manusia yang sangat bervariasi akan memunculkan sistem yang berbeda-beda. Kebutuhan manusia yang bersifat dasar (pangan, pakaian, papan) akan memunculkan suatu system ekonomi.
sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur kondisi perekonomian suatu negara sesuai dengan kondisi kenegaraan dari negara itu sendiri.
B. Macam-macam Sistem Ekonomi.
1. Sistem Ekonomi Tradisional
Masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi tradisional adalah masyarakat yang belum ada pembagian kerja, cara mendapatkan barang dengan barter (natura), belum mengenal uang sebagai alat pembayaran, produksi dan distribusi terbentuk karena tradisi dan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri/masyarakat. 
Ciri-ciri:
1. Belum ada pembagian kerja
2. Pertukaran dengan sistem barter
3. Jenis produksi ditentukan sesuai dengan kebutuhan
4. Hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan
5. Bertumpu pada sektor agraris
6. Keadaan masyarakatnya masih statis, tradisional, dan miskin
Kelebihan:
  1. Setiap masyarakat termotivasi untuk menjadi produsen
2. Produksi tidak ditujukan untuk mencari keuntungan
3. Dengan sistem pertukaran barter, masyarakat cenderung bertindak jujur
Kelemahan:
1. Tidak ada kerja sama antarindividu atau masyarakat
2. Sulit mempertemukan kedua belah pihak yang saling membutuhkan
3. Jenis dan jumlah barang yang diproduksi sering tidak mencukupi kebutuhan
4. Sulit menetapkan ukuran dari barang yang dipertukarkan

2. Sistem Ekonomi Kerakyatan
Sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia bardasar atas demokrasi ekonomi, artinya produksi dikerjakan oleh semua masyarakat, dan untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sistem ekonomi di Indonesia berdasar Pancasila, UUD 1945, serta GBHN, sehingga disebut sebagai “sistem ekonomi berdasar demokrasi ekonomi Pancasila”.
Demokrasi ekonomi yang diterapkan di Indonesia mengandung ciri-ciri positif sebagai berikut.
1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula.
5. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
6. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
7. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
8. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
Ciri negatif dalam sistem perekonomian Indonesia yang harus dihindarkan di antaranya sebagai berikut.
1. Sistem free fight liberalism, yakni yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain.
2. Sistem etatisme, yakni negara serta aparatur ekonomi bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit ekonomi di luar sektor negara.
3. Monopoli, yakni pemusatan kekuasaan ekonomi pada satu kelompok.
3. Sistem Ekonomi Liberal
Sistem ekonomi liberal adalah suatu sistem di mana negara memberi kebebasan kepada setiap orang untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Sistem ini berdasar pada teori yang dikemukakan oleh Adam Smith (1723–1790) dalam bukunya yang berjudul ‘The Wealth of Nations’, yang diterbitkannya pada tahun 1776, dengan ajaran pokoknya memberikan kebebasan perseorangan di setiap sektor ekonomi. 
Ciri-ciri;
1. Hak milik atas alat produksi di tangan perorangan.
2. Harga barang ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar.
3. Adanya persaingan bebas.
4. Tidak ada campur tangan pemerintah dalam perekonomian.
5. Modal memegang peran penting.
6. Terbuka kesempatan bagi individu untuk mengejar keuntungan.
Kelebihan:
1. Dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas barang yang diproduksi.
2. Terdorong untuk mengejar kemakmuran bagi dirinya sendiri.
3. Setiap orang atau pengusaha termotivasi mencari keuntungan.
4. Pemilihan sektor usaha disesuaikan dengan kemampuan.
Kelemahan:
1. Menimbulkan persaingan tidak sehat.
2. Terdapat kesenjangan kaya dan miskin.
3. Menimbulkan monopoli.
4. Terdapat eksploitasi SDM.
5. Pemanfaatan SDA sering tidak memerhatikan kelestarian lingkungan.
      4. Sistem Ekonomi Sosialis/Terpusat
Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi di mana seluruh kebijakan perekonomian ditentukan oleh pemerintah sedangkan masyarakat hanya menjalankan peraturan yang ditentukan. Sistem ekonomi ini berdasar pada teori yang dikemukakan oleh Karl Marx dalam bukunya yang berjudul ‘Das Kapital’ tahun 1867. Jadi sistem ini lebih bersifat memerintah, karena campur tangan pemerintah di bidang ekonomi melakukan pembatasan-pembatasan atas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.
Ciri-ciri:
1.      Perencanaan disusun oleh pemerintah pusat.
2.      Semua alat produksi dikuasai oleh negara.
3.      Produksi, distribusi, dan konsumsi diatur secara terpusat.
4.      Inisiatif dan hak milik perorangan dibatasi.
Kelebihan:
1.      Pemerintah bertanggung jawab penuh dalam perekonomian.
2.      Relatif tidak ada jurang pemisah antara orang kaya dan miskin.
3.      Hasil produksi dapat dinikmati secara rata.
4.      Mudah melakukan pengendalian harga.
Kelemahan:
1.    Hak milik perorangan sangat dibatasi dan rakyat kurang memiliki pilihan.
2.    Potensi dan daya kreasi tidak berkembang.
3.    Tidak terdapat kebebasan individu.
5. Sistem Ekonomi Campuran (Sosialis dan Liberal)
Sistem ekonomi campuran merupakan perpaduan antara sistem liberal dan sistem sosialis, yang mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengendalian, yang juga berarti garis antara peran mutlak negara/kolektif dan peran menonjol individu. Pada sistem ekonomi campuran, antara pemerintah dengan masyarakat atau swasta bersama-sama untuk ikut meningkatkan kegiatan perekonomian. Pemerintah sebagai pengendali dan stabilisator kegiatan ekonomi, sedangkan masyarakat diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi.
Ciri-ciri:
1.      Adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian.
2.      Pihak swasta ikut berperan dalam kegiatan perekonomian.
Kelebihan:
1.      Sektor ekonomi pemerintah dan swasta terpisah secara jelas.
2.      Fluktuasi harga dapat lebih terkendali.
3.      Hak milik perorangan diakui dan pemerintah mendorongnya.
Kekurangan:
1.      Jika peran pemerintah mendominasi akan timbul etatisme.
2.      Jika peran swasta mendominasi, akan timbul monopoli yang merugikan masyarakat.
C. Falsafah Sistem Ekonomi
Tatanan perekonomian Islam berbeda dengan kapitalisme atau pun sosialisme ilmiah (komunisme). Filsafat ekonomi Islam bersifat ilmiah tetapi tidak mekanikal. Sistem ini tertata rapi tanpa restriksi berlebihan. Sistem ini mengizinkan kepemilikan harta dan usaha pribadi namun tidak menggalakkan keserakahan dan penumpukan harta di tangan segelintir orang, dimana sebagian besar masyarakat menjadi miskin dan hamba dari eksploitasi kejam yang berkesinambungan.
Ada tiga perbedaan mendasar dalam filsafat perekonomian kapitalisme, komunisme dan Islam.
1. Kapitalisme
Dalam sistem kapitalisme, modal memperoleh imbalan dalam bentuk bunga uang. Secara intrinsik berlaku umum bahwa modal patut berkembang. Bunga uang menjadi perangsang pokok untuk menumpuk kekayaan, yang kemudian disalurkan sebagai penggerak untuk menjaga agar lini produksi berputar terus. Dengan kata lain, bunga uang menjadi insentif agar modal tetap berputar.
2. Sosialisme Ilmiah
Dalam sistem sosialisme ilmiah (komunisme) tidak ada insentif dari bunga uang untuk menggerakkan siklus dan pemutaran modal ke dalam mekanisme produktif, dan negara memonopoli modal. Dengan demikian tidak diperlukan adanya motivasi.
Di perekonomian pasar bebas, terlepas dari apakah seseorang membayar bunga uang atau tidak, kesadaran akan kepemilikan harta pribadi sudah cukup menimbulkan dorongan agar modal yang dimilikinya tumbuh secepat mungkin. Jika ia harus membayar bunga atas uang yang dipinjam, suku bunga tersebut menjadi tolok ukur. Suku bunga ini berlaku sebagai jendela melalui mana seseorang memantau pertumbuhan atau penciutan komparatif modalnya. Dalam sistem perekonomian sosialis, tidak ada dorongan ini karena mereka yang menggerakkan modal tidak memilikinya, serta tidak ada sarana pembanding guna mengukur apakah tingkat pertumbuhannya secara ekonomis sudah memadai atau belum.
Dalam tatanan sosialisme ilmiah, penguasaan mutlak keseluruhan kekayaan oleh negara menjadikan sistem bunga uang menjadi tidak relevant dan berarti. Keburukannya adalah, jika kita tidak berada di bawah tekanan untuk mencari pendapatan lebih dari bunga uang yang harus dibayar maka kita akan kehilangan insentif mau pun rasa tanggungjawab.
Salah satu gambaran bisa diperoleh kalau kita bisa memperhitungkan berapa besar bunga uang yang akan diperoleh jika keseluruhan kekayaan suatu negara komunis misalnya didepositokan di suatu bank. Gambaran lain misalnya dengan cara menghitung perekonomian negara berdasarkan laba dan rugi usaha. Tentu saja akan banyak komplikasinya seperti bagaimana menentukan tingkat gaji dan lain-lain. Namun kalau ahli-ahli finansial mau turun tangan, komplikasi demikian dapat diatasi. Gambaran komparatif yang diperoleh akan memberikan beberapa posibilitas menarik.
Dengan cara demikian apa yang menjadi penyebab utama penurunan standar hidup dapat diketahui. Tanpa harus melakukan usaha raksasa demikian, rasanya juga tidak sulit mencari penyebab itu.
3. Konsep Islam
Filsafat ekonomi, merupakan dasar dari sebuah sistem ekonomi yang dibangun. Berdasarkan filsafat ekonomi yang ada dapat diturunkan tujuan-tujuan yang  hendak dicapai, misalnya tujuan kegiatan ekonomi konsumsi, produksi, distribusi, pembangunan ekonomi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dsb.
Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada konsep triangle: yakni filsafat Tuhan, manusia dan alam. Kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhan, alam dan manusia lainnya. Dimensi filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya kapitalisme dan sosialisme. Filsafat ekonomi yang Islami, memiliki paradigma yang relevan dengan nilai-nilai logis, etis dan estetis yang Islami yang kemudian difungsionalkan ke tengah tingkah laku ekonomi manusia. Dari filsafat ekonomi ini diturunkan juga nilai-nilai instrumental sebagai perangkat peraturan  permainan (rule of game) suatu kegiatan.
Sebagai disebut di atas, bahwa salah satu poin yang menjadi dasar perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah pada falsafahnya, yang terdiri dari nilai-nilai dan tujuan.  Dalam ekonomi Islam, nilai-nilai ekonomi bersumber Alquran dan hadits berupa prinsip-prinsip universal. Di saat sistem ekonomi lain hanya terfokus pada hukum dan sebab akibat dari suatu kegiatan ekonomi, Islam lebih jauh membahas nilai-nilai  dan etika yang terkandung dalam setiap kegiatan ekonomi tersebut. Nilai-nilai inilah yang selalu mendasari setiap kegiatan ekonomi Islam.
Bangunan Ekonomi Islam didasarkan pada   fondasi utama yaitu  tauhid. Fondasi berikutnya, adalah syariah dan akhlak. Pengamalan syariah dan akhlak merupakan refleksi dari tauhid. Landasan tauhid yang tidak kokoh akan mengakibatkan implementasi syariah dan akhlak terganggu.
Dasar syariah membimbing aktivitas ekonomi, sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Sedangkan akhlak membimbing aktivitas  ekonomi manusia agar senantiasa mengedepankan moralitas dan etika untuk mencapai tujuan. Akhlah yang terpancar dari iman akan mebnentuk integritas yang membentuk good corporate governance danmarket diciplin yang baik.
D. Nilai Dasar Sistem Ekonomi
Nilai dasar sistem ekonomi Islam:
1)      Hakikat pemilikan adalah kemanfaatan, bukan penguasaan.
 a. Penguasaan menurut Prof. DR. Satjipto Rahardjo, SH., merupakan karakteristik suatu  masyarakat pra hukum dan bersifat faktual (mementingkan kenyataan pada suatu saat). Hubungan yang nyata antara seseorang dengan barang yang ada dalam kekuasaannya. Dalam hal ini terkandung 2 unsur, yaitu 1) kenyataan bahwa suatu barang itu berada dalam kekuasaan seseorang (corpus possessionis); 2) sikap batin orang yang bersangkutan untuk menguasai dan menggunakannya (animus posidendi). Cara untuk memproleh penguasaan dapat dilakukan melalui 2 jalan, yaitu: 1) tanpa ada persetujuan penguasa atau yang menguasai  sebelumnya; 2) berdasarkan penyerahan, merupakan cara penguasaan atas suatu barang dengan adanya persetujuan dari penguasa atau yang menguasai sebelumnya.
b.      Pemilikan mempunyai sosok hukum yang lebih jelas dan pasti apabila dibandingkan dengan pengertian penguasaan. Dalam penguasaan  tanpa perlu menunjuk pada  hukum. Terkandung di dalamnya kompleks hak-hak, yang kesemuanya dalam digolongkan ke dalam ius is rem, karena berlaku terhadap setiap orang. Karakteristik dari  kepemilikan yaitu: 1) Pemilik mempunyai hak untuk memiliki barangnya, meskipun empunya tidak memegang atau menguasai barang, oleh karena itu telah direbut daripadanya oleh orang lain. Maka hak atas barang itu tetap ada pada pemegang (empunya) hak semula. 2) Pemilik mempunyai hak untuk menggunakan dan memanfaatkan serta menikmati barang yang dimilikinya; 3)Pemilikan mempunyai cirri tidak mengenal jangka waktu; 4) Pemilikan mempunyai cirri yang bersifat sisa. Seorang yang memiliki tanah dapat menyewakan tanahnya kepada orang lain, dan dapat pula memberikan sesuatu hak di atas hak miliknya (Contoh dengan Hak Guna Bangunan atau Pakai)kepada pihak lain, serta memberikan hak untuk melintasinya kepada pihak lain, sedang ia tetap memiliki hak atas tanah itu yang terdiri dari sisanya sesudah hak-hak itu diberikan kepada pihak lain. 5) hak untuk mengalihkan kepada pihak lain. Hal tersebut tidak dipunyai oleh orang yang menguasai barang, karena adanya azas memo dat quat nonhabet.
c.       Penggunaan adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia
d.      Pemanfaatan adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya
2)      Keseimbangan ragam aspek dalam diri manusia.
Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna diantara makhluk ciptaan Tuhan terdiri atas unsur jasmani dan rohani. Dalam rangka perkembangan individu, diperlukan suatu keterpaduan dan keseimbangan antara pertumbuhan jasmani dan rohani.
Individu tidak mampu berdiri sendiri, melainkan hidup dalam hubungan antarasesama inidividu. Dengan demikian, dalam hidup dan kehidupannya, manusia selalu mengadakan kontak dengan manusia lain. Karena itu manusia sebagai individu juga merupakan makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat. Sejak lahir sampai pada akhir hayatnya, manusia hidup ditengah-tengah kelompok sosial atau kesatuan sosial juga dalam situasi sosial yang merupakan bagian dari ruang lingkup suatu kelompok sosial.Kelompok sosial yang merupakan awal kehidupan manusia individu adalah keluarga. Dalam keluraga ada rasa saling tergantung diantara sesama manusia yang membentuk individu berkembang untuk beradaptasi dengan kehidupan dalam masyarakat. Hal ini menandakan bahwa manusia sebagai individu tidak mampu hidup sendiri, tetapi diperlukan keberadaan dalam suatu kelompok(masyarakat)sehingga individu merupakan makhluk sosial. Ini berarti antara individu dan kelompok terdapat hubungan timbal balik dan hubungan yang sangat erat yang merupakan hubungan fungsional.
3)      Keadilan antar sesama manusia.
Adil adalah keutamaan untuk diri sendiri yang terdiri dari 3 kumpulan keutamaan: bijaksana, kesucian tubuh, keberanian, itu adalah perdamaian yang menguatkan satu sama lain, dan mematuhinya dengan kekuatan yang istimewa sampai tidak saling berebut (untuk menguasainya) dan tidak saling memukul seperti menuntutnya atas kebosanan aibnya. Dan diceritakan untuk manusia keluarga selalu memilih dengan melayani diri sendiri terhadap dirinya sendiri dahulu, kemudian melayani orang lain.Maksud dari adil adalah memberikan hak kepada setiap orang yang berhak tanpa membeda-bedakan antara yang berhak dengan yang mengambil telah terbiasa atau bermalas-malasan diatas keadaan pesimis dan dan memendekannya tanpa pertolongan atau yang disukainya, dan sesungguhnya Allah SWT banyak memerintahkan adil didalam beberapa ayat seperti Firmannya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.(An-Nisa: 58)
Allah SWT memerintahkan untuk berlaku adil walaupun kepada musuh, menghindari berlaku aniaya, dan merendahkan diri untuk membenci. Allah SWT Berfirman: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Maidah: 8)
Maqashid Asy-Syariah (Tujuan Hukum Islam)
Syariat Islam adalah peraturan hidup yang datang dari Allah ta’ala, ia adalah pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Sebagai pedoman hidup ia memiliki tujuan utama yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Tujuan diturunkannya syariat Islam adalah untuk kebaikan seluruh umat manusia. Dalam ruang lingkup ushul fiqh tujuan ini disebut dengan maqashid as-syari’ah yaitu maksud dan tujuan diturunkannya syariat Islam.
Secara bahasa maqashid syari’ah terdiri dari dua kata yaitu maqashid dan syari’ah. Maqashidberarti kesengajaan atau tujuan, maqashid merupakan bentuk jama’dari maqsud yang berasal dari suku kata Qashada yang berarti menghendaki atau memaksudkan. Maqashid berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.[1] Sedangkan Syari’ah secara bahasa berarti المواضع تحدر الي الماءartinya Jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.[2]
Di dalam Alqur’an Allah ta’ala menyebutkan beberapa kata “syari’ah” diantaranya adalah:
ثُمَّ جَعَلْنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍۢ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. QS. Al-Jatsiyah: 18.
شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًۭا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ ۖ أَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا۟ فِيهِ
Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. QS. Asy-Syuura: 13.
Dari dua ayat di atas bisa disimpulkan bahwa “syariat” sama dengan “agama”, namun dalam perkembangan sekarang terjadi reduksi muatan arti Syari’at. Aqidah misalnya, tidak masuk dalam pengertian Syariat, Syeh Muhammad Syaltout misalnya sebagaimana yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri dalam bukunya Konsep Maqashid Syari’ah menurut al-Syatibi mengatakan bahwa Syari’at adalah: Aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk dipedomani oleh manusia dalam mengatur hubungan dengan tuhan, dengan manusia baik sesama Muslim maupun non Muslim, alam dan seluruh kehidupan.
Maqashid Syariah secara istilah adalah tujuan-tujuan syariat Islam yang terkandung dalam setiap aturannya. Imam Asy-Syathibi mengungkapkan tentang syari’ah dan fungsinya bagi manusia seperti ungkapannya dalam kitab al-Muwwafaqat:
هذه الشريعة .... وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا
Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemashlahatan manusia di dunia dan Akhirat”.
Pada bagian lainnya beliau menyebutkan:
الاحكام مشروعة لمصالح العباد
Hukum-hukum diundangkan untuk kemashlahatan hamba.
Al- Syatibi tidak mendefinisikan Maqashid Syariah yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat. Oleh karena itu Asy-Syatibi meletakkan posisi maslahat sebagai ‘illat hukum atau alasan pensyariatan hukum Islam, berbeda dengan ahli ushul fiqih lainnya An-Nabhani misalnya beliau dengan hati-hati menekankan berulang-ulang, bahwa maslahat itu bukanlah ‘illat atau motif (al-ba‘its) penetapan syariat, melainkan hikmah, hasil (natijah), tujuan (ghayah), atau akibat (‘aqibah) dari penerapan syariat.
Mengapa An-Nabhani mengatakan hikmah tidak dikatakan ‘illat? Karena menurut ia nash ayat-ayat yang ada jika dilihat dari segi bentuknya (shighat) tidaklah menunjukkan adanya ‘illat (al-‘illiyah), namun hanya menunjukkan adanya sifat rahmat (maslahat) sebagai hasil penerapan syariat. Misalnya firman Allah ta’ala:  
وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌۭ وَرَحْمَةٌۭ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارًۭا
Dan Kami turunkan dari Al Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang lalim selain kerugian. QS. Al-Isra: 82.
وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةًۭ لِّلْعَٰلَمِينَ
Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. QS. Al-Anbiyaa: 107.
Menurut An-Nabhani, ayat ini tidak mengandung shighat ta‘lil (bentuk kata yang menunjukkan ‘illat), misalnya dengan adanya lam ta’lil. Jadi maksud ayat ini, bahwa hasil (al-natijah) diutusnya Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam adalah akan menjadi rahmat bagi umat manusia. Artinya, adanya rahmat (maslahat) merupakan hasil pelaksanaan syariat, bukan ‘illat dari penetapan syariat.
Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka Maqashid Syari’ah adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum Islam. Beberapa Ulama mendefinisikan Maqashid Syariah sebagai berikut:
المقاصد العام للشارع في تشريعة الاحكام هو مصالح الناس بكفلة ضرورياتهم وتوقير حاجياتهم وتحسناتهم
Maqashid Syari’ah secara Umum adalah: kemaslahatan bagi Manusia dengan memelihara kebutuhan dharuriat mereka dan menyempurnakan kebutuhan Hajiyat dan Tahsiniat mereka.
Kesimpulannya bahwa Maqashid Syari’ahadalah konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur’an dan Hadits). yang ditetapkan oleh Allah ta’ala terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan Mu’amalah) maupun di akhirat (dengan ‘aqidah dan Ibadah). Sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan Dharuriat (Primer), dan menyempurnakan kebutuhan Hajiyat (sekunder), dan Tahsiniatatau kamaliat (tersier).
Secara umum tujuan syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia maupun kemashlahatan di akhirat. Hal ini berdasarkan Firman Allah ta’ala:
وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةًۭ لِّلْعَٰلَمِينَ
Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. QS. Al-Anbiya: 107.
Dalam ayat yang lainnya Allah ta’ala berfirman:
وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةًۭ وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةًۭ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ
Dan di antara mereka ada orang yang bendoa: “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka” QS. Al-Baqarah: 201-202
أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌۭ مِّمَّا كَسَبُوا۟ ۚ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ
Mereka Itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya.
Ayat 201 surat Al-Baqarah dan seterusnya di atas memuji orang yang berdoa untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat , dimaksudkan sebagai contoh teladan bagi kaum muslimin.
Apabila dipelajari secara seksama ketetapan Allah dan Rasul-Nya yang terdapat di dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis yang sahih, kita segera dapat mengetahui tujuan hukum Islam. Sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.
Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni:
1.    Hifdz Ad-Din (Memelihara Agama)
2.    Hifdz An-Nafs (Memelihara Jiwa)
3.    Hifdz Al’Aql (Memelihara Akal)
4.    Hifdz An-Nasb (Memelihara Keturunan)
5.    Hifdz Al-Maal (Memelihara Harta)
Kelima tujuan hukum Islam tersebut di dalam kepustakaan disebut al-maqasid al khamsah atau al-maqasid al- shari’ah.
Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi yakni (1) segi Pembuat Hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-Nya. Dan (2) segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Jika dilihat dari pembuat hukum Islam tujuan hukum Islam itu adalah: Untuk memelihara keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah daruriyyat, hajjiyat dan tahsniyyat. Kebutuhan primer  adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia bener-benar terwujud. Kebutuahan sekunder adalah kebutuhan yang diperluakn untuk mencapai kehidupan primer, seperti kemerdekaan, persamaan, dan sebagaianya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuahan primer. Kebutuahn tersier adalah kebutuhan hidup manusia selain yang bersifat primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat, misalnya sandang, pangan, perumahan dan lain-lain.
Tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Agar dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari Ushul Fiqh yakni dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya.
Di samping itu dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Caranya adalah, dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupan. Dengan kata lain tujuan hakiki hukum Isalm, jika dirumuskan secara umum, adalah tercapainya keridaan Allah dalam kehidupan manusia di bumi ini dan di akhirat kelak.
a.    Memeli                        a. Memelihara Agama
Pemeliharan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan didalam Agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariat yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam berrhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Karena itulah maka hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinannya.
Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Allah memerintahkan kita untuk tetap berusaha menegakkan agama, firmannya dalam surat Asy-Syura’: 13:
شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًۭا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ ۖ أَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا۟ فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ ٱللَّهُ يَجْتَبِىٓ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِىٓ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ
Dia Telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang Telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang Telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang Telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).
b.      Memelihara jiwa
Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman Qishas (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir panjang karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika orang yang dibunuh itu tidak mati tetap hanya cedera, maka si pelakunya juga akan cedera.
Mengenai hal ini dapat kita jumpai dalam firman Allah Swt dalam QS Al-Baqarah ayat 178-179 yang berbunyi :
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌۭ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍۢ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌۭ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌۭ ۗ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌۭ . وَلَكُمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌۭ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema’afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema’afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma’af) membayar (diat) kepada yang memberi ma’af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaashitu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.
b.   Memelihara akal
Manusia adalah makhluk Allah ta’ala, ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah S ta’ala telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan bentuk makhluk-makhluk lain dari berbagai makhluk lain. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah ta’ala sendiri dalam Al-Quran At-Tiin Ayat 4 berbunyi :
لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍۢ
Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya .
Akan tetapi bentuk yang indah itu tidak ada gunanya, kalau tidak ada hal yang kedua, yaitu akal. Oleh karena itu Allah ta’ala melanjutkan Firman-Nya dalam surat At-Tiin ayat 5 dan 6 yang berbunyi :
ثُمَّ رَدَدْنَٰهُ أَسْفَلَ سَٰفِلِينَ. إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍۢ
Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.
 Jadi, akal paling penting dalam pandangan Islam. Oleh karena itu Allah ta’ala selalu memuji orang yang berakal. Hal ini  dapat dilihat pada firman Allah ta’ala dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 164 yang berbunyi :
إِنَّ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِى تَجْرِى فِى ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍۢ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍۢ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَٰحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَءَايَٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يَعْقِلُونَ
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.
d. Memelihara Keturunan
Perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan pencampuran antara dua manusia yang belainan jenis itu tidak dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Malahan tidak melarang itu saja, tetapi juga melarang hal-hal yang dapat membawa kepada zina.
Sebagaimana firman Allah ta’ala:
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟.
Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Q.S An-Nisa: 3-4.
وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةًۭ ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍۢ مِّنْهُ نَفْسًۭا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًۭٔا مَّرِيٓـًۭٔا
Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
a.    Memilihara Harta Benda dan Kehormatan
Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah ta’ala, manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun demikian Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu manusia snagt tamak kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk ini Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak yang di bawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun.
Perlindungan Islam terhadap harta benda seseorang tercermin dalam firmanNya:
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍۢ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًۭا
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Q.S. An-Nisa: 29-32.
وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَٰنًۭا وَظُلْمًۭا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًۭا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا
Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.
إِن تَجْتَنِبُوا۟ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًۭا كَرِيمًۭا
Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga).
وَلَا تَتَمَنَّوْا۟ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍۢ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌۭ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌۭ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًۭا
Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.


LANDASAN -LANDASAN EKONOMI DALAM ISLAM

  1. Landasan Akidah

Hubungan ekonomi Islam dengan aqidah Islam tampak jelas dalam banyak hal, seperti pandangan Islam terhadap alam semesta yang ditundukkan (disediakan) untuk kepentingaan manusia. Hubungan ekonomi Islam dengan aqidah dan syari’ah tersebut memungkinkan aktifitas ekonomi dalam islam menjadi ibadah.
Dalam sistem ekonomi Islam kedudukan manusia sebagai makhluk Allah yang berfungsi mengemban amanat Allah untuk memakmurkan kehidupan di bumi dan kelak di kemudian hari akan dimintai pertanggungjawaban atas amanat Allah tersebut. Sementara itu, sebagai pengemban amanat manusia dibekali kemampuan untuk menguasai,

  1. Landasan Moral

Al-Qur’an dan hadist Nabi memberikan landasan yang terkait dengan akhlak atau moral dalam ekonomi sebagai berikut:
  1. Islam mewajibkan kaum muslimin untuk berusaha mencari kecukupan nafkah hidup untuk dirinya, keluarga, dan mereka yang menjadi tanggungjawabnya dengan kekuatan sendiri dan tidak menggantungkan kepada pertolongan orang lain. Islam mengajarkan pada manusia bahwa makanan seseorang yang terbaik adalah dari jeri payahnya sendiri. Islam juga mengajarkan bahwa orang yang memberi lebih baik dari orang yang meminta atau menerima.
  2. Islam mendorong manusia untuk memberikan jasa kepada masyarakat. Hadist riwayat Ahmad, Bukhori, Muslim dan Turmudzi mengatakan bahwa muslim yang menanam tanaman, kemudian sebagian dimakan manusia, binatang merayap atau burung, semuanya itu dipandang sebagai sedekah.
  3. Hasil dari rizki yang kita peroleh harus disyukuri, hal ini dinyatakan

  1. Landasan Yuridis

Landasan yuridis Islam dalam bidang ekonomi meliputi al-Qur’an, Hadist dan Ijtihad (ra’yu). Al-Qur’an dalam bidang ekonomi memberikan pedoman yang bersifat garis besar seperti pedoman untuk memperoleh rizki dengan jalan berniaga, melarang melakukan riba, menghambur hamburkan harta, memakan harta milik orang lain, perintah bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan sebagainya. Sunnah Rasul memberikan penjelasan rincianya seperti bagaimana cara berniaga yang halal dan yang haram, menerangkan bentuk bentuk riba yang dilarang, bentuk bentuk pemborosan dan sebagainya.
Ijtihad mengembangkan penerapan pedoman pedoman al-Qur’an dan sunnah Rasul dalam berbagai aspek perekonomian yang belum pernah disinggung secara jelas oleh al-Qur’an dan hadist sesuai dengan perkembangan zaman, misalnya masalah bunga bank, asuransi, koperasi, dan sebagainya. Ketika Nabi akan mengutus Mu’adz ke Yaman, Beliau bertanya sebelum Muadz berangkat: “Bagaimana kamu akan memutuskan, jika kepadamu dihadapkan suatu masalah? ” Muadz menjawab “ saya akan memutuskan dengan ketentuan al-Qur’an”. Nabi bertanya lagi, “Jika kamu tidak mendapatkanya dalam al-Qur’an?” Muadz menjawab “saya akan memutuskan dengan sunnah Rasulnya”. Nabi bertanya lebih lanjut, “Jika dalam sunnah Rasulnya juga tidak kamu jumpai?” Muadz menjawab “saya akan berijtihad dengan pikiranku, saya tidak akan membiarkan suatu masalah tidak berkeputusan. Mendengar jawaban Muadz, Nabi mengatakan: “ Alhamdulillah yang telah memberikan taufik kepada utusan rasulnya dengan sesuatu yang melegakan utusan Allah”. ( H. R. Muadz).

Pilar Pilar Ekonomi Islam

     (Santri PPMS Ulil Albab Bogor, mahasiswa Magister Ekonomi Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Setiap bangunan sudah seharusnya memiliki pilar yang menjadikannya mampu berdiri tegak diatas pondasi. Sebagus dan sekuat apapun pondasi suatu bangunan, ia tidak akan menjadi suatu yang berarti tanpa adanya pilar. Pilar-pilar tersebut berfungsi menyatukan dinding dan menyangga atap yang ada di atasnya. Di dalam bangunan seperti itulah, manusia dapat berteduh, tinggal dan mengambil manfaatnya.
Begitu juga dengan ekonomi Islam. Bangunan yang pondasinya adalah keagungan tauhid, kesempurnaan syariat dan kemuliaan akhlak ini, tidak akan nampak dan bermanfaat jika tidak ditegakkan pilar-pilarnya. Apa sajakah pilar-pilar itu? Tulisan ini akan mengulas secara singkat tentang pilar-pilar ekonomi Islam menurut para ahlinya di Indonesia.
Pendapat Para Ahli
Adiwarman Azwar Karim, anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menjelaskan, terdapat tiga pilar dalam sistem ekonomi Islam. Pertama, meninggalkan seluruh unsur-unsur yang dihukumi haram menurut syariat Islam, misalnya, riba (bunga). Kedua, prinsip keseimbangan antara sektor riil dengan sektor keuangan. Menurut Adiwarman, ketidakseimbangan dalam sistem ekonomi dapat mengakibatkan bubble economy pada sistem ekonomi kapitalisme. Ketiga, prinsip proses transaksi jual-beli yang adil, tidak menguntungkan satu pihak merugikan pihak yang lain.
Sementara itu, Hendri Tanjung dalam penelitiannya berjudul “Apakah Bank Syariah Membuat Ekonomi Stabil? Suatu Pendekatan Teori dan Model Matematika serta Implikasinya” menyebutkan 3 pilar ekonomi Islam. Pilar tersebut diungkap dalam Qs Al-baqarah 275-277, yaitu : Sektor Riil (jual Beli), Lembaga Keuangan bebas Riba, dan Zakat. Penelitian ini mendapat penghargaan sebagai Juara pertama untuk kategori Peneliti Madya dalam Forum riset Perbankan Syariah V di Universitas Muslim Indonesia.
Agak berbeda dengan Hendri, Muhaimin Iqbal menjelaskan adanya 4 roda ekonomi Islam dalam bukunya‘Mengembalikan Kemakmuran Islam dengan Dinar dan Dirham’. Dalam buku tersebut Iqbal menyatakan bahwa kemakmuran sebagai tujuan operasional ekonomi Islam, hanya akan terwujud melalui 4 pilar ini.Pertama, alat tukar yang adil berupa uang yang stabil (dinar & dirham). Kedua, sistem pembiyaan yang bebas riba berupa kerjasama atau kontrak dagang berbentuk qirad dan syirkah. Ketiga, pedagang yang amanah dan pasar yang terbuka (fair trade bukan free trade). Keempat, profesionalisasi pengelolaan distribusi harta (melalui zakat, infaq, shadaqah dan wakaf).
Sektor Ril versus Riba
Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa ekonomi Islam sangat memperhatikan urusan perdagangan dan sektor ril. Aspek inilah yang kurang mendapatkan banyak perhatian dalam sistem ekonomi non-Islam. Jika kita mau mengambil ibrah dari ayat al-Qur’an ke 275 surat al-Baqaarah, tentu saja kita akan paham perbedaan antara ekonomi perdagangan dengan ekonomi perbankan. Kita juga dapat memahami perbedaan antara mudharabah dengan bunga.
Ekonomi yang tidak bertumpu pada poros jual-beli, dan hanya berputar pada money creation tidak akan menambah apapun selain dosa. Harta yang diputar dengan cara riba, tidak menambah selain beban produksi yang berlebihan dan kemalasan dalam etos kerja. Sedangkan harta yang diputar melalui jual-beli dan ZISWAF (zakat, infaq, shadaqah dan wakaf) akan menyuburkan perekonomian. Hal itu disebabkan karena jual-beli dan ZISWAF itu mengalirkan harta dan menggulirkannya di antara manusia.
Demikianlah pilar-pilar ekonomi yang harus ditegakan. Ibarat roda, pilar tersebut harus berputar dalam kehidupan kita sehari-hari. Maha Benar Allah ketika berfirman: “Allah memusnahkan riba, dan menyuburkan shadaqah.” Wallahul musta’an![]
1.      Prinsip Konsumsi menurut Islam
Menurut Islam, anugerah-anugerah Allah adalah milik semua manusia. Suasana yang menyebabkan sebagian diantara anugerah-anugerah itu berada di tangan orang-orang tertentu tidak berarti bahwa mereka dapat memanfaatkan anugerah-anugerah itu untuk mereka sendiri. Orang lain masih berhak atas anugerah-anugerah tersebut walaupun mereka tidak memperolehnya. Dalam Al-Qur`an Allah SWT mengutuk dan membatalkan argument yang dikemukakan oleh orang kaya yang kikir karena ketidaksediaan mereka memberikan bagian atau miliknya ini.[1]
Bila dikatakan kepada mereka, “ belanjakanlah sebagian rizqi Allah yang diberikan-Nya kepadamu,” orang-orang kafir itu berkata, “ apakah kami harus member makan orang-orang yang jika Allah menghendaki akan diberi-Nya makan? Sebenarnya kamu benar-benar tersesat.” ( QS 36 : 47 )
Dalam Ekonomi Islam, konsumsi diakui sebagai salah satu perilaku ekonomi dan kebutuhan asasi dalam kehidupan manusia. Perilaku konsumsi diartikan sebagai setiap perilaku seorang konsumen untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun Islam memberikan penekanan bahwa fungsi perilaku konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia baik jasmani dan ruhani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba dan khalifah Allah untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akherat.[2]

Dalam ekonomi islam konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip dasar sebagai berikut :
1.      Prinsip Keadilan.
Syarat ini mengandung arti ganda bahwa rezeki yang dikonsumsi haruslah yang halal dan tidak dilarang hukum. Misalnya dalam soal makanan dan minuman, yang terlarang adalah darah, daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain nama Allah, ( Q.S Al- Baqarah 2 : 173 ). Tiga golongan pertama dilarang karena hewan-hewan ini berbahaya bagi tubuh sebab yang berbahaya bagi tubuh tentu berbahaya pula bagi jiwa. Larangan terakhir berkaitan dengan segala sesuatu yang langsung membahayakan moral dan spiritual, karena seolah-olah hal ini sama dengan mempersekutukan tuhan. Kelonggaran diberikan bagi orang-orang yang terpaksa, dan bagi orang yang pada suatu ketika tidak mempunyai makanan untuk dimakan. Ia boleh makan makanan yang terlarang itu sekedar yang dianggap perlu untuk kebutuhannya ketika itu saja.
2.      Prinsip Kebersihan.
Obyek konsumsi haruslah sesuatu yang bersih dan bermanfaat. Yaitu sesuatu yang baik, tidak kotor, tidak najis, tidak menjijikkan, tidak merusak selera, serta memang cocok untuk dikonsumsi manusia.
3.      Prinsip Kesederhanaan.
Konsumsi haruslah dilakukan secara wajar, proporsional, dan tidak berlebih-lebihan. Prinsip-prinsip tersebut tentu berbeda dengan ideologi kapitalisme dalam berkonsumsi yang menganggap konsumsi sebagai suatu mekanisme untuk menggenjot produksi dan pertumbuhan. Semakin banyak permintaan maka semakin banyak barang yang diproduksi. Disinilah kemudian timbul pemerasan, penindasan terhadap buruh agar terus bekerja tanpa mengenal batas waktu guna memenuhi permintaan. Dalam Islam justru berjalan sebaliknya: menganjurkan suatu cara konsumsi yang moderat, adil dan proporsional. Intinya, dalam Islam konsumsi harus diarahkan secara benar dan proporsional, agar keadilan dan kesetaran untuk semua bisa tercipta.
4.      Prinsip kemurahan hati.
Makanan, minuman, dan segala sesuatu halal yang telah disediakan Tuhan merupakan bukti kemurahanNya. Semuanya dapat kita konsumsi dalam rangka kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik demi menunaikan perintah Tuhan. Karenanya sifat konsumsi manusia juga harus dilandasi dengan kemurahan hati. Maksudnya, jika memang masih banyak orang yang kekurangan makanan dan minuman maka hendaklah kita sisihkan makanan yang ada pada kita kemudian kita berikan kepada mereka yang sangat membutuhkannya.
5.      Prinsip moralitas.
Kegiatan konsumsi itu haruslah dapat meningkatkan atau memajukan nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang muslim diajarkan untuk menyebutkan nama Allah sebelum makan, dan menyatakan terimakasih setelah makan adalah agar dapat merasakan kehadiran ilahi pada setiap saat memenuhi kebutuhan fisiknya. Hal ini penting artinya karena Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup material dan spiritual yang berbahagia.[3]
2.      Prilaku Konsumen dalam ekonomi islam
Perilaku konsumen adalah kecenderungan konsumen dalam melakukan konsumsi, untuk memaksimalkan kepuasanya. Konsumen mencapai keseimbanganya ketika dia memaksimalkan pemanfaatanya sesuai dengan keterbatasan penghasilan, yakni: ketika rasio-rasio pemanfaatan-pemanfaatan marginal dari berbagai komoditas sama dengan rasio-rasio harga-harga uangnya masing-masing.[4]
Dalam paradigma ekonomi konvensional perilaku konsumen didasari pada prinsip-prinsip dasar utilitarianisme dan rasionalitas semata. Prinsip ini menuntut adanya perkiraan dan pengetahuan mengenai akibat yang dilakukan.Prinsip ini mendorong konsumen untuk memaksimalkan nilai guna dengan usaha yang paling minimal dengan melupakan nilai-nilai kemanusian. Akibatnya tercipta individualisme dan self interest. Maka keseimbangan umum tidak dapat dicapai dan terjadilah kerusakan dimuka bumi.[5]
Berbeda dengan Islam yang mengingatkan bahwa harta yang dimiliki manusia adalah titipan Allah, bukan tujuan namun sarana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik jasmani dan rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba dan khalifah Allah untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat (Q.S Al-Hadid : 7, Hud : 61) .
Perilaku konsumen Islami didasarkan atas rasionalitas yang disempurnakan dan mengintegrasikan keyakinan dan kebenaran yang melampaui rasionalitas manusia yang sangat terbatas berdasarkan Alquran dan Sunnah. Islam memberikan konsep pemuasan kebutuhan dibarengi kekuatan moral, ketiadaan tekanan batin dan adanya keharmonisan hubungan antara sesama. 
Ekonomi Islam bukan hanya berbicara tentang pemuasan materi yang bersifat fisik, tapi juga berbicara cukup luas tentang pemuasan materi yang bersifat abstrak, pemuasan yang lebih berkaitan dengan posisi manusia sebagai hamba Allah Swt.
Dapat kita simpulkan Perilaku konsumen dalam ekonomi islam diantaranya harus meliputi : 
1.      Prinsip syariah, yaitu menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi di mana terdiri dari: Prinsip akidah, yaitu hakikat konsumsi adalah sebagai sarana untuk ketaatan untuk beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk dan khalifah yang nantinya diminta pertanggungjawaban oleh Pencipta. (QS. Al-An’am : 165). Prinsip ilmu, yaitu seseorang ketika akan mengkonsumsi harus mengetahui ilmu tentang barang yang akan dikonsumsi dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya apakah merupakan sesuatu yang halal atau haram baik ditinjau dari zat, proses, maupun tujuannya. Prinsip amaliah, sebagai konsekuensi akidah dan ilmu yang telah diketahui tentang konsumsi Islami tersebut, seseorang dituntut untuk menjalankan apa yang sudah diketahui, maka dia akan mengkonsumsi hanya yang halal serta menjauhi yang haram dan syubhat. 
2.      Prinsip kuantitas, yaitu sesuai dengan batas-batas kuantitas yang telah dijelaskan dalam syariat Islam, di antaranya: Sederhana, yaitu mengkonsumsi secara proporsional tanpa menghamburkan harta, bermewah-mewah, mubazir, namun tidak juga pelit (QS. Al-Isra: 27-29, Al-A’raf:31).Sesuai antara pemasukan dan pengeluaran, artinya dalam mengkonsumsi harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya, bukan besar pasak daripada tiang. Menabung dan investasi, artinya tidak semua kekayaan digunakan untuk konsumsi tapi juga disimpan untuk kepentingan pengembangan kekayaan itu sendiri. 
3.      Prinsip prioritas, di mana memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudharatan, yaitu: Primer, adalah konsumsi dasar yang harus terpenuhi agar manusia dapat hidup dan menegakkan kemaslahatan dirinya dunia dan agamanya serta orang terdekatnya, seperti makanan pokok. Sekunder, yaitu konsumsi untuk menambah/meningkatkan tingkat kualitas hidup yang lebih baik, jika tidak terpenuhi maka manusia akan mengalami kesusahan. Tersier, yaitu konsumsi pelengkap manusia. 
4.      Prinsip sosial, yaitu memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat, di antaranya:Kepentingan umat, yaitu saling menanggung dan menolong sehingga Islam   mewajibkan zakat bagi yang mampu juga menganjurkan sadaqah, infaq dan wakaf. Keteladanan, yaitu memberikan contoh yang baik dalam berkonsumsi  baik dalm keluarga atau masyarakat . Tidak membahayakan orang yaitu dalam mengkonsumsi justru tidak merugikan dan memberikan madharat ke orang lain seperti merokok di tempat umum.
    Tujuan Alokasi Harta dalam Islam
1      Untuk mengharap pahala dan ridha Allah
  Tercapainya kebaikan dan tuntutan jiwa yang mulia harus direlasikan untuk mendapat pahala dari Allah. Allah telah  memberikan tuntunan kepada hamba-Nya agar menjadikan alokasi dana sebagai  bagaian dari amal saleh yang mendekatkan seorang muslim kepada Tuhannya dan untuk mendapatkan surga dengan segala kenikmatan yang ada didalamnya. Dalil: QS. Al-Qashash: 60-61, QS. Al-Qashash: 77, QS. Al-Baqarah: 261, dan hadits.
2      Untuk  mewujudkan kerjasama antar anggota masyakat dan tersedianya jaminan sosial.
  Manusia hidup didunia ini ada yang ditakdirkan menjadi kaya dan ada yang miskin, di level pertengahan dan di level atas,  itu semua tidak menjadi halangan  untuk menjalin kerjasama antar  manusia dalam semua bidang selama itu dalam kebaikan.
  Pemberian nafkah akan mendidik jiwa untuk memiliki semangat kebersamaan dan menjadikannya sebagai kesahajaan bersama Islam. Dalil: Al-Qur’an surat Al-Baqarah: 2, dan hadits.
3      Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab individu, terhadap kemakmuran diri, keluarga dan masyarakat.
  Islam telah mewajibkan adanya pemberian nafkah terhadap beberapa kelompok masyarakat yang termasuk dalam kategori saudara dan yang digolongkan sebagai saudara. Dalil: QS. Al-Baqarah: 233, dan hadits.
  Contoh: Dalam keluarga, laki-laki bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan dan pemberian nafkah kepada seluruh keluarganya. Kita harus mempunyai tanggung jawab terhadap diri kita atas apa yang kita telah perbuat.
  Ekonomi akan bergerak dan berputar disebabkan tumbuhnya perasaan yang didorong oleh kewajiban memberikan nafkah.
4      Untuk meminimalisir pemerasan dengan menggali sumber-sumber nafkah.
  Media dan sumber nafkah sangat banyak dan beragam. Negara punya kewajiban untuk menjaganya, baik dengan membuka lapangan kerja, meningkatkan upah dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang kurang mampu. Orang yang memiliki jabatan khusus, ia harus memberikan gaji yang layak kepada karyawan. Seorang laki-laki memberikan jaminan kepada istri, anak, cucu, orang tua, dan kerabat lainnya.
5      Agar negara melakukan kewajibannya terhadap warga negara negara yang masih miskin.
ð    Nafkah merupakan kewajiban negara sebagaimana kewajiban itu dipikulkan ditangan individu untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat. Peran negara adalah sebagai berikut:
1.  Menyediakan lapangan kerja bagi para pengganguran,
2.  Memberiakan nafkah kepada golongan masyarakat yang tidak memiliki sumber penghasilan serta tidak ada orang yang menjamin nafkah.
ð    Golongan yang masuk kategori ini: orang sakit, gila,manula, anak kecil yang tidak punya keluarga, dll.
3.  Menyediakan pendidikan dan sarana kesehatan secara gratis.
4.  Penyediaan tempat tinggal untuk menampung orang-orang lemah,jompo,gila dan yang terganggu kesehatannya.
5.  Negara harus menanggung masyarakat berkekurangan yang terancam kelaparan, terkena wabah penyakit, kehilangan hak, ketidak mampuan membangun ibadah, sarana pendidikan, dll.

B.       Kontrol Penggunaan Kekayaan dalam Ekonomi Islam
Gambaran kontrol penggunaan kekayaan dalam ekonomi Islam:
a.    Memberikan nafkah dalam medan yang bersifat syar’i agar mencapai tujuan agama dan orientasi dunia.
Tujuan agama: alokasi harta dalam bidang kebaikan untuk menghasilkan pahala akhirat. Contoh: shadaqah kepada fakir miskin, pembangunan masjid, rumah sakit, sarana pendidikan, dan menolong orang yang kelaparan, dll.
Orientasi dunia: sarana yang digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia. Contoh: pembangunan properti, perbaikan sarana transportasi, dan penyediaan pelayanan publik.
b.    Penggunaan harta untuk hal-hal yang dilegalkan, dianjurkan, atau yang diwajibkan.
Pembelanjaan harta untuk hal-hal yang diharamkan termasuk kategori pemborosan harta.
Contoh: pembelanjaan minuman keras, daging babi, prostitusi, dan segala bentuk penyebaran kerusakan lainnya.
c.    Alokasi harta di jalan yang diperbolehkan hendaknya dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
Dalil: QS. Al-Furqan: 67, QS. Al-Isra’: 29 ð alokasi harta yang diperbolehkan harus dilakukan sesuai kebutuhan, tambahan ukuran kebutuhan dikategorikan berlebihan yang dilarang.
Macam-macam alokasi harta:
1.      Alokasi itu dalam bidang yang sesuai dengan keadaan pelaku dan jumlah harta yang dimiliki.
2.      Dalam bidang yang jelas tidak sesuai dengan kemampuan diri:
a.       Untuk menghindari adanya bahaya (baik yang terduga maupun yang tak terduga). Hal ini diperbolehkan.
b.      Yang tidak termasuk kategori itu. Mayoritas ulama mengkategorikan ini sebagi berlebihan.
d.   Penggunaan harta berbanding lurus dengan sumber pemasukan (pekerjaan) agar tidak terbebani da menjadi para penghutang.
Banyaknya belanja untuk keperluan dunia dimakruhkan, namun jika untuk kebutuhan mendesak seperti ada tamu, hari raya, atau resepsi.

Nilai-nilai produksi dalam islam

Menepati Janji dan Kontrak
            Sesuatu yang dilakukan, dikatakan, dan diberi tindakan lanjutan dari apa yang telah terjadi bahwasanya dalam membuat suatu barang atau menghasilkan barang setengah jadi dan barang jadi harus sesuai dengan akad yang telah disepakati. Untuk memproduksi suatu barang harus melihat kondisi barang yang dihasilkan, apakah sesuai dengan yang diminta konsumen atau tidak. Dan semuanya itu juga harus ada sebuah kontrak kerja atau kontrak perjanjian yang mengawali suatu barang yang nantinya kan dihasilkan. Tidak ada kecurang pada saat kontrak atau setelah barang dihasilkan.
Nilai kejujuran dalam proses produksivitas harus dimunculkan pada para pelaku produksi. Kejujuran adalah dasar pokok dalam melakukan produktivitas karena sifat inilah yang dalam islam harus ada suatu transaksi dan perjanjian kontrak kerja atas barang yang akan diproduksi. Apabila tingkat kebutuhan masyarakat atas suatu barang tertentu meningkat, maka produksi akan barang tertentu juga ikut meningkat dengan landasan sesuai yang dibutuhkan masyarakat saja.
Sama halnya dengan menepati sebuah janji yang telah diikrarkan kepada orang lain. Jujur menjadi sebuah acuan atau tolak ukur apakah janji itu dapat ditepati atau tidak.
Memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan kebenaran
            Tidak mendzalimi barang yang telah dihasilkan, yakni membuat suatu barang yang secukupnya tidak melebihi batas sehingga barang yang dihasilkan tidak terpakai atau mubadzir bahkan akan dibuang. Dalam islam hal itu harus ada pengawasan tersendiri melalui kesadaran diri sendiri dan kepedulian terhadap orang yang membutuhkan bukan orang yang berhasrat untuk menginginkan produk tersebut.
            Dalam produksi, barang pun tidak hanya menghasilkan barang tetapi harus sesuai dengan perbandingan antara harga  barang yang ditawarkan dengan kuantitas yang diberikan. Takaran tersebut harus mencapai tingkat mashlahah produksi yang sesuai, tidak melebih-lebihkan atau menguranginya. Karena hal tersebut dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.
            Tidak semestinya, apabila menghasilkan barang jadi menggunakan bahan yang dalam takarannya sedikit dikurangi tetapi saat membeli bahan produksi dengan takaran yang lebih. Mungkin sikap produksi seperti inilah yang harus diubah dan meluruskan dengan berpedoman pada al-qur’an dan as sunnah
Adil dalam bertransaksi
            Konteks adil yang ada pada nilai islam dalam produksi dapat dijabarkan dengan memberlakukan barang hasil produksi dengan selayaknya. Pada produksi paham benar tentang menghasilkan suatu barang tapi belum tentu barang yang dihasilkan sesuai dengan transaksi yang ada dalam islam secara khusus. Menjadikan barang yang dihasilkan itu sebagai kebutuhan yang semestinya agar dapat mencakup di berbagai kalangan masyarakat bukun hanya dikalangan menengah ke atas.
            Sama halnya dengan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, dalam produksi pun juga ada nilai suka sama suka apabila barang itu akan dhasilkan. Yang membedakan adalah nilai yang barang yang harus dipertanggung jawabkan oleh produsen atas barang yang diproduksinya, apakah sesuai atau belum sesuai.
Mengikuti syarat sah dan rukun akad
            Di dalam menghasilkan suatu barang yang dibutuhkan oleh semua kalangan masyarakat menjadi sebuah syarat sah atas segala hal yang berhubungan dengan produksi barang tersebut. Sebelum akad terjadi dalam proses produksi secara syari’ah, semua pihak yang bersangkutan dalam proses produksi harus mengikuti aturan sahnya akad. Tidak diperkenankan meninggalkannya karena akan mempengaruhi halal dan tidaknya suatu barang yang akan diproduksi. Nilai ini juga melibatkan pihak-pihak yang akan melakukan akad dan semuanya sesuai dengan ketentuan yang telah di atur dalam syariat.
            Untuk itulah syarat dalam sebuah akad harus dibentuk serta dijalankan sebagaimana mestinya.setelah semua syarat akad terpenuhi masih terdapat kewajiban lain yakni saat akad itu dijalankan, sudah tentu secara syar’i. Semua hal ini adalah suatu proses agar akad tersebut dapat terlaksanakan dengan penuh rasa ikhlas dan ihsan.
            Dan keduanya tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Perpaduan inilah yang membuat sebuah akad menjadi lebih bernilai dalam pandangan islam.
Menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam islam
            Tidak mendekati hal-hal yang dalam ketentuan islam sudah pasti bahwa itu diharamkan baik pengelolaan, pembentukan, dan pelaksanaannya. Pada konteks ini islam sudah memberi batasan-batasan yang sesuai menyangkut berbagai hal, seperti pencampuran barang haram ke dalam barang produksi dan menggantikan bahan produksi halal dengan yang haram karena berbagai faktor pendukungnya. Semuanya itu dapat terjadi apabila pelaku-pelaku produksi barang (produsen dan pekerja) tidak menempatkan dengan hati-hati.
            Penentuan akan barang yang akan diproduksi menjadi suatu pilihan dalam mengelola barang agar menjadi barang yang bermanfaat dan memberikan keuntungan yang besar tanpa merugikan orang lain. Perlu dipikirkan kembali dampak yang akan terjadi dalam memproduksi barang tertentu. Memperhitungkan antara hal-hal yang berkaitan dengan jenis barang dan proses pembuatan barang tersebut.
Pembayaran upah tepat waktu dan layak
            Bahwa membayar upah yang telah ditetapkan produsen kepada pekerjanya harus diberikan sesuai kesepakatan. Karena apabila pemberian upah tidak diberikan kepada pekerja yang telah berusah membuat bahan mentah menjadi barang setengah jadi dan menghasilkan barang setengah jadi menjadi barang jadi yang langsung dapat digunakan. Dan jerihpayah itu harus ditutup dengan pemberian upah yang tepat waktu dan adil dalam takaran upah yang diterima agar para pekerja penjadi bersemangat kembali dalam menghasilkan barang-barang yang berkualitas serta produktif.
            Ketepatan dalam memberikan upah tersebut juga memberikan nilai tambah atas barang yang dihasilkan, yakni menepati janji yang ada, memberikan rasa rahmat atas barang yang telah dihasilkan dan kesejahteraan pun akan tercipta pada pelaku produksi. Disini adanya unsur timbal balik yang syariat, unsur yang saling membutuhkan dan mempererat tali persaudaraan antar umat.
D. Faktor Produksi
Produksi adalah aktifitas manusia yang diorganisasikan secara maksimal dan internasional. Manusia adalah bintang ekonomi, tujuannya adalah produksi. Faktor utama adalah tenaga manusia.[1][3]
Dikalangan para ekonomi Muslim, belum ada kesepakatan tentang faktor-faktor produksi. Menurut Al-Maududidan Abu Su'ud, faktor produksi terdiri atas amal / kerja (labor), tanah (land) dan modal (kapital). Sedangkan menurut                     M.A Mannan yang menyatakan bahwa faktor produksi hanya berupa amal / kerja dan tanah. Kapital (modal) bukanlah merupakan faktor produksi yang independen, karena kapital (modal) bukanlah faktor dasar. Kapital merupakan manifestasi dan hasil atas suatu pekerjaan. Dalam term konvensional, kapital yang telah diberikan menuntut adanya retun, yang biasanya berupa bunga. Melakukan produksi juga penting bagi manusia. Jika manusia ingin hidup dan mencari nafkah, manusia harus makan. Dan ia harus memproduksi makanannya. Hanya tenaganya yang mengizinkannya untuk tetap dapat makan.
            Manusia tidak dapat sendirian memproduksi cukup makanan untuk hidupnya. Jika ingin bertahan, ia mengorganisasikan tenaganya. Melalui modal atau melalui keterampilan, operasi produksi yang paling sederhana mensyaratkan kerja sama dari banyak orang dan latar belakang teknis dari keseluruhan peradaban. Abu Sa'ad (1965) mengaplikasikan faktor produksi sebagaimana dalam ekonomi konvensional, yaitu: Sumber Daya Alam (tanah), usaha manusia (tenaga kerja), modal (kapital), serta organisasi / wira usaha. Modal (baik modal fisik maupun uang) akan mengalami depresiasi sementara tanah tidak, sehingga sewa tetap (fixed rent) dapat dikenalkan modal tetapi tidak dapat dikenakan pada tanah. Sewa tetap ini akan mencakup sebagai biaya untuk pemeliharaan dan depresiasi. Implikasi tersebut bahwa pemanfaatan tanah dengan cara muzara'ah yaitu bagi hasil pertanian (share cropping) lebih sesuai dari pada sewa tanah untuk pertanian.
F. Tujuan Produksi
1.        Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat.
2.        Menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya.
3.        Menyiapkan persediaan barang/jasa di masa depan.
4.        Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah.
            Tujuan produksi yang pertama sangat jelas, yaitu pemenuhan sarana kebutuhan manusia pada takaran moderat. Hal ini akan menimbulkan setidaknya dua implikasi. Pertama, produsen hanya menghasilkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan (needs) meskipun belum tentu merupakan keinginan (wants) konsumen. Barang dan jasa yang dihasilkan harus memiliki manfaat rill bagi kehidupan yang Islami, bukan sekedar memberikan kepuasan maksimum bagi konsumen. Karenanya, prinsip costumer satisfaction atau  given demand hipotesis  yang banyak dijadikan pegangan produsen kapitalis tidak dapat diimplementasikan begitu saja. Kedua, kuantitas produksi tidak akan berlebihan, tetapi hanya sebatas kebutuhan yang wajar. Produksi barang dan jasa secara berlebihan tidak saja menimbulkan mis-alokasi sumber daya ekonomi  dan kemubaziran (wastage), tetapi juga menyebabkan terkurasnya sumber daya ekonomi ini secara cepat. Semakin menipisnya persediaan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup merupakan salah satu masalah serius dalam pembangunan ekonomi modern saat ini.
Tujuan yang terakhir, yaitu pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Sebenarnya ini merupakan tujuan produksi yang paling orisinal  dari ajaran Islam. Dengan kata lain, tujuan produksi adalah mendapatkan berkah, yang secara fisik belum tentu dirasakan oleh pengusaha itu sendiri. Selain untuk pemenuhan kebutuhan manusia sendiri, produksi harus berorientasi kepada kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Tujuan ini akan membawa  implikasi yang luas, sebab produksi tidak akan selalu menghasilkan keuntungan material. Ibadah sering kali tidak secara langsung memberikan keuntungan material, bahkan sebaliknya justru membutuhkan pengorbanan material. Kegiatan produksi tetap harus berlangsung meskipun ia tidak memberikan keuntungan materi, sebab ia akan memberikan keuntungan yang lebih besar berupa pahala di akhirat nanti.
Jadi tujuan produksi dalam Islam bukan hanya untuk meningkatkan produktivitas per unit barang atau jasa dalam rangka memperoleh keuntungan (laba) atau jumlah keseluruhan produksi melainkan tujuan produksi adalah untuk membantu pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan dan diperlukan oleh umat agar bisa dimanfatkan dengan baik, serta mendapatkan keuntungan yang baik lagi halal. Intinya, ridha Allah dan syukur ni’mat adalah asas dalam melakukan produksi guna melakukan anjuran-Nya, untuk ber-fasta-biqul khairat fil khair wal hasanah. 

5 Macam Nilai Guna Barang

Salah satu tujuan kegiatan produksi adalah untuk meningkatkan nilai guna barang, apa yang dimaksud dengan nilai guna barang?
Selain membahas tentang nilai guna barang, pembahasan kali ini juga akan mengkaji tentang tujuan kegitan produksi dan jenis-jenis kegitan produksi.

Macam-macam nilai guna barang

Produksi adalah kegiatan manusia menghasilkan atau menambah nilai guna barang /jasa. Dalam kaitannya dengan cara menambah nilai guna barang, ada beberapa macam nilai guna, yaitu sebagai berikut.

a. Kegunaan Bentuk (Form Utility)

Suatu benda akan lebih terasa kegunaannya dan memiliki nilai guna yang lebih tinggi apabila bentuknya berubah. Misalnya balok kayu akan lebih tinggi nilai gunanya apabila bentuknya berubah menjadi perabot rumah tangga, lemari, meja, dan kursi.

b. Kegunaan Tempat (Place Utility)

Suatu benda akan lebih tinggi nilainya dan lebih bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan manusia bila benda itu dipindahkan tempatnya. Misalnya pasir dan batu di sungai, akan lebih bermanfaat setelah dipindahkan ke kota sebagai bahan bangunan.


c. Kegunaan Waktu (Time Utility)

Suatu benda akan lebih tinggi nilai kegunaannya, apabila dipakai pada waktu yang tepat. Misalnya payung dan jas hujan akan sangat bermanfaat apabila hujan turun.

d. Kegunaan Milik (Ownership Utility)

Suatu benda akan sangat bermanfaat setelah benda tersebut dimiliki secara sah. Misalnya sepatu di toko akan dapat digunakan bila sudah dibayar atau dibeli dari toko tersebut.

e. Kegunaan Unsur (Element Utility)

Suatu benda akan lebih bermanfaat setelah benda tersebut bersenyawa atau dicampur dengan benda lain. Misalnya sirop, es, susu, dan buah nanas setelah dicampur akan menghasilkan minuman segar.
Kepemilikan dalam ekonomi Islam dibagi menjadi:
  1. Kepemilikan Umum (al milkiyyah al ammah / collective property) - Kepemilikan umum meliputi semua sumber, baik yang keras, cair maupun gas, minyak bumi, besi, tembaga, emas, dan temasuk yang tersimpan di perut bumi dan semua bentuk energi, juga industri berat yang menjadikan energi sebagai komponen utamanya.  
  2. Kepemilikan Negara (state property) - Kepemilikan Negara meliputi semua kekayaan yang diambil Negara seperti pajak dengan segala bentuknya serta perdagangan, industri, dan pertanian yang diupayakan Negara diluar kepemilikan umum, yang semuanya dibiayai oleh Negara sesuai dengan kepentingan Negara.  
  3. Kepemilikan Individu - Kepemilikan ini dapat dikelola oleh setiap individu atau setiap orang sesuai dengan hukum atau norma syariat
Distribusi Pendapatan Dalam Konteks Rumah Tangga (Household)
Distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga tidak terlepas dari terminolgi shadaqah. Pengertian shadaqah di sini bukan berarti sedekah dalam konteks pengertian bahasa Indonesia. Karena shadaqah dalam kontek terminology Al-Qur’an dapat dipahami dalam dua aspek, yaitu: pertama: shodaqah wajibah yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis kewajiban.

Untuk kategori ini bisa berarti kewajiban personal seseorang sebagai muslim, seperti warisan dan bisa juga berarti kewajiban seorang muslim dengan muslim lainnya. Kedua: shadaqah nafilah (sunnah) yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis amal karikatif, seperti:
  1. Shadaqah Wajibah (wajib dan khusus dikenakan bagi orang muslim) yaitu: a) Nafaqah, b) Zakat, c) Udhiyah, d) Warisan, e) Musaadah, f) Jiwar, g) Diyafah.
  2. Shadaqah Nafilah (sunnah dan khusus dikenakan bagiorang muslim) yaitu: a) Infak, b) Aqiqah, c) Wakaf, d) Wasiat. 
Kemudian distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga juga berkaitan dengan terminology had/hudud atau pertaubatan dalam perbuatan dosa. Dengan berwujud kafarat dan dam (diyat).kedua hal tersebut merupakan satu bentuk hukuman yang bernuansa distribusi-redistribusi pendapatan. Dalam hal ini nampak jelas Islam memberikan pelajaran kepada kita bahwa dengan memberi dan menolong orang lain berarti seseorang telah memberi dan menolong dirinya sendiri. 

Selain itu, distribusi pendapatan juga dapat di lakukan dengan melakukan transaksi pinjam-meminjam, sewa-menyewa, upah, dan jual beli. Dalam ajaran Islam mendistribusikan pendapatan rumah tangga ada skala prioritas yang ketat.
Dari kepemilikan asset yang dimiliki pertama yang harus dikeluarkan atau didistribusikan adalah (1) membayar utang, (2) membayar zakat, ketika asset tersebut sudah memenuhi syarat barang yang wajib dizakati, baik nisab maupun haul. Sedangkan pendistribusian lain seperti: infaq, udhiyah, wakaf dan wakaf dilakukan setelah terpenuhinya kewajiban zakat.

Pelaksanaannya sepenuhnya diserahkan kepada keleluasaan setiap muslim, pemerintah tidak berperan dalm hal ini. Dalam hal warisan,dilaksanakan setelah pemilik aset atau harta meninggal dunia
.
Pertama: shadaqah wajibah (wajib dan khusus dikenakan bagi orang muslim) adalah:
Nafaqah: keawajiban tanpa syarat dengan menyediakan kebutuhan yang diberikan kepada pihak atau orang-orang yang menjadi tanggungannya. Nafkah tersebut ditujukan untuk enam kelompok; diri sendiri, istri, saudar, pembantu wabita, budak dan hewan peliharaan.
Zakat : Kewajiban seorang muslim untuk menyisihkan sebagian hartanya, untuk didistribusikan kepada kelompok tertentu. Di sisi lain zakat adalah pajak resmi yang wajib dijalankan oleh pemerintahan Islam yang diambil dari orang kaya untuk diberika kepada yang berhak menerimanya.
Udhiyah : kurban binatang ternak pada saat hari raya Idul Adha dan hari tasyrik.
Warisan : pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal, kepada para ahli warisnya
Musaadah : Bantuan kepada orang lain yang sedang terkena musibah, tanpa ada pamrih apapun.
Jiwar : Bantuan yang diberikan kepada tetangga, hal ini dianjurkan oleh Nabi, seperti diungkapkan dalam hadis berikut:”barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hormatilah tetanggamu.
Diyafah : Kegiatan memberikan jamuan kepada tamu yang datang.
Kedua: Shadaqah Nafilah (sunnah dan khusus dikenakan bagi orang muslim) adalah:Infak :
• Sedekah yang diberikan kepada orang lain jika kondisi keuanganrumah tangganya sudah sudah berada di atas nisab. Jadi seorang muslim tida dituntut untuk mendistribusikan hartanya untuk infak sebelummemenuhi kewajiban membayar zakat.
• Aqiqah : kegiatan pemotongan kambing untuk anak yang dimilikinya (dilahirkannya), satu ekor untuk anak perempuan dan dua ekor untuk anak laki-laki.
• Wakaf : menahan suatu benda untuk diambil manfaatnya untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam. Wasiat : pendistribusian harta kepada orang lain setelah pemilik harta tersebut meninggal, maksiaml 1/3 harta yang ditinggalkan (warisan).
Kemudian distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga juga berkaitan dengan terminology had/hudud atau pertaubatan dalam perbuatan dosa. Dengan berwujud kafarat dan dam (diyat).kedua hal tersebut merupakan satu bentuk hukuman yang bernuansa distribusi-redistribusi pendapatan. Dalam hal ini nampak jelas Islam memberikan pelajaran kepada kita bahwa dengan memberi dan menolong orang lain berarti seseorang telah memberi dan menolong dirinya sendiri. Selain itu, distribusi pendapatan juga dapat di lakukan dengan melakukan transaksi pinjam-meminjam, sewa-menyewa, upah, dan jual beli. Dalam ajaran Islam mendistribusikan pendapatan rumah tangga ada skala prioritas yang ketat. Dari kepemilikan asset yang dimiliki pertama yang harus dikeluarkan atau didistribusikan adalah (1) membayar utang, (2) membayar zakat, ketika asset tersebut sudah memenuhi syarat barang yang wajib dizakati, baik nisab maupun haul. Sedangkan pendistribusian lain seperti: infaq, udhiyah, wakaf dan wakaf dilakukan setelah terpenuhinya kewajiban zakat. Pelaksanaannya sepenuhnya diserahkan kepada keleluasaan setiap muslim, pemerintah tidak berperan dalm hal ini. Dalam hal warisan,dilaksanakan setelah pemilik aset atau harta meninggal dunia
f. Infak dan Maksimasi Utility
dalam melakukan distribusi pendapatan yang berkeadilan, dapat saja pemerintah memungut pajak atau zakat yang wajib di bayar dalam sistem ekonomi konvensional dan dalam sistem ekonomi syariah. Namun apakah pungutan wajib tersebut akan mengurangi utility dari orang yang membayarnya atau malah meningkatkan utility-nya, atau bagaimana kita dapat menerangkan perilaku orang memberikan donasi dalam sistem ekonomi konvensional atau infaq sedekah dalam sistem ekonomi syariah.
61. “Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara- saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya[1051] atau dirumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya(Nya) bagimu, agar kamu memahaminya”.
[1051]. Maksudnya: rumah yang diserahkan kepadamu mengurusnya. 
            Dalam lanjutan ayat 29 surat An Nisaa’ “kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”, Allah SWT menegaskan janganlah manusia menjalankan (melakukan) sebab-sebab yang diharamkan dalam mencari harta.  Sebaliknya, lakukanlah perniagaan yang disyariatkan, yang terjadi dengan saling meridhai antara penjual dan pembeli.  Jadikanlah hal itu sebagai sebab dalam memperoleh harta benda.  Dalam ayat selanjutnya Allah SWT berfirman “Dan janganlah kamu membunuh dirimu”.  Bunuh diri dalam hal ini maksudnya adalah melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT, melakukan kemaksiatan terhadap-Nya atau memakan harta diantara sesama dengan cara bathil.  Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” memiliki makna bahwa apa yang Allah SWT larang atas manusia adalah bukti kasih sayang Allah SWT terhadap manusia.
            Agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan memberikan mutual goodwill bagi para pelakunya, maka nilai-nilai moralitas mutlak harus ditegakkan. Secara khusus nilai moralitas yang mendapat perhatian penting dalam pasar adalah persaingan yang sehat (fair play), kejujuran (honesty), keterbukaan (tranparancy) dan keadilan (justice). Nilai-nilai moralitas ini memiliki akar yang kuat dalam ajaran Islam, sebagaimana dicantumkan dalam berbagai ayat Al Qur’an.  Untuk itulah Rasulullah telah menetapkan beberapa larangan terhadap praktek praktek bisnis negatif yang dapat menganggu mekanisme pasar yang Islami.

2. Hal-hal yang Dapat Mengganggu Mekanisme Pasar
            Struktur pasar monopoli, duopoli, oligopoli dan kompetisi monopolistik akan mengganggu mekanisme pasar dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Struktur pasar. Dalam monopoli, misalnya, terdapat halangan untuk masuk (entry barrier) bagi perusahaan lain yang ingin memasuki pasar sehingga tidak terdapat persaingan antar produsen. Produsen monopolis dapat saja mematok harga tinggi untuk memperoleh keuntungan di atas normal (monopolistic rent). Demikian pula pada bentuk pasar lainnya, meskipun pengaruh distorsinya tidak sekuat monopoli, akan mendistorsi bekerjanya mekanisme pasar yang sempurna.
            Selain itu juga terdapat faktor faktor insidental dan temporer yang mengganggu mekanisme pasar, antara lain:
a.         Talaqqi rukban, yaitu mencegah masuknya pedagang desa ke kota (entry barrier), karena mengakibatkan pasar tidak kompetitif.  Dalam hadits diceritakan bahwa Rasulullah saw bersabda: “Janganlah kamu ‘papak’ (pergi berjumpa kafilah sebelum sampai di kota dan sebelum mereka tahu harga pasar) barang yang dibawa (dari luar kota). Barang siapa ‘dipapak’ lalu dibeli dari padanya (sesuatu), maka apabila yang empunya (barang itu) datang ke pasar maka ia berhak khiyar (hak untuk buat menjadikan atau membatalkan penjualan sebelum datang ke pasar”. (HR Muslim dari Abu Hurairah).
b.        Mengurangi timbangan, karena barang yang dijual dengan harga yang sama untuk jumlah yang lebih sedikit. Allah berfirman dalam surat Al Muthaffifin ayat 1-3 yang berbunyi sebagai berikut:
1. “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang”[1561] 
[1561].            Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.

2. “(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi”.

3. “dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.
Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika Rasulullah saw sampai ke Madinah, diketahui bahwa orang-orang Madinah termasuk yang paling curang dalam takaran dan timbangan. Maka Allah menurunkan ayat tersebut sebagai ancaman kepada orang-orang yang curang dalam menimbang. Setelah ayat ini turun orang-orang Madinah termasuk orang yang jujur dalam menimbang dan menakar. (Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad yang shahih yang bersumber dari Ibnu Abbas.)  Dalam surat yang lain, Allah SWT menegaskan kembali larangan untuk melakukan kecurangan dalam kegiatan perniagaan sebagai berikut.

152. “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu)[519], dan penuhilah janji Allah[520]. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”. (QS. Al An’aam: 152)
[519]. Maksudnya mengatakan yang sebenarnya meskipun merugikan kerabat sendiri.
[520]. Maksudnya penuhilah segala perintah-perintah-Nya.

35. “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. Al Israa’:35)

181. “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang- orang yang merugikan”; (QS. Asy Syu’araa’:181)

182. “dan timbanglah dengan timbangan yang lurus”.(QS. Asy Syu’araa’:182)

183. “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”; (QS. Asy Syu’araa’:183)
84. “Dan kepada (penduduk) Mad-yan (Kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)." (QS. Huud: 84)

85. “Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan”. (QS. Huud: 85)

85. “Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan[552] saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman."  (QS. Al A’raaf: 85)
[552]. Mad-yan adalah nama putera Nabi Ibrahim a.s. kemudian menjadi nama kabilah yang terdiri dari anak cucu Mad-yan itu. Kabilah ini diam di suatu tempat yang juga dinamai Mad-yan yang terletak di pantai Laut Merah di tenggara Gunung Sinai.
c.         Menyembunyikan barang cacat, karena penjual mendapat harga yang baik untuk kualitas yang buruk.  Rasulullah saw pernah melalui satu timbunan (bijian-bijian) makanan, lalu Beliau masukkan tangannya dan basah. Beliau lantas berkata, “Apa ini hai penjual makanan?”Penjual itu menjawab, “kena hujan ya Rasulullah !”. Rasulullah kembali bertanya, “Mengapa engkau tidak taruh ini di sebelah atas supaya orang-orang dapat melihat? Barangsiapa menipu maka bukan dari golonganku !” (HR Muslim dari Abu Hurairah).  “Penjual dan pembeli keduanya bebas memilih selagi keduanya belum berpisah. Jika mereka jujur dan jelas maka diberkahilah (oleh Allah) jual belinya itu. Tetapi jika mereka menyembunyikan cacat dan dusta maka terhapuslah keberkahan jual beli itu” (HR Bukhari-Muslim).
d.        Menukar kurma kering dengan kurma basah, karena takaran kurma basah ketika kering tidak sama dengan kurma kering yang ditukar.
e.         Menukar satu takar kurma kualitas bagus dengan dua takar kurma kualitas sedang, karena setiap kualitas kurma memiliki harga berbeda.
f.         Transaksi najasy yaitu penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik.  Dari Umar r.a ia berkata, “saya telah beli minyak di pasar. Takkala sudah menjadi hak saya, seorang laki-laki bertemu saya dan ia beri kepada saya untung yang baik buat minyak itu. Ketika saya hendak pukul tanganya (tanda jadi jual beli), seseorang dari belakang memegang siku saya, lalu saya berpaling ternyata Zaid bin Tsabit. Ia berkata, Jangan jual ini di mana tuan beli hingga dibawa ini ke tempat tuan, karena Rasulullah melarang dijual barang-barang di mana dibeli hingga dibawa pedagang-pedagang ke tempat mereka” (HR Ahmad)
g.        Ikhtikar (menimbun) yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang.  Rasulullah telah melarang praktek ikhtikar, yaitu secara sengaja menahan atau menimbun (hoarding) barang, terutama pada saat terjadi kelangkaan, dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari. Bersumber dari Said bin al Musyyab dan Ma’mar bin Abdullah al Adawi bahwa Rasulullah s.a.w bersabda: “Tidaklah orang melakukan ikhtikar itu melainkan berdosa”  (HR. Muslim, Ahmad dan Abu Dawud).  Praktek ikhtikar akan menyebabkan mekanisme pasar terganggu, dimana produsen kemudian akan menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Penjual akan mendapatkan untung besar (monopolistic rent), sedangkan konsumen akan menderita kerugian. Jadi, akibat ikhtikar maka masyarakat luas dirugikan oleh sekelompok kecil yang lain. Agar harga kembali pada posisi harga pasar maka pemerintah dapat melakukan berbagai upaya menghilangkan penimbunan ini (misalnya dengan penegakan hukum), bahkan juga dengan intervensi harga.  Dengan harga yang ditentukan ini maka para penimbun dapat dipaksa (terpaksa) menurunkan harganya dan melempar barangnya ke pasar. Tetapi, tidak termasuk dalam ikhtikar adalah penumpukan yang dilakukan pada situasi ketika pasokan melimpah, misalnya ketika terjadi panen besar, dan segera menjualnya ketika pasar membutuhkannya. Dalam situasi panen besar seperti ini maka bisa dibayangkan ketika tidak ada pihak yang bersedia membeli/menumpuk hasil panen tersebut maka harga yang terbentuk di pasar akan semakin melemah. Hal ini justru merugikan petani yang dalam hal ini merupakan kelompok besar dalam masyarakat.
h.        Ghaban faa-hisy besar yaitu menjual di atas harga pasar akibat ketidaktahuan pembeli akan harga pasar.  Ibnu Umar meriwayatkan masyarakat Arab biasa membeli bahan pangan langsung dari pemilik unta, tetapi Nabi melarang mereka membelinya sampai bahan itu dijual di pasar (HR Bukhari).
Islam memberi perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna adalah resultan dari kekuatan yang bersifat masal dan impersonal, yaitu merupakan fenomena alamiah. Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Karenanya, jika mekanisme pasar terganggu maka harga yang adil tidak akan tercapai.  Demikian pula sebaliknya, harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing dengan sempurna. Jika harga tidak adil maka para pelaku pasar akan enggan untuk bertransaksi atau terpaksa tetap bertransaksi dengan menderita kerugian. Oleh karena itu Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna.

Persaingan Sempurna, Monopolistik, Oligopoli dan Monopoli

Bentuk-Bentuk Struktur Pasar Konsumen – Persaingan Sempurna, Monopolistik, Oligopoli dan Monopoli
1. Pasar Persaingan Sempurna
Jenis pasar persaingan sempurna terjadi ketika jumlah produsen sangat banyak sekali dengan memproduksi produk yang sejenis dan mirip dengan jumlah konsumen yang banyak. Contoh produknya adalah seperti beras, gandum, batubara, kentang, dan lain-lain. Sifat-sifat pasar persaingan sempurna :
– Jumlah penjual dan pembeli banyak
– Barang yang dijual sejenis, serupa dan mirip satu sama lain
– Penjual bersifat pengambil harga (price taker)
– Harga ditentukan mekanisme pasar permintaan dan penawaran (demand and supply)
– Posisi tawar konsumen kuat
– Sulit memperoleh keuntungan di atas rata-rata
– Sensitif terhadap perubahan harga
– Mudah untuk masuk dan keluar dari pasar
3.      Pasar Monopolistik
Struktur pasar monopolistik terjadi manakala jumlah produsen atau penjual banyak dengan produk yang serupa/sejenis, namun di mana konsumen produk tersebut berbeda-beda antara produsen yang satu dengan yang lain. Contoh produknya adalah seperti makanan ringan (snack), nasi goreng, pulpen, buku, dan sebagainya. Sifat-sifat pasar monopolistik :
– Untuk unggul diperlukan keunggulan bersaing yang berbeda
– Mirip dengan pasar persaingan sempurna
– Brand yang menjadi ciri khas produk berbeda-beda
– Produsen atau penjual hanya memiliki sedikit kekuatan merubah harga
– Relatif mudah keluar masuk pasar
4.      Pasar Oligopoli
Pasar oligopoli adalah suatu bentuk persaingan pasar yang didominasi oleh beberapa produsen atau penjual dalam satu wilayah area. Contoh industri yang termasuk oligopoli adalah industri semen di Indonesia, industri mobil di Amerika Serikat, dan sebagainya. Sifat-sifat pasar oligopoli :
– Harga produk yang dijual relatif sama
– Pembedaan produk yang unggul merupakan kunci sukses
– Sulit masuk ke pasar karena butuh sumber daya yang besar
– Perubahan harga akan diikuti perusahaan lain
5.      Pasar Monopoli
Pasar monopoli akan terjadi jika di dalam pasar konsumen hanya terdiri dari satu produsen atau penjual. Contohnya seperti microsoft windows, perusahaan listrik negara (pln), perusahaan kereta api (perumka), dan lain sebagainya. Sifat-sifat pasar monopoli :
– Hanya terdapat satu penjual atau produsen
– Harga dan jumlah kuantitas produk yang ditawarkan dikuasai oleh perusahaan monopoli
– Umumnya monopoli dijalankan oleh pemerintah untuk kepentingan hajat hidup orang banyak
– Sangat sulit untuk masuk ke pasar karena peraturan undang-undang maupun butuh sumber daya yang sulit didapat
– Hanya ada satu jenis produk tanpa adanya alternatif pilihan
– Tidak butuh strategi dan promosi untuk sukses
Tambahan :
– Monopsoni adalah kebalikan dari monopoli, yaitu di mana hanya terdapat satu pembeli saja yang membeli produk yang dihasilkan.
– Monopoli adalah sesuatu yang dilarang di Republik Indonesia yang diperkuat dengan undang-undang anti monopoli.

Definisi Riba 

Apa itu riba? Jawabnya: Riba memiliki beberapa jenis yang kadang satu sama lain terlihat sangat berbeda. Oleh karena itu, sulit bagi kita untuk merangkum berbagai jenis riba tersebut dalam sebuah definisi yang pas. Maka, dari pada kita menghabiskan tempat untuk berpayah-payah mencari definisi riba, lebih baik kita langsung biacara tentang contoh konkret dari jenis-jenis riba yang ada.
Riba bisa terdapat dalam utang dan transaksi jual-beli.
Riba dalam utang adalah tambahan atas utang, baik yang disepakati sejak awal ataupun yang ditambahkan sebagai denda atas pelunasan yang tertunda. Riba utang ini bisa terjadi dalam qardh (pinjam/utang-piutang) ataupun selain qardh, seperti jual-beli kredit. Semua bentuk riba dalam utang tergolong riba nasi’ah karena muncul akibat tempo (penundaan).
Riba dalam jual beli terjadi karena pertukaran tidak seimbang di antara barang ribawi yang sejenis (seperti emas 5 gram ditukar dengan emas 5,5 gram). Jenis ini yang disebut sebagai riba fadhl.
Riba dalam jual-beli juga terjadi karena pertukaran antar barang ribawi yang tidak kontan, seperti emas ditukar dengan perak secara kredit. Praktek ini digolongkan ke dalam riba nasi’ah atau secara khusus disebut dengan istilah riba yad.
Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.

Kata Islam setelah “Ekonomi” dalam ungkapan Ekonomi Islam berfungsi sebagai identitas tanpa mempengaruhi makna atau definisi ekonomi itu sendiri. Karena definisinya lebih ditentukan oleh perspektif atau lebih tepat lagi worldview yang digunakan sebagai landasan nilai.
Sedang ekonomi adalah masalah menjamin berputarnya harta diantara manusia, sehingga manusia dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk mencapai falah di dunia dan akherat (hereafter). Ekonomi adalah aktifitas yang kolektif.









Berikut ini definisi Ekonomi dalam Islam menurut Para Ahli :
  • S.M. Hasanuzzaman, “ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya, guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat.”
  • M.A. Mannan, “ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan social yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang memiliki nilai-nilai Islam.”
  • Khursid Ahmad, ilmu ekonomi Islam adalah “suatu upaya sistematis untuk mencoba memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam.”
  • M.N. Siddiqi, ilmu ekonomi Islam adalah respon “para pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi zaman mereka. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al Qur’an dan As Sunnah maupun akal dan pengalaman.”
  • M. Akram Khan, “ilmu ekonomi Islam bertujuan mempelajari kesejahteraan manusia (falah) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi.”
  • Louis Cantori, “ilmu ekonomi Islam tidak lain merupakan upaya untuk merumuskan ilmu ekonomi yang berorientasi manusia dan berorientasi masyarakat yang menolak ekses individualisme dalam ilmu ekonomi klasik.”
·         Konsumsi adalah kegiatan ekonomi yamg penting, bahkan terkadang dianggap paling penting. Dalam mata rantai kegiatan ekonomi, yaitu produksi-konsumsi-distribusi, seringkali muncul pertanyaan manakah yang paling penting dan paling dahulu diantara mereka. Jawaban atas pertanyaan ini jelas tidak mudah, sebab memang ketiganya merupakan mata rantai yang terkait satu dengan lainnya. Kegiatan produksi ada karena ada yang mengkonsumsi, kegiatan konsumsi ada karena ada yang memproduksi, dan kegiatan disribusi muncul karena ada gap atau jarak antara konsumsi dan produksi.
·         Dalam ekonomi konvesional perilaku konsumsi dituntun oleh dua nilai dasar, yaitu rasionalisme dan utilitarianisme. Kedua nilai dasar ini kemudian membentuk suatu perilaku konsumsi yang hedonistic materialistik serta boros (wastefull). Karena rasionalisme ekonomi konvensional adalah self-interst, perilaku konsumsinya juga cenderung individualistik sehingga seringkali mengabaikan keseimbangan dan keharmonisan social. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa prinsip dasar bagi konsumsi adalah “saya akan mengkonsumsi apa saja dan dalam jumlah berapapun sepanjang: (1) anggaran saya memadai, (2) saya memperoleh kepuasan yang maksimum”. Apakah perilaku konsumsi yang seperti ini dapat dibenarkan oleh ajaran Islam?
Norma Etika Konsumen
Menurut Yusuf Qardhawi, ada beberapa norma dasar yang menjadi landasan dalam berperilaku konsumsi seorang muslim antara lain sebagai berikut:[4]
  1. Membelanjakan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir.
Harta diberikan Allah SWT kepada manusia bukan untuk disimpan, ditimbun atau sekedar dihitung-hitung. Akan tetapi digunakan untuk kemaslahatan manusia sendiri serta sarana beribadah kepada Allah. Konsekuensinya, penimbunan harta dilarang keras oleh Islam dan memanfaatkannya adalah diwajibkan.
  1. Tidak melakukan kemubadziran.
Seorang muslim senantiasa membelanjakan hartanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang bermanfaat dan tidak berlebihan (boros/israf). Sebagaimana seorang muslim tidak boleh memperoleh harta haram, ia juga tidak akan membelanjakannya untuk hal yang haram. Beberapa sikap yang harus diperhatikan adalah:
  1. Menjauhi berhutang Setiap muslim diperintahkan untuk menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluarannya. Jadi berhutang sangat tidak dianjurkan, kecuali untuk keadaan yang sangat terpaksa atau dharurat.
  2. Menjaga asset yang mapan dan pokok. Tidak sepatutnya seorang muslim memperbanyak belanjanya dengan cara menjual asset-aset yang mapan dan pokok, misalnya tempat tinggal. Nabi mengingatkan, jika terpaksa menjual asset maka hasilnya hendaknya digunakan untuk membeli asset lain agar berkahnya tetap terjaga.
  3. Tidak hidup mewah dan boros.
Kemewahan dan pemborosan yaitu menenggelamkan diri dalam kenikmatan. Hal ini sangat ditentang oleh ajaran Islam. Sikap ini selain akan merusak pribadi-pribadi manusia juga akan merusak tatanan masyarakat. Kemewahan dan pemborosan akan menenggelamkan manusia dalam kesibukan memenuhi nafsu birahi dan kepuasan perut sehingga seringkali melupakan norma dan etika agama karenanya menjauhkan diri dari Allah. Kemegahan akan merusak masyarakat karena biasanya terdapat golongan minoritas kaya yang menindas mayoritas miskin.[5]
Membelanjakan harta pada kuantitas dan kualitas secukupnya adalah sikap terpuji bahkan penghematan merupakan salah satu langkah yang sangat dianjurkan pada saat krisis ekonomi terjadi. Dalam situasi ini sikap sederhana yang dilakukan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat luas.
  1. Mementingkan kehendak sosial dibandingkan dengan keinginan yang benar-benar bersifat pribadi.
  2. Konsumen akan berkumpul untuk saling bekerjasama dengan masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan semangat islam.
  3. Konsumen dilarang mengkonsumsi barang atau jasa yang penggunaannya dilarang oleh agama islam.
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Distribusi Pendapatan
Distribusi pendapatan adalah konsep yang lebih luas dibandingkan kemiskinan karena cakupannya tidak hanya menganalisa populasi yang berada dibawah garis kemiskinan. Kebanyakan dari ukuran dan indikator yang mengukur ti ngkat distribusi pendapatan tidak tergantung pada rata-rata distribusi, dan karenanya membuat ukuran distribusi pendapatan dipertimbangkan lemah dalam menggambarkan tingkat kesejahteraan.
2.2 DISTRIBUSI DAN PEMERATAAN PENDAPATANA.
Pada umumnya ada 3 macam indikator distribusi pendapatan yang seringdigunakan dalam penelitian.
  1. indikator distribusi pendapatan perorangan.
  2. Kedua, kurva Lorenz.
  3. koefisien gini.
Masing-masing indikator tersebutmempunyai relasi satu sama lainnya. Semakin jauh kurva Lorenz dari garis diagonal maka semakin besar ketimpangan distribusi pendapatannya. Begitu jugasebaliknya, semakin berimpit kurva Lorenz dengan garis diagonal, semakinmerata distribusi pendapatan. Sedangkan untuk koefisien gini, semakin kecilnilainya, menunjukkan distribusi yang lebih merata. Demikian juga sebaliknya.Kuznets (1995) dalam penelitiannya di negara-negara maju berpendapat bahwa pada tahap-tahap pertumbuhan awal, distribusi pendapatan cenderung memburuk,namun pada tahap-tahap berikutnya hal itu akan membaik. Penelitian inilah yangkemudian dikenal secara luas sebagai konsep kurva Kuznets U terbalik.Sementara itu menurut Oshima (1992) bahwa negara-negara Asia nampaknyamengikuti kurva Kuznets dalam kesejahteraan pendapatan. Ardani (1992)mengemukakan bahwa kesenjangan/ketimpangan antar daerah merupakankonsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri.
1) Distribusi ukuran
Distribusi ukuran adalah besar atau kecilnya pendapatan yang diterimamasing-masing orang. Distribusi pendapatan perseorangan (personaldistribution of income) atau distribusi ukuran pendapatan (size distribution of income) merupakan indikator yang paling sering digunakan oleh para ekonom.
Ukuran ini secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima olehsetiap individu atau rumah tangga. Yang diperhatikan di sini adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima seseorang, tidak peduli dari manasumbernya, entah itu bunga simpanan atau tabungan, laba usaha, utang, hadiahataupun warisan. Berdasarkan pendapatan tersebut, lalu dikelompokkanmenjadi lima kelompok, biasa disebut kuintil (quintiles) atau sepuluhkelompok yang disebut desil (decile) sesuai dengan tingkat pendapatan mereka,kemudian menetapkan proporsi yang diterima oleh masing-masing kelompok.Selanjutnya dihitung berapa % dari pendapatan nasional yang diterima olehmasing-masing kelompok, dan bertolak dari perhitungan ini mereka langsungmemperkirakan tingkat pemerataan atau tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat atau negara yang bersangkutan.
2). Kurva Lorenz
Sumbu horizontal menyatakan jumlah penerimaan pendapatan dalam persentase kumulatif. Misalnya, pada titik 20 kita mendapati populasi ataukelompok terendah (penduduk yang paling miskin) yang jumlahnya meliputi20 persen dari jumlah total penduduk. Pada titik 60 terdapat 60 persenkelompok bawah, demikian seterusnya sampai pada sumbu yang paling ujungyang meliputi 100 persen atau seluruh populasi atau jumlah penduduk. Sumbuvertikal menyatakan bagian dari total pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase jumlah (kelompok) penduduk tersebut. Sumbu tersebut juga berakhir pada titik 100 persen, sehingga kedua sumbu (vertikal dan horisontal)sama panjangnya. GAMBAR KURVA LORENZ Setiap titik yang terdapat pada garis diagonal melambangkan persentase jumlah penerimanya (persentase penduduk yang menerima pendapatan itu terdapat total penduduk atau populasi). Sebagai contoh, titik tengah garis diagonal melambangkan 50 persen pendapatan yang tepat didistribusikan untuk 50 persen dari jumlah penduduk.Titik yang terletak pada posisi tiga perempat garis diagonal melambangkan 75 persen pendapatan nasional yang didistribusikan kepada 75 persen dari jumlah penduduk. Garis diagonal merupakan garis “pemerataan sempurna” (perfectequality) dalam distribusi ukuran pendapatan. Persentase pendapatan yangditunjukkan oleh titik-titik di sepanjang garis diagonal tersebut persis samadengan persentase penduduk penerimanya terhadap total penduduk. Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif actual antara persentase jumlah penduduk penerima pendapatan tertentu dari total penduduk dengan persentase pendapatan yang benar-benar mereka peroleh dari total pendapatan selama,misalnya, satu tahun. Sumbu horisontal dan sumbu vertikal dibagi menjadisepuluh bagian yang sama; sumbu vertikal mewakili kelompok atau kategori(jumlah-jumlah) pendapatan, sedangkan sumbu yang horisontal melambangkankelompok-kelompok penduduk atau rumah tangga yang menerima masing-masing dari kesepuluh kelompok pendapatan tersebut. Titik A menunjukkan bahwa 10 persen kelompok terbawah (termiskin) dari total penduduk hanyamenerima 1,8 persen total pendapatan (pendapatan nasional). Titik Bmenunjukkan bahwa 20 persen kelompok terbawah yang hanya menerima 5 persen dari total pendapatan, demikian seterusnya bagi masing-masing 8kelompok lainnya. Perhatikanlah bahwa titik tengah, menunjukkan 50 persen penduduk hanya menerima 19,8 persen dari total pendapatan.
3) Indeks atau rasio gini
Adalah suatu koefesien yang berkisar dari angka 0 sampai 1menjelaskan kadar kemertaan distribusi pendapatan nasional. Semakin kecilkoefesiennya, pertanda semakin baik atau merata distribusi. Dipihak lain,koefesien yang kian besar mengisyaratkan yang kian timpang atau senjang.

4) Kriteria bank dunia
Didasarkan pada porsi pendapatan nasional yang dinikmati oleh tigalapisan penduduk yakni 40% penduduk berpendapatan terendah, 40% penduduk berpendapatan menengah, 20% penduduk berpendapatan tertinggi.Ketimpangan dan ketidakmerataan distribusi dinyatakan parah apabila 40% penduduk berpendapatan terendah menikmati dari 12% pendapatan nasional.Ketidakmerataan dianggap sedang bila 40% penduduk termiskin menikmati 12hingga 17% pendapatan nasional. Sedangkan 40% penduduk yang berpendapatan terendah menikmati lebih dari 17% pendapatan nasional, makaketimpangan dan kesenjangan dikatakan lunak, distribusi pendapatan nasionaldianggap cukup merata.
2.3  Ketidakmerataan distribusi pendapatan
1) Ketidakmerataan pendapatan nasional
Distribusi atau pembagian pendapatan antarlapis pendapatan masyarakat dapatditelaah dengan mengamati perkembangan angka-angka rasio gini. Koefesiengini itu sendiri, perlu dicatat, bukanlah merupakan indicator paling idealtentang ketidakmerataan distribusi pendapatan antarlapis. Namun setidak-tidaknya ia cukup memberikan gambaran mengenai kecendrungan umumdalam pola pembagian pendapatan.
2) Ketidakmerataan pendapatan spasial.
Ketidakmerataan distribusi antarlapisan masyarakat bukan saja berlangsungsecara nasional. Akan tetapi hal itu dapat terjadi secara spasial. Di Indonesia pembagian pendapatan relative lebih merata didaerah pedesaan daripada didaerah perkotaan. Dibandingkan rasio gini antara desa dan kota untuk tahun-tahun yang sama, koefesien lebih rendah untuk daerah pedesaan.
3) Ketidakmerataan pendapatan regional
Secara regional atau antarwilayah, berlangsung pula ketidakmerataandistribusi pendapatan antarlaisan masyarakat. Bukan hanya itu, diantarawilayah-wilayah di Indonesia bahkan terdapat ketidakmerataan tingkat pendapatan itu sendiri. Jadi dalam perspektif antarwilayah, ketidakmerataanterjadi baik dalam hal tingkat pendapatan masyarakat antar wilayah yang satudengan yang lain, maupun dalam hal distribusi pendapatan dikalangan penduduk masing-masing wilayah.
Kemiskinan meliputi berbagai aspek. Kemiskinan sangat terkait dengan kepemilikan modal, kepemilikan lahan, sumber daya manusia, kekurangan gizi, pendidikan, pelayanan kesehatan, pendapatan per kapita yang rendah, dan minimnya investasi. Masih banyak variable kemiskinan yang melekat pada orang miskin. Dengan begitu, konsep kemiskinan perlu dikembangi karena akan sangat berpengaruh bagi program pengurangan kemiskinandi daerah berdasarkan corak dan karakteristik kemiskinan itu sendiri dan penyatuan gerak program pengurangan kemiskinan perku dilakukan, mengingat selama ini banyak ukuran-ukuran kemiskinan yang dipakai. Misalnya, Scott (1979:5) melihat kemiskinan dari sisi pendapatan rata-rata per kapita (income per capite) dan Sen (1981:22) mengkaji kemiskinan dari sudut pandang kebutuhan dasar (basic needs).
Di Indonesia, ukuran kemiskinan yang terkenal adalah yang dibuat oleh Sayogyo (1977:10) yaitu Parameter Kemiskinan. Parameter kemiskinan tersebut yang mengukur kemiskinan. Misalnya pengonsumsi beras per kapita per tahun, yaitu di bawah 420 kg bagi daerah perkotaan dan 320 kg bagi daerah pendesaan. Perbedaan ini dapat kita ketahui karena jumlah penduduk yang berbeda di kedua tempat tersebut. Penduduk di perkotaan mempunyai kebutuhan yang relatife lebih banyak dibandingkan penduduk di pendesaan sehingga mempengaruhi pola pengeluaran.
Selain itu, terdapat juga pandangan lain dalam melihat kemiskinan di Indonoesia, misalnya mengukur kemiskinan melalui tingkat pendapatan dan pola waktunya. Kemiskinan juga dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya.
Lembaga pengembangan sumber daya manusia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan hidup. Sementara itu, kemiskinan relatif didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup sesuai dengan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan absolut ini umumnya disejajarkan dengan kemiskinan relatif, yang artinya adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat. Intinya membandingkan antara kolompok yang mungkin tidak miskin dengan kelompok yang relatif kaya dengan mengginakan ukuran pendapatan, keadaan ini dikenal sebagai ketimpangan distribusi pendapatan.
Distribusi pendapatan merupakan masalah perbedaan pendapat antara individu yang paling kaya dengan individu yang paling miskin. Semakin besar jurang pendapatan semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan. Jika ketidakseimbangan terus terjadi antara kelompok kaya dan kaum miskin, maka perekonomian tersebut benar-benar menggambarkan pertumbuhan yang tidak merata.

MEKANISME PASAR DALAM PERSPEKTIF  EKONOMI ISLAM
Oleh : Agustianto

Pasar, negara, individu  dan masyarakat selalu menjadi diskursus hangat  dalam ilmu ekonomi.  Menurut ekonomi kapitalis (klasik)[1], pasar memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Ekonomi kapitalis menghendaki pasar bebas untuk menyelesaikan  permasalahan ekonomi, mulai dari produksi, konsumsi sampai distribusi. Semboyan kapitalis adalah lassez faire et laissez le monde va de lui meme [2](Biarkan ia berbuat dan biarkan ia berjalan, dunia akan mengurus diri sendiri). Maksudnya, biarkan sajalah perekonomian berjalan dengan wajar tanpa intervensi pemerintah, nanti akan ada suatu tangan tak terlihat (invisible hands) yang akan membawa perekonomian tersebut ke arah equilibrium. Jika banyak campur tangan pemerintah , maka pasar akan mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisienan (inefisiency) dan ketidakseimbangan.
Menurut konsep tersebut, pasar yang paling baik adalah persaingan bebas (free competition), sedangkan harga dibentuk oleh oleh kaedah supply and demand. Prinsip pasar bebas  akan menghasilkan equilibrium dalam masyarakat, di mana nantinya akan menghasilkan  upah (wage) yang adil, harga barang (price) yang stabil dan kondisi tingkat pengangguran yang rendah (full employment). Untuk itu peranan negara dalam ekonomi sama sekali  harus diminimalisir, sebab kalau negara  turun campur bermain dalam ekonomi hanya akan menyingkirkan sektor swasta sehingga akhirnya mengganggu equilibrium pasar. Maka dalam paradigma kapitalisme, mekanisme pasar diyakini akan menghasilkan suatu keputusan yang adil dan arif dari berbagai kepentingan yang bertemu di pasar.  Para pendukung paradigma pasar bebas telah melakukan berbagai upaya akademis untuk meyakinkan bahwa pasar adalah sebuah sistem yang mandiri (self regulating).
Sementara itu, sistem ekonomi  sosialis yang dikembangkan oleh Karl Max[3]menghendaki maksimasi peran negara. Negara harus menguasai  segala sektor ekonomi untuk memastikan keadilan kepada rakyat mulai dari means of production sampai mendistribusikannya kembali kepada buruh, sehingga mereka juga menikmati hasil usaha. Pasar dalam paradigma sosialis, harus dijaga agar tidak jatuh ke tangan pemilik modal (capitalist) yang serakah sehingga monopoli means of production dan melakukan ekspolitasi tenaga buruh lalu memanfaatkannya untuk mendapatkan prifit sebesar-besarnya. Karena itu equilibrium tidak akan pernah tercapai, sebaliknya ketidakadilan akan terjadi dalam perekonomian masyarakat. Negara harus berperan signifikan untuk mewujudkan equilibrium dan keadilan ekonomi di pasar.
Menurut faham ini, harga-harga ditetapkan oleh pemerintah, penyaluran barang dikendalikan oleh negara, sehingga tidak terdapat kebebasan pasar. Semua warga masyarakat adalah ”karyawan” yang wajib ikut memproduksi menurut kemampuannya dan akan diberi upah menurut kebutuhannya. Seluruh kegiatan ekonomi atau produksi harus diusahakan bersama. Tidak ada usaha swasta, semua perusahaan, termasuk usaha tani, adalah perusahaan negara (state entreprise). Apa dan berapa yang diproduksikan ditentukan berdasarkan perencanaan  pemerintah pusat (central planning) dan diusahakan langsung oleh negara.
Kedua ajaran sistem ekonomi di atas cukup berkembang dalam pemikiran ekonomi kontemporer, walaupun akhirnya sistem ekonomi sosialis mengalami  kemunduran dan mulai ditinggalkan. Lalu bagaimana konsep ekonomi Islam tentang mekanisme pasar tersebut, Bagaimana ajaran Nabi Muhammad dan para ulama tentangnya. Bolehkah negara intervensi harga (pasar) dan sejauhmana kebolehan tersebut. Dan apa saja jenis distorsi pasar yang dilarang Islam. ? Inilah yang akan dibahas dalam makalah ini.
Mekanisme Pasar : Perspektif Islam
Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (iqtishad), tidak boleh ada sub-ordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain.  Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (fair).Distorasi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak.
Pasar yang dibiarkan berjalan sendiri (laissez faire), tanpa ada yang mengontrol, ternyata telah menyebabkan penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal (capitalist)penguasa infrastruktur dan pemilik informasi. Asymetrikinformasi juga menjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh pasar. Negara dalam Islam mempunyai peran yang sama dengan dengan pasar,   tugasnya    adalah   mengatur  dan   mengawasi   ekonomi,
memastikan kompetisi di pasar berlangsung dengan sempurna, informasi yang merata dan keadilan ekonomi. Perannya sebagai pengatur tidak lantas menjadikannya dominan, sebab negara, sekali-kali tidak boleh mengganggu pasar yang berjalan seimbang, perannya hanya diperlukan ketika terjadi distorsi dalam sistem pasar.
Konsep makanisme pasar dalam Islam dapat dirujuk kepada hadits Rasululllah Saw sebagaimana disampaikan oleh Anas RA, sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah. Dengan hadits ini terlihat dengan jelas bahwa Islam jauh lebih dahulu (lebih 1160 tahun)  mengajarkan konsep mekanisme pasar dari pada Adam Smith. Dalam hadits tersebut diriwayatkan sebagai berikut :

غلا  السعر  فسعر لنا  رسول الله  صلى الله عليه و سلم :
ان الله  هو الخالق  القابض  الباسط الرازق المسعر وانى أرجوا أن ألقى ربى وليس أحد منكم  يطلبنى  بمظلمة ظلمتها  اياه بدم ولا مال (رواه الدارمى)

“Harga melambung pada zaman Rasulullah SAW. Orang-orang ketika itu mengajukan saran kepada Rasulullah dengan berkata: “ya Rasulullah hendaklah engkau menetukan harga”. Rasulullah SAW. berkata:”Sesungguhnya Allah-lah yang menetukan harga, yang menahan dan melapangkan dan memberi rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta.”[4]

Inilah teori ekonomi Islam mengenai harga. Rasulullah SAW dalam hadits tersebut tidak menentukan harga. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah impersonal. Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena Allah-lah yang menentukannya.
Sungguh menakjubkan, teori Nabi tentang harga dan pasar. Kekaguman ini dikarenakan, ucapan Nabi Saw itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah yang sunnatullah atau hukum supply and demand.
Menurut pakar ekonomi Islam kontemporer, teori inilah yang diadopsi oleh Bapak Ekonomi Barat, Adam Smith dengan nama teori invisible hands. Menurut teori ini, pasar akan diatur oleh tangan-tangan tidak kelihatan (invisible  hands). Bukankah teori invisible hands itu lebih tepat dikatakan God Hands (tangan-tangan Allah). [5]
Oleh karena harga sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan di pasar, maka harga barang tidak boleh ditetapkan pemerintah, karena ketentuan harga tergantung pada hukum supply and demand.
Namun demikian, ekonomi Islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melalukan intervensi harga (price intervention) bila para pedagang melakukan monopoli dan kecurangan yang menekan dan merugikan konsumen.
Di masa Khulafaur Rasyidin, para khalifah pernah melakukan intrevensi pasar, baik pada sisi supply maupun demand.Intrevensi pasar yang dilakukan Khulafaur Rasyidin sisi supply ialah mengatur jumlah barang yang ditawarkan seperti yang dilakukan Umar bin Khattab ketika mengimpor gandum dari Mesir untuk mengendalikan harga gandum di Madinah.

Sedang intervensi dari sisi demand dilakukan dengan menanamkan sikap sederhana dan menjauhkan diri dari sifat konsumerisme. [6]Intervensi pasar juga dilakukan dengan pengawasan pasar (hisbah). Dalam pengawasan pasar ini Rasulullah menunjuk Said bin Said Ibnul ‘Ash sebagai kepala pusat pasar (muhtasib) di pasar Mekkah. Penjelasan secara luas tentang peranan wilayah hisbah ini akan dikemukakan belakangan.


Mekanisme Pasar Menurut Ilmuwan Muslim Klasik
Kajian tentang mekanisme pasar  telah banyak di bahas oleh para ulama klasik jauh sebelum para ekonom Barat membahasnya.  Ulama yang pertama kali membahas mekanisme pasar secara empirik adalah Abu Yusuf, yang hidup di awal abad kedua Hijriyah (731-798). Dia telah membahas tentang hukum supply and demand dalam perekonomian.
Pemahaman yang berkembang ketika itu mengatakan bahwa  bila tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal dan bila tersedia banyak barang, maka harga akan murah.  Hal tersebut dapat digambarkan pada graik di bawah ini.

Gambar 1
Semakin Sedikit barang, harga semakin naik

Dengan kata lain, pemahaman pada zaman Abu Yusuf tentang hubungan harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva permintaan. Abu Yusuf membantah pemahaman seperti ini, karena pada kenyataannya persediaan barang sedikit tidak selalu  dikuti dengan kenaikan harga, dan sebaliknya persediaan barang melimpah belum tentu membuat harga akan murah.  Abu Yusuf mengatakan,” Kadang-kadang makanan berlimpah, tetapi tetap mahal, dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Adalah benar bahwa tingkat harga tidak hanya bergantung pada penawaran semata, namun kekuatan permintaan juga penting. Oleh karena itu kenaikan atau penurunan tingkat harga  tidak selalu harus berhubungan dengan kenaikan dan penurunan produksi saja. Dalam mempertahankan pendapat ini Abu Yusuf mengatakan bahwa ada beberapa variabel dan alasan lainnya yang bisa mempengaruhi, tetapi ia tidak menjelaskan secara detail,  mungkin karena alasan-alasan  penyingkatan.[7] Mungkin variabel itu adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara atau penimbunan dan penahanan barang. Dalam konteks ini Abu Yusuf mengemukakan bahwa   tidak ada batasan tertentu tentang rendah dan mahalnya  harga barang. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal bukan disebabkan kelangkaan makanan. Murah dan mahal adalah ketentuan Allah.[8]
Dalam  hal ini Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqi berkomentar, Telaahan Abu Yusuf tentang mekanisme pasar harus diterima sebagai pernyataan hasil pengamatannya saat itu, yakni keberadaan yang bersamaan antara melimpahnya barang dan tingginya harga serta kelangkaan barang dan harga murah.[9]
Dengan demikian meskipun Abu Yusuf tidak mengulas secara rinci tentang mekanisme pasar (yakni tentang variabel-variabel lain), Namun pernyataannya tidak menyangkal pengaruh supply  dan demand dalam penentuan harga.
Berbeda dengan Abu Yusuf, Ibnu Taymiyah  melakukan kajian yang  menyeluruh tentang permasalahan mekanisme pasar. Dia menganalisa  masalah ini  dari perspektif ekonomi dan memaparkan  secara detail tentang kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi tingkat harga. Jadi, Sekitar lima abad sebelum kelahiran Adam Smith (1776), Ibnu Taymiyah (1258) telah membicarakan mekanisme pasar menurut Islam, Melalui konsep teori harga dan kekuatan supply and demand dalam karya-karyanya, seperti yang termuat dalam kitab Al-Hisbah. Padahal Ibnu Taymiyah sama sekali belum pernah membaca buku terkenal The wealth of Nation, karangan Bapak ekonomi Klasik, Adam Smith, karena memang Ibnu Taymiyah lahir lima ratus tahun sebelum Adam Smith.
Ketika masyarakat pada masanya beranggapan bahwa kenaikan harga merupakan akibat dari ketidakadilan dan tindakan melanggar hukum dari si penjual, atau mengkin sebagai akibat manipulasi pasar, Ibnu Taymiyah langsung membantahnya. Dengan tegas ia mengatakan bahwa harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan (supply and demand).[10]
Dalam pandangannya yang lebih luas, Ibnu Taimiyyah lebih lanjut mengemukakan tentang konsep mekanisme pasar didalam bukunya “Al-Hisbah fil Islam”. Beliau mengatakan, bahwa di dalam sebuah pasar bebas (sehat), harga dipengaruhi dan dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan (supply and demand). Suatu barang akan turun harganya bila terjadi keterlimpahan dalam produksi atau adanya penurunan impor atas barang-barang yang dibutuhkan. Dan sebaiknya ia mengungkapkan bahwa suatu harga bisa naik karena adanya “penurunan jumlah barang yang tersedia” atau adanya “peningkatan jumlah penduduk” mengindikasikan terjadinya peningkatan permintaan.[11]
Ibnu Taymiyah mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang dari penjual. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensiproduksi, penurun jumlah impor barang-barang yang diminta, atau juga tekanan pasar. [12]
Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat, sementara penawaran menurun, maka harga barang akan naik. Begitu juga sebaliknya, jika permintaan menurun, sementara penawaran meningkat, maka harga akan turun. (kelangkaan atau melimpahnya barang mungkin disebabkan tindakan yang adil dan mungkin juga disebabkan ulah orang tertentu secara tidak adil/zalim [13]
Kelangkaan minyak tanah misalnya, bisa terjadi disebabkan ulah oknum-oknum tertentu dengan mengekspor keluar negeri, sehingga pasar minyak tanah di dalam negeri menjadi langka.
Selanjutnya Ibnu Taymiyah menyatakan, penawaran bisa dari produksi domestik dan impor. Terjadinya perubahan dalam penawaran, digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan perubahan permintaan (naik atau turun), sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan konsumen.[14] Di sini Ibnu Taymiyah benar-benar telah berhasil mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengruhi naik turunnnya harga. Besar kecilnya kenaikan harga, tergantung pada besar kecilnya perubahan penawaran atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, maka kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah atau sunnatullah[15] (hukum supply and demand).   Adam Smith menyebutnya dengan istilah invisible hands. Permintaan akan barang sering berubah-ubah. Perubahan itu disebabkan beberapa faktor, antara lain besar kecilnya jumlah penawaran, jumlah orang yang menginginkannya dan besar kecilnya kebutuhan terhadap barang tersebut, selera, harga barang itu sendiri, harga barang lain yang terkait, tingkat pendapatan perkapita, dsb.
Ibnu Taymiyah membedakan pergeseran kurva penawaran dan permintaan, yakni tekanan pasar yang otomatis dan perbuatan zalim dari penjual, misalnya penimbunan (iktikar).


Pada mulanya, titik equilibrium terjadi pada titik A dengan harga P1 dan jumlah Q1. Namun karena terjadi inefisiensi produksi, maka terjadi kenaikan  biaya produksi yang harus ditanggung oleh perusahaan . Kenaikan biaya produksi ini  pergeseran kurva supply dari S1 menjadi S2. Karena pergeseran ini tercipta titik equilibrium baru pada titik B. Pada titik B ini terjadi penurunan kuantitas yang ditawarkan dari Q1 menjadi Q2, dan pada saat yang sama terjadi kenaikan harga dari P1  menjadi P2.
Selanjutnya Ibnu Taymiyah mengatakan bahwa, faktor-faktor yang mempengaruhi harga adalah intensitas dan besarnya permintaan, kelangkaan, atau melimpahnya barang, kondisi kepercayaan dan diskonto pembayaran tunai.  Demand terhadap barang seringkali berubah. Perubahan tersebut  dikarenakan jumlah penawaran, jumlah orang yang menginginkannya, dan besar kecilnya kebutuhan terhadap barang tersebut. Bila penafsiran ini benar, Ibnu Taymiyah telah mengasosiakan harga tinggi dengan intesnsitas kebutuhan sebagaimana kepentingan relatif barang terhadap total kebutuhan pembeli. Jika kebutuhan besar, harga akan naik, jika kebutuhan kecil maka harga akan turun.


Pada mulanya titik equilibrium terjadi pada saat E1 dengan harga P1 dan kuantitas Q1. Bila permintaan terhadap barang meningkat, maka terjadi pergreseran kurva permintaan dari D1 ke D2. Dan bila pada saat yang sama penawaran berkurang, maka terjadi pergeseran kurva penawaran dari S1 menjadi S2. Naiknya permintaan dan turunnnya penawaran ini menyebabkan terbentuknya titik equilibriujm baru E2, dengan harga yang lebih tinggi P2 dan kuanytitas yang lebih sedikit Q2.

Selanjutnya, harga juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap orang-orang yang terlibat dalam transaksi. Bila seseorang terpercaya dan dianggap mampu dalam membayar kredit, maka penjual akan senang melakukan transaksi dengan orang tersebut. Tapi bila kredibilitas seseorang dalam masalah kredit telah diragukan, maka penjual akan ragu untuk melakukan transaksi dengan orang tersebut dan cenderung memasang harga tinggi [16]Selanjutnya Ibnu Taymiyah memaparkan kredit dengan penjualan dan pengaruhnya terhadap harga. Ketika memetapkan harga, penjual memperhitungkan resiko dan ketidakpastian pembayaran pada masa mendatang. Ia juga menjelaskan kemungkinan penjual menawarkan diskon untuk transaksi tunai. Argumen Ibnu Taymiyah, bukan hanya menunjukkan kesadarannya mengenai kekuatan penawaran dan permintaan, melainkan juga perhatiannya terhadap intensif, disinsentif, ketidakpastian dan resiko yang terlibat dalam transaksi terhadap analisis ekonomi, tidak saja bagi orang yang hidup di zaman Ibnu Taymiyah, tetapi juga pada masa kini.
Ibnu Taymiyah menentang adanya intervensi pemerintah dengan peraturan yang berlebihan saat kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif. Dengan tetap memperhatikan pasar tidak sempurna, ia merekomendasikan bahwa bila penjual melakukan penimbunan dan menjual pada harga yang lebih tinggi dibandingkan harga modal, padahal orang membutuhkan barang itu, maka penjual diharuskan menjualnya pada tingkat harga ekuivalen (Ibnu Taymiyah, Al-Hisbah Fil Islam, p. 25). Secara kebetulan, konsep ini bersinonim dengan apa yang disebut dengan harga yang adil.
Lebih jauh, bila ada unsur-unsur monopoli (khususnya dalam pasar  bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya), pemerintah harus melarang kekuatan monopoli. Maka dalam hal ini, intervensi pemerintah menjadi keharusan.
Seperti yang telah disebutkan, ketentuan ini hanya berlaku jika pasar dalam keadaan normal/adil. Akan tetapi apabila pasar tidak dalam keadaan sehat atau terjadi di dalamnya tindak kezaliman, seperti adanya kasus penimbunan, monopoli, riba, penipuan, dan lain-lain. maka menurut pandangan Ibn Taimiyah, di sinilah letak peranan pemerintah yang sangat urgen untuk melakukan regulasi harga pada tingkat yang adil antara produsen dan konsumen, dengan tidak ada pihak yang dirugikan atau diekploitasi kepentingannya oleh pihak lain. Jelaslah di sini, bahwa menurut konsep Ibn Taimiyah, pemerintah hanya memiliki kewenangan menetapkan harga apabila terjadi praktek kezaliman di dalam pasar. Sedangkan di dalam pasar yang adil (sehat), harga diserahkan kepada mekanisme pasar atau tergantung pada kekuatan supply dan demand. [17]

Al-Ghazali
Kalau Ibnu Taymiyah, yang hidup lima ratus tahun sebelum Adam Smith, sudah membicarakan teori harga, ternyata al-Ghazali (1058-1111) yang hidup tujuh ratus tahun sebelum Smith, juga telah membicarakan mekanisme pasar yang mencakup teori harga dan konsep supply and demand.
Memang, bila diteliti kajian-kajian ilmuwan muslim klasik, kita bisa berdecak kagum melihat majunya pemikiran mereka dalam ekonomi Islam, jauh sebelum ilmuwan Barat mengembangkannya.
Al-Ghazali dalam Ihya ‘Ulumuddin, juga telah membahas secara detail peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan. Menurutnya, pasar merupakan bagian dari keteraturan alami.
Walaupun al-Ghazali tidak menjelaskan permintaan dan penawaran dalam terminologi modern, beberapa paragraf dari tulisannya jelas menunjukkan bentuk kurva penawaran dan permintaan. Untuk kurva penawaran yang naik dari kiri bawah ke kanan atas”, dinyatakan dalam kalimat, “Jika petani tidak mendapatkan pembeli barangnya, maka ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah [18]. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut.

Pada tingkat harga P1 jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual adalah sebesar Qs1, sementara jumlah barang yang diminta hanya sebesar Q1. Dengan demikian, petani tidak mendapatkan cukup pembeli. Untuk mendapatkan tambahan pembeli ia menurunkan harga jual produknya, dari P1 menjadi P2, sehingga jumlah pembelinya naik dari Q1 menjadi Q2.
Sementara untuk kurva permintaan, “yang turun dari atas ke kanan bawah, dijelaskan dengan kalimat, harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan [19]


Awalnya harga yanag diminta petani adalah sebesar P1. Pada harga ini jumlah permintaan dan penawaran terhadap harga produk petani tersebut adalah sebesar Q1. Dengan menurunnnya jumlah permintaan dari Q1 menjadi hanya sebesar Q2 (yakni dengan bergesernya kurva permintaan D1 ke kiri bawah menjadi kurva D2, maka tingkat harga akan turun pula dari P1 menjadi P2. Dengan demikian, harga dapar diturunkan dengan mengurangi permintaan.

Pemikiran al-Ghazali tentang hukum supply and demand, untuk konteks zamannya cukup maju dan mengejutkan dan tampaknya dia paham betul tentang konsep elastisitas permintaan. Ia menegaskan, “Mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah, akan meningkatkan volume penjualan dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan. Bahkan ia telah pula mengidentifikasikan produk makanan sebagai komoditas dengan kurva permintaan yang inelastis. Komentarnya, “karena makanan adalah kebutuhan pokok, maka perdagangan makanan harus seminimal mungkin didorong agar tidak semata dalam mencari keuntungan. Dalam bisnis makanan pokok harus dihindari eksploitasi melalui pengenaan harga yang tinggi dan keuntungan yang besar. Keuntungan semacam ini seharusnya dicari dari barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok.[20]
Imam al-Ghazali, sebagaimana ilmuwan muslim lainnya dalam membicarakan harga selalu mengkaitkannya dengaan keuntungan. Dia belum mengkaitkan harga barang dengan pendapatan dan biaya-biaya.
Bagi al-Ghazali, keuntungan (ribh), merupakan kompensasi dari kesulitan perjalanan, resiko bisnis dan ancaman keselamatan si pedagang[21]. Meskipun al-Ghazali menyebut keuntungan dalam tulisannya, tetapi kita bisa paham, bahwa yang dimaksudkannya adalah harga. Artinya, harga bisa dipengaruhi oleh keamanan perjalanan, resiko, dsb. Perjalanan yang aman akan mendorong masuknya barang impor dan menimbulkan peningkatan penawaran, akibatnya harga menjadi turun. Demikian pula sebaliknya.
Dalam kajian ini perlu ditambahkan sedikit pemikiran al-Ghazali mengenai konsep keuntungan dalam Islam. Menurutnya, motif berdagang adalah mencari keuntungan. Tetapi ia tidak setuju dengan keuntungan yang besar sebagai motif berdagang, sebagaimana yang diajarkan kapitalisme. Al-Ghazali dengan tegas menyebutkan bahwa keuntungan bisnis yang ingin  dicapai seorang pedagang adalah keuntungan dunia akhirat, bukan keuntungan dunia saja.
Yang dimaksud dengan keuntungan akhirat agaknya adalah, Pertama, harga yang dipatok si penjual tidak boleh berlipat ganda dari modal, sehingga memberatkan konsumen, Kedua, berdagang adalah bagian dari realisasi ta’awun (tolong menolong) yang dianjurkan Islam. Pedagang mendapat untung sedangkan konsumen mendapatkan kebutuhan yang dihajatkannya. Ketiga, berdagang dengan mematuhi etika ekonomi Islami, merupakan aplikasi syari`ah, maka ia dinilai sebagai ibadah.
Ibnu Khaldun
Selain, Abu Yusuf, Ibnu Taymiyah dan al-Ghazali, intelektual muslim yang juga membahas teori harga adalah Ibnu Khaldun. Di dalam Al-Muqaddimah, ia menulis secara khusus bab yang berjudul, “Harga-harga di Kota”. Ia membagi jenis barang kepada dua macam, pertama, barang kebutuhan pokok, kedua barang mewah. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan populasinya bertambah, maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok mendapat prioritas, sehingga penawaran meningkat dan akibatnya harga menjadi turun. Sedangkan untuk barang-barang mewah, permintaannya akan meningkat, sejalan dengan perkembangan kota dan berubahnya gaya hidup. Akibatnya, harga barang mewah menjadi naik.[22]


Keterangan Gambar :  Supply bahan pokok penduduk kota besar (QS2), jauh lebih besar daripada supply bahan pokok penduduk kota kecil Qs1.  Menutut Ibnu Khaldun,  penduduk kota besar memiliki supply bahan pokok yang melebihi kebutuhannya sehingga harga bahan pokok di kota besar realtif lebih murah (P2). Sementara itu supply bahan pokok di kota kecil, realtif kecil, karena itu orang-orang khawatir kehabisan makanan sehingga harganya lebih mahal (P1)

Yang menjadi catatan disini, adalah bahwa Ibnu Khaldun juga telah membahas teori supply and demandsebagaimana Al-Ghazali dan Ibnu Taymiyah.
Selanjutnya Ibnu Khaldun mengemukakan mekanisme penawaran dan permintan dalam menentukan harga keseimbangan. Pada sisi permintaan demand, ia memaparkan pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang. Sedngkan pada sisi penawaran (supply) ia menjelaskan pula pengaruh meningkatnyaa biaya produksi karena pajak dan pungutan-pungutan lain dikota tersebut.
Selanjutnya ia menjelaskan pengaruh naik turunnya penawaran terhadap harga. Menurutnya, ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga-harga akan naik. Namun, bila jarak antara kota dekat dan amam, maka akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah dan harga-harga akan turun Paparan itu menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun sebagaimana Ibnu Taymiyah telah mengidentifikasi kekuatan permintaan dan penawaran sebagai penentu keseimbangan harga.
Masih berkaitan dengan teori supply and demand, Ibnu Khaldun menjelaskan secara lebih detail. Menurutnya keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sedangkan keuntungan yang sangat rendah, akan membuat lesu perdagangan, karena pedagang kehilangan motivasi. Sebaliknya bila pedagang mengambil keuntungan sangat tinggi, juga akan membuat lesu perdagangan, karena lemahnya permintaan (demand)  konsumen.
Apabila dibandingkan dengan Ibnu Taymiyah yang tidak menggunakan istilah persaingan, Ibnu Khaldun menjelaskan secara eksplisit elemen-elemen persaingan. Bahkan ia juga menjelaskan secara eksplisit jenis-jenis biaya yang membentuk kurva penawaran, sedangkan Ibnu Taymiyah menjelaskannya secara implisit saja.
Selanjutnya Ibnu Khaldun mengamati fenomena tinggi rendahnya harga diberbagai negara, tanpa mengajukan konsep apapun tentang kebijakan kontrol harga. Inilah perbedaan Ibnu Khaldun dengan Ibnu Taymiyah. Ibnu Khaldun lebih fokus pada penjelasan fenomena aktual yang terjadi, sedangkan Ibnu Taymiyah lebih fokus pada solusi kebijakan untuk menyikapi fenomena yang terjadi.
Oleh karena itu, terlihat bahwa Ibnu Taymiyah tidak menjelaskan secara rincih pengaruh turun-naiknya permintaan dan penawaran terhadap harga keseimbangan. Ia hanya menjelaskan bahwa pemerintah tidak perlu melakukan intervensi harga dengan menentukan harga selama mekanisme pasar berjalan normal. Bila mekanisme pasar berjalan normal, pemerintah dianjurkan melakukan kontrol harga
Berdasarkan kajian para ulama klasik tentang mekanisme pasar, maka Muhammad Najatullah Shiddiqi, dalam buku The Economic Entreprise in Islam, menulis,

“Sistem pasar di bawah pengaruh semangat Islam berdasarkan dua asumsi,….Asumsi itu adalah rasionalitas ekonomi dan persaingan sempurna. Berdasarkan asumsi ini, sistem pasar di bawah pengaruh semangat Islam dapat dianggap sempurna. Sistem ini menggambarkan keselarasan antar kepentingan para konsumen.”[23]

Yang dimaksud dengan rasionalitas ekonomi, adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh produsen (penjual) dan konsumen (pembeli) dalam rangka memaksimumkan kepuasannya masing-masing. Pencapaian terhadap kepuasan sebagaimana tersebut tentunya haruslah diproses dan ditindak lanjuti secara berkesinambungan, dan masing-masing pihak hendaknya mengetahui dengan jelas apa dan bagaimana keputusan yang harus diambil dalam pemenuhan kepuasan ekonomi tersebut.[24]
Sedangkan persaingan sempurna ialah munculnya sebanyak mungkin konsumen dan produser di pasar, barang yang ada bersifat heterogen (sangat variatif) dan faktor produksi bergerak secara bebas. Adalah satu hal yang sulit bagi kedua asumsi tersebut untuk direalisasikan dalam kenyataan di pasar.[25] Namun demikian, Islam memiliki norma tertentu dalam hal mekanisme pasar.
Menurut pandangan Islam yang diperlukan adalah suatu regulasi secara benar serta dibentuknya suatu sistem kerja yang bersifat produktif dan adil demi terwujudnya pasar yang normal. Sifat produktif itu hendaklah dilandasi oleh sikap dan niat yang baik guna terbentuknya pasar yang adil. Dengan demikian, model dan pola yang dikehendaki adalah sistem operasional pasar yang normal. Dalam hal ini Muhammad Nejatullah ash Shiddiqi menyimpulkan bahwa ciri-ciri penting pendekatan Islam dalam hal mekanisme pasar adalah:

  1. Penyelesaian masalah ekonomi yang asasi (konsumsi, produksi, dan distribusi),  dikenal sebagai tujuan mekanisme pasar.

  1. Dengan berpedoman pada ajaran Islam, para konsumen diharapkan bertingkah laku sesuai dengan mekanisme pasar, sehingga dapat mencapai tujuan yang dinyatakan di atas.

  1. Jika perlu, campur tangan negara sangat urgen diberlakukan untuk normalisasi dan memperbaiki mekanisme pasar yang rusak. Sebab negara adalah penjamin terwujudnya mekanisme pasar yang normal[26].


Intervensi Pemerintah
Menurut Islam negara memiliki hak untuk ikut campur (intervensi) dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan ini maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu. Keterlibatan negara dalam kegiatan ekonomi pada permulaan Islam sangat kurang, karena masih sederhananya kegiatan ekonomi yang ketika itu, selain itu disebabkan pula oleh daya kontrol spiritual dan kemantapan jiwa kaum muslimin pada masa-masa permulaan yang membuat mereka mematuhi secara langsung perintah-perintah syariat dan sangat berhati-hati menjaga keselamatan mereka dari penipuan dan kesalahan. Semua ini mengurangi kesempatan negara untuk ikut campur (intervensi) dalam kegiatan ekonomi.[27]
Seiring dengan kemajuan zaman, kegiatan ekonomi pun mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Namun perkembangan yang ada cenderung menampakkan komleksitas dan penyimpangan-penyimpangan etika dalam kegiatan ekonomi. Atas dasar itulah, maka Ibnu Taimiyah, memandang perlu keterlibatan (intervensi) negara dalam aktifitas ekonomi dalam rangka melindungi  hak-hka rakyat/masyarakat luas dari ancaman kezaliman para pelaku bisnis yang ada, dan untuk kepentingn manfaat yang lebih besar. Dalam kaitan ini, maka intervensi negara dalam kegiatan ekonomi bertujuan:
Menghilangkan kemiskinan. Menurut Ibnu Taimiyah, menghapuskan kemiskinan merupakan kewajiban negara. Beliau tidak memuji adanya kemiskinan. Dalam pandangannnya, seseorang harsu hidup sejahtera dan tidak tergantung pada orang lain, sehingga mereka bisa memenuhi sejumlah kewajibannya dan keharusan agamanya. Menjadi kewajiban sebuah negara untuk membantu penduduk agar mampu mencapai kondisi finansial yang lebih baik. Dalam kaitannya dengan daftar pengeluaran publik dari sebuah negara, ia menulis:
“Merupakan sebuah konsensus umum bahwa siapa pun yang tak mampu memperoleh penghasilan yang tidak mencukupi harus dibantu dengan sejumlah uang, agar mampu memenuhi kebutuhannnya sendiri, tak ada perbedaan apakah mereka itu para peminta-minta atau tentara, pedagang, buruh ataupun petani. Pengeluaran untuk kepentingan orang miskin (sedekah) tak hanya berlaku secara khusus bagi orang tertentu. Misalnya seorang tukang yang memiliki kesempatan kerja, tetapi hasilnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannnya. Atau anggota tentara yang hasil tanah garapannya (iqta’) tak mencukupi kebutuhannya. Semuanya berhak atas bantuan sedekah”. [28]

Regulasi harga dan pasar

Sebagaimana yang telah dibahas di awal, bahwa masalah pengawasan atas harga muncul pada masa Rasulullah SAW sendiri sebagaimana yang telah diceritakan dalam hadits bahwa Rasulullah menolak menetapkan harga. Beliau menolak dan berkata: “Allah mengakui adanya kelebihan dan kekurangan. Dialah yang membuat harga berubah dan membuat harga yang sebenarnya (musa’ir). Saya berdoa agar Allah tak membiarkan ketidakadilan menimpa atas seseorang dalam darah atau hak miliknya”.
Ibnu Qudamah al-Maqdisi, salah seorang pemikir terkenal dari mazhab Hambali mengatakan: “Imam (pemimpin pemerintahan) tidak memiliki wewenang untuk mengatur harga bagi penduduk. Penduduk boleh menjual barang-barang mereka dengan harga berapa pun yang mereka sukai”. Ibnu Qudamah mengutip hadits tersebut di atas dan memberikan dua alasan tidak diperkenalkan mengatur/menetapkan harga. Pertama: Rasulullah SAW tidak pernah menetapkan harga, meskipun penduduk menginginkannya. Bila itu dibolehkan, pastilah Rasulullah akan melaksanakannya. Kedua: menetapkan harga adalah suatu ketidakadilan (kezaliman) yang dilarang. Ini melibatkan hak milik seseorang, yang di dalamnya setiap orang memiliki hak untuk menjual pada harga berapa pun, asal ia bersepakat dengan pemiliknya.[29]

Ibnu Qudamah selanjutnya mengatakan bahwa ini sangat nyata apabila adanya penetapan, dan regulasi serta pengawasan harta dari pihak pemerintahan akan mendorong terjadinya kenaikan harga-harga barang semakin melambung (mahal). Sebab jika para pedagang dari luar mendengar adanya kebijakan pengawasan harga, mereka tak akan mau membawa barang dengannya ke suatu wilayah dimana ia dipaksa menjual barang dagangannya diluar harga yang diinginkan. Dan para pedagang lokal, yang memiliki barang dagangan akan menyembunyikan barang dagangannya. Para konsumen yang membutuhkan akan meminta barang-barang dagangan dengan tidak dipuaskan keinginannya, karena harganya melonjak mahal/tinggi. Harga akan meningkat dan kedua belah pihak menderita. Para penjual akan menderita karena dibatasi menjual barang dagangan mereka, dan para pembeli menderita karena keinginan mereka tak bisa dipenuhi dan dipuaskan. Inilah alasan mengapa Ibnu Qudamah melarang regulasi harga oleh pemerintah. [30]

Negara memiliki kekuasaan untuk mengontrol harga dan menetapkan besarnya upah pekerja, demi kepentingan publik. Ibnu Taimiyah tidak menyukai pengawasan harga dilakukan dalam keadaan normal. Sebab pada prinsipnya penduduk bebas menjual barang-barang mereka pada tingkat harga yang mereka sukai. Melakukan penekanan atas masalah ini akan melahirkan ketidakadilan dan menimbulkan dampak negatif, di antaranya para pedagang akan menahan diri dari penjual barang pun atau menarik diri dari pasar yang ditekan untuk menjual dengan harga terendah, selanjutnya kualitas produk akan merosot yang akan berakibat munculnya pasar gelap.
Penetapan harga yang tidak adil akan mengakibatkan timbulnya kondisi yang bertentangan dengan yang diharapkan, membuat situasi pasar memburuk yang akan merugikan konsumen. Tetapi harga pasar yang terlalu tinggi karena unsur kezaliman, akan berakibat ketidaksempurnaan dalam mekanisme pasar. Usaha memproteksi konsumen tak mungkin dilakukan tanpa melalui penetapan harga, dan negaralah yang berkompeten untuk melakukannya. Namun, penetapan harga tak boleh dilakukan sewenang-wenang, harus ditetapkan melalui musyawarah. Harga ditetapkan dengan pertimbangan akan lebih bisa diterima oleh semua pihak dan akibat buruk dari penetapan harga itu harus dihindari.[31]
.
Kontrol atas harga dan upah buruh, keduanya ditujukan untuk memelihara keadilan dan stabilitas pasar. Tetapi kebijakan moneter bisa pula mengancam tujuan itu, negara bertanggungjawab untuk mengontrol ekspansi mata uang dan untuk mengawasi penurunan nilai uang, yang kedua masalah pokok ini bisa mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi. Negara harus sejauh mungkin menghindari anggaran keuangan yang defisit dan ekspansi mata uang yang tidak terbatas, sebab akan mengakibatkan terjadinya inflasi dan menciptakan ketidakpercayaan publik atas mata uang yang bersangkutan. Mata uang koin yang terbuat dari selain emas dan perak, juga bisa menjadi penentu harga pasar atau alat nilai tukar barang. Karena itu otoritas ekonomi (negara) harus mengeluarkan mata uang berdasarkan nilai yang adil dan tak pernah mengeluarkan mata uang untuk tujuan bisnis. Ibnu taimiyah sangat jelas memegang pandangan pentingnya kebijakan moneter bagi stabilitas ekonomi. Uang harus dinilai sebagai pengukur harga dan alat pertukaran. Setiap upaya yang merusak fungsi-fungsi uang akan berakibat buruk bagi ekonomi. [32]

Peranan Lembaga Hisbah
Lembaga yang bertugas dalam melakukan kontrol harga disebut dengan hisbah. Rasulullah, sebagaimana dijelaskan diawal, memandang penting arti dan peran lembaga hisbah (pengawasan pasar). Para muhtasib(orang-orang yang duduk di lembaga hisbah), pada masa Rasul sering melakukan inspeksi ke pasar-pasar. Tujuan utamanya untuk mengontrol situasi harga yang sedang berkembang, apakah normal atau terjadi lonjakan harga, apakah terjadi karena kelangkaan barang atau faktor lain yang tidak wajar. Dari inspeksi ini tim pengawas mendapatkan data obyektif yang bisa ditindak lanjuti sebagai respons. Jika terjadi kelonjakan harga akibat keterbatasan pasok barang, maka tim pengawasan memberikan  masukan kepada rasulullah dengan target utama untuk segera memenuhi tingkat penawaran, agar segera tercipta harga seimbang. Namun, tim inspeksi juga tidak akan menutupi bahwa jika faktor kelonjakan harga karena faktor lain (mungkin penimbunan, ihtikar maka rasulullah langsung mengingatkan agar tidak melakukan praktek perdagangan yang merugikan kepentingan masyarakat konsumen. Terjunnya Rasulullah Saw, segera direspons positif dalam  bentuk penurunan harga. Sementara pedagang Yahudi dan paganis ada tidak berdaya menolak imbauan Rasul. Dari realitas itu terlihat bahwa lembaga hisbah sejak masa nabi cukup efektif dalam membangun dinamika harga yang di satu sisi memperhatikan kepentingan masyarakat konsumen dan di sisi lain tetap menumbuhkan semangat perniagaan para pelaku ekonomi di pasar-pasar itu.
Setelah Rasulullah Saw wafat, peranan lembaga hisbah diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin. Bahkan ketika khalifah Umar, lembaga hisbah lebih agersif lagi. Hal ini didasarkan oleh perkembangan populasi yang memaksa pusat-pusat perbelanjaan juga meningkat jumlahnya. Apabila kondisi ini tidak diantisipasi dengan sistem kontrol yang ketat dan bijak, akan menjadi potensi  ketidak seimbangan harga yang tentu merugikan masyarakat konsumen.
Menyadari potensi resiko ini, para khalifah yang empat memandang penting peran lembaga hisbah. Sejarah mencatat bahwa pada masa khalifah yang empat, masalah harga dapat dikontrol dan pada barang tertentu dapat dipatok dengan angka minimum-maksimum yang wajar. Maknanya, di satu sisi, kepentingan konsumen tetap dilindungi, dan di sisi lain, kepentingan kaum pedagang tetap diberi kesempatan mencari untung, tetapi dirancang untuk menjauhi sikap eksploitaasi dan kecurangan.
Yang perlu dicatat, adalah keberhasilan lembaga hisbah dalam kontrol harga dan pematokan harga wajar (normal). Keberhasilan ini disebabkan efektifitas kerja tim lembaga hisbah yang commitedterhadap missi dan tugas pengawasan di lapangan. Komitmen ini menjauhkan seluruh anggota tim untuk melakukan kolusi dan menerima risywah (suap).
Lebih lanjut di dalam salah satu bagian dari bukunya “Fatawa”, Ibn Taimiyah mencatat beberapa hal menyangkut persoalan harga di dalam pasar, hubungannya dengan faktor yang mempengaruhi demand dan supply sebagai berikut :
  1. Keinginan konsumen (raghbah) terhadap jenis barang yang beraneka ragam atau sesekali berubah. Keinginan tersebut karena limbah ruahnya jenis barang yang ada atau perubahan yang terjadi karena kelangkaan barang yang diminta (mathlub). Sebuah barang sangat diinginkan jika ketersediaannya berlimpah, dan tentu akan berpengaruh terhadap naiknya harga.
  2. Perubahan harga juga tergantung pada jumlah para konsumen.  Jika jumlah para konsumen dalam satu jenis barang dagangan itu banyak maka harga akan naik, dan terjadi sebaliknya harga akan turun jika jumlah permintaan kecil.
  3. Harga akan dipengaruhi juga oleh menguatnya atau melemahnya tingkat kebutuhan atas barang karena meluasnya jumlah dan ukuran dari kebutuhan, bagaimanapun besar ataupun kecilnya. Jika kebutuhan tinggi dan kuat, harga akan naik lebih tinggi ketimbang jika peningkatan kebutuhan itu kecil atau lemah.
  4. Harga juga berubah-ubah sesuai dengan siapa pertukaran itu  dilakukan (kualitas pelangan). Jika ia kaya dan dijamin membayar hutang, harga yang rendah bisa diterima olehnya, dibanding dengan orang lain yang diketahui sedang bangkrut, suka mengulur-ulur pembayaran atau diragukan kemampuan membayarnya.
  5. Harga itu dipengaruhi juga oleh bentuk alat pembayaran (uang) yang digunakan dalam jual beli. Jika yang deigunakan umum dipakai, harga akan lebih rendah ketimbang jika membayar dengan uang yang jarang ada di peredaran.
  6. Suatu obyek penjualan (barang), dalam satu waktu tersedia secara fisik dan pada waktu lain terkadang tidaj tersedia. Jika obyek penjualan tersedia, harga akan lebih murah ketimbang jika tidak tersedia. Kondisi yang sama juga berlaku bagi pembeli yang sesekali mampu membayar kontan karena mempunyai uang, tetapi sesekali ia tak memiliki dan ingin menangguhnkannya agar bisa membayar. Maka harga yang diberikan pada pembayaran kontan tentunya akan lebih murah dibanding sebaliknya. [33]

ETIKA PERILAKU PRODUSEN DAN KONSUMEN

1. Etika Perilaku Produsen
Pada sistem pasar persaingan bebas, produksi barang didasarkan atas gerak permintaan konsumen, dan pada umumnya produsen selalu berupaya untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun demikian, apabila kativitas produsen dipengaruhi oleh semangat ruh Islam, maka aktivitasnya dalam memproduksi barang dan mencari keuntungan akan selalu disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku dalam ketentuan syari’at Islam. Berikut ini diuraikan beberapa hal yang terkait dengan pola produksi di bawah pengaruh semangat Islam.
  1. Barang dan jasa yang haram tidak diproduksi dan dipasarkan produsen muslim tidak memproduksi dan memasarkan barang dan jasa yang menyimpang dari ketentuan syari’at Islam, seperti tidak memproduksi makanan haram, minuman yang memabukkan dan usaha-usaha maksiat (prostitusi, judi, dan lain-lain yang sejenisnya).
  2. Produksi barang yang bersifatkebutuhan sekunder dan tersier disesuaikan dengan permintaan pasar. Kalau tidak demikian, maka kegiatan produksi akan membawa dampak negatif terhadap masyarakat, apalagi ketika memasarkan produk diiringi dengan promosi dan periklanan besar-besaran, pada akhirnya hanya akan melahirkan budaya konsumtif.
  3. Produsen hendaklah tetap melakukan kontrol (mempertimbangkan sepenuhnya) permintaan pasar. Produsen juga ikut mengatur pemasaran barang dan jasa yang diproduksinya, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pola hidup konsumen.
  4. Dalam proses produksi dan pemasaran, produsen harus mempertimbangkan aspek ekonomi misalnya tidak melakukan kegiatan produksi dengan biaya tinggi. Sedangkan dalam aspek mental budaya, produsen tidak dibenarkan, memproduksi barang dan jasa yang akan merusak mental dan budaya masyarakat.
  5. Tidak melakukan penimbunan barang dengan maksud untuk meraih keuntungan yang besar. Penimbunan barang tersebut dilakukan dengan harapan terjadinya lonjakan harga, seperti hilangnya semen dari pasaran, sehingga mengakibatkan naiknya harga semen di pasar. Sedangkan dalam hal mencari keuntungan, hendaklah selalu mempertimbangkan aspek ekonomi masyarakat. Ide keadilan dan kebajikan Islam berfungsi sebagai norma dalam perdagangan. Seorang pengusaha muslim tidak dibenarkan sama sekali dalam melakukan kegiatan ekonominya selalu bertumpu kepada tujuan untuk mengejar keuntungan materi semata. Akan tetapi seorang pengusaha muslim juga berkewajiban untuk mendukung dan menguntungkan pihak konsumen yang mempunyai tingkatan ekonomi lebih rendah dari padanya.
Seorang pengusaha/pedagang muslim harus melihat aktifitasnya selalu sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan yang wajar, juga sebagai sarana untuk beramal dengan cara mengorbankan sebagian keuntungannya untuk pelayanan sosial dan bantuan kemasyarakatan. Dengan demikian, motivasi kegiatan produsen/pengusaha/penjual menurut pandangan Islam adalah sebagai berikut:
e.1. Berdasarkan ide keadilan Islam sepenuhnya.
e.2. Berusaha membantu masyarakat dengan cara mempertimbangkan kebajikan orang lain pada saat seorang pengusaha membuat keputusan yang berkaitan dengan kebajikan perusahaannya.
e.3. Membatasi pemaksimuman keuntungan berdasarkan batas-batas yang telah ditetapkan oleh prinsip syari’at Islam.[34]

2. Etika Perilaku Konsumen
Pada umumnya konsumen bersifat memaksimumkan kepuasannya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Muhammad Nejatullah Ash Shiddiqi (1991:94) dengan istilahnya “Rasionalisme Ekonomi”. Akan tetapi kepuasan yang dimaksud di sini bukanlah kepuasan yang bebas, tanpa batas, tetapi kepuasan yang mengacu kepada semangat ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, aspek utama yang mempengaruhi tingkah laku konsumen dalam rangka melakukan permintaan kebutuhan terhadap pasar adalah sebagai berikut:

a.      Permintaan pemenuhan kebutuhan terhadap pasar hanya sebatas barang yang penggunaannya tidak dilarang dalam syari’at Islam. Dengan pola konsumsi sedemikian rupa, maka pihak produsen tidak memiliki peluang sama sekali untuk memproduksi/memasarkan barang-barang dan jasa-jasa yang penggunaannya dilarang oleh syari’at Islam. Misalnya: tidak mengkonsumsi minuman keras, makanan haram, prostitusi, hiburan yang tidak senonoh dan barang serta jasa yang dilarang menurut ajaran Islam. Dengan perilaku konsumen yang demikian akan membawa dampak positif terhadap kehidupan masyarakat yang menyangkut aspek keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan basis dari kehidupan masyarakat yang beradab.
b.        Cara hidup yang tidak boros. Dalam ajaran Islam perilaku boros merupakan  perbuatan yang tercela. Sebab pada dasarnya seorang pemilik harta bukanlah pemilik sebenarnya secara mutlak, penggunaannya haruslah sesuai dengan kebutuhannya dan ketentuan syari’at. Kalaulah seseorang ingin memiliki barang-barang mewah, hendaklah ia meneliti kehidupan masyarakat disekelilingnya agar tidak timbul kecemburuan sosial dan fitnah. Seorang muslim tidak pantas hidup bermewah-mewah di tengah masyarakat yang serba kekurangan.
c.       Pemerataan pemenuhan terhadap kebutuhan. Seorang muslim yang berkeberuntungan memiliki kelebihan harta, tidak boleh menggunakan hartanya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sendiri, sebab di dalam setiap harta seorang muslim itu ada hak fakir miskin (masyarakat) yang harus ditunaikan (adz Dzariaat: 19). Seorang muslim yang mampu berkewajiban mendistribusikan hartanya kepada yang berhak menerimanya dan untuk kepentingan umum. Sarana pendistribusian ini lazim dikenal dengan istilah zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf.
d.     Dalam aktifitas pemenuhan kebutuhan, konsumen tidak hanya mementingkan kebutuhan yang bersifat material semata (tidak berpandangan hidup materialis), tetapi juga mementingkan kebutuhan yang bersifat immaterial, seperti kehendak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan hubungan sosial.
e.      Selain memenuhi kepentingan pribadi, juga memperhatikan kepentingan sosial masyarakat. Artinya, bahwa selain terdapat barang dan jasa untuk kepentingan pribadi, juga ada barang dan jasa tertentu yang digunakan secara bersama-sama oleh anggota masyarakat.
f.        Seorang konsumen juga harus melihat kepentingan konsumen lainnya dan kepentingan pemerintah. Maksudnya ialah seorang konsumen bekerjasama dengan konsumen lain dan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan. Sehingga tergalangnya dana dari semua pihak untuk kepentingan pembangunan. Seperti pembayaran pajak, retribusi, dan lain-lain. [35]
Perencanaan ekonomi.
Pengembangan dan kemandirian ekonomi merupakan prasyarat penting bagi stabilitas negara. Sebuah negara yang kurang berkembang dan tak mandiri, sangat rentan menghadapi rekayasa kekuatan asing, dan kondisi dalam negerinya mudah goyah. Tak ada satu pemerintah pun menolak kebutuhan pengembangann ekonomi secara menyeluruh. Sebagai salah satu cara yang efektif untuk mencapainyaadalah melalui perencanaan ekonomi. Jika kegiatan sukarela gagal untuk memenuhi persediaan barang-barang yang dibutuhkan penduduk, negara harus mengambil alih tugas tersebut untuk mengatur kebutuhan supply yang layak, yang hanya bisa dilakukan jika negara menaruh perhatian atas kegiatan ekonomi dan siap siaga untuk meningkatkan produksi di suatu wilayah yang membutuhkan.
Ibnu Taimiyah tak membedakan antara perencanaan produksi untuk barang dan jasa. Pandangannnya bersifat umum. Tetapi secara khusus dia menyebutkan apa yang diistilahkan dengan kebutuhan barang sosial (publik), yang kenyataannya tak pernah mungkin dipenuhi kebutuhannya oleh setiap individu. Pemenuhan kebutuhan barang seperti itu merupakan kewajiban permanen bagi negara. Negara harus selalu siap mengambil langkah kebijakan, jika perlu menggunakan tekanan. Tak diragukan lagi, seperti pemikir muslim lainnya, Ibnu Taimiyah menggambarkan dengan tegas, bahwa pemenuhan barang-barang kebutuhan publik menjadi kewajiban utama bagi negara.
Aktifitas ekonomi dan pengembangan biaya sosial atau infra-struktur, misalnya sistem transportasi dan komunikasi, membangun jaringan jalan, jembatan, kanal dan sebagainya, membutuhkan biaya sangat tinggi dan masa pembiayaan sangat panjang. Karenanya investor swasta tak mungkin menanggungnya. Jadi hal itu juga harus menjadi kewajiban negara juga untuk menanggulanginya. Negara juga harus mengurus penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi generasi muda, untuk mempersiapkan penduduk agar mampu memenuhi kebutuhan sosial masyarakat. Begitu pula negara juga berhak untuk mempekerjakan seseorang yang tak memiliki keterampilan apa–apa di kantor publik, jika memang hanya tenaga kerja seperti itu sudah tersedia, hanya saja dibutuhkan pelatihan dan persiapan agar mereka mampu memenuhi kualifikasi pokok yang dibutuhkan untuk kinerja negara dan urusan publik lainnya.
Dari pembahasan-pembahasan yang sudah dikemukakan sebelumnya menjadi jelas bahwa tak ada tujuan dari pemikiran Ibnu Taimiyah untuk meniadakan jasa usaha individual dan melenyapkan kedudukan pasar. Tetapi juga tidak mendukung penempatan negara sebagai pemegang keputusan tunggal (otoritarian) dalam mengalokasikan seluruh sumber, produksi dan distribusi barang atau melakukan pengawasan yang tersentral  atau seluruh aktifitas ekonomi. Apa yang ia maksudkan  adalah jika mekanisme pasar tidak mampu bekerja optimal dalam usaha memenuhi kebutuhan penduduk, dan ketika penduduk tidak bisa menggunakan seluruh sumber secara optimal, negara harus mengambil peran aktif dan secara sadar menetapkan prioritas dan menyiapkan  sarana/prasarana untuk membangun akses (bagi masyarakat) ke sumber ekonomi khususnya jika mekanisme pasar telah gagal menuju ke sana. Tentu saja, dalam mempertimbangkan prioritas harus diputuskan melalui musyawarah dengan sejumlah ahli ekonomi yang ada, yang hal itumerupakan kewajiban negara. Musyawarah itu harus dilaksanakan sebagai dasar pengembangan rencana ekonomi. Perencanaan yang dibuat melalui musyawarah dan konsensus, akan lebih mampu menciptakan harmoni dari seluruh kebutuhan masyarakat dan mengembangkan kerjasama positif antar penduduk. [36]

Ibnu Taimiyah memiliki interpretasi yang berbeda dari penafsiran yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah terhadap sabda Rasullullah SAW yang berkaitan dengan peristiwa melambungnya harga pada zaman beliau.
Menurut pandangan Ibnu Taimiyah peristiwa di dalam hadits tersebut adalah sebuah kasus khusus dan bukan merupakan aturan umum. Hal ini bukan merupakan dalil yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi konpensasi yang wajar. Masih menurut Ibnu Taimiyah bahwa hadits itu menunjukkan adanya kenaikan harga disebabkan karena kekuatan pasar atau terjadi sesuia dengan mekanisme pasar yang ada ketika itu, dan bukan karena disebabkan oleh kezaliman dari pasar.
Ia (Ibnu Taimiyah) membuktikan bahwa Rasulullah SAW sendiri menetapkan harga yang adil jika terjadi perselisihan antar dua orang. Contoh kasus pertama adalah kasus pembebasan budak. Rasululllah SAW mendekritkan bahwa harga yag adil dari budak itu harus dipertimbangkan tanpa ada tambahan atau pengurangan, setiap orang harus diberi bagian yang layak dan budak itu harus dibebaskan . [37]
Kasus yang kedua menceritakan ketika terjadi perselisihan antar dua orang, satu pihak memiliki satu pohon yang sebagian cabang-cabangnya tumbuh ditanah orang lain. Pemilik tanah menemukan adanya jejak langkah pemilik pohon menemukan adanya jejak langkah pemilik pohon diatas tanahnya yang digarap sangat mengganggu. Ia (pemilik tanah) mengajukan masalah itu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memerintahkan pemilik pohon itu untuk menjual sebagian cabang pohon itu kepada pemilik tanah dan menerima kompensasi atau ganti rugi yang adil darinya. Orang tersebut (pemilik pohon) ternyata tidak melakukan apa-apa. Kemudian Rasulullah SAW membolehkan pemilik tanah untuk menebang pohon tersebut dan ia (pemilik tanah) memberikan kompensasi harganya kepada pemilik pohon.[38]
Setelah menceritakan dua kasus yang berbeda tempat itu dalam bukunya “Al-Hisbah”, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa inilah dalil yang kuat untuk menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah menetapkan harga (regulasi). Kemudian ia melanjutkan penjelasannya, bahwa jika harga itu bisa ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan satu dua orang saja, pastilah akan lebih logis kalau hal yang sama ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan publik atas produk makanan, pakaian, dan perumahan, karena kebutuhan umum itu jauh lebih penting ketimbang kebutuhan seorang individu. [39]
Salah satu alasan lagi mengapa Rasulullah SAW menolak menetepkan harga? Menurut Ibnu Taimiyah adalah karena pada waktu itu tidak ada kelompok yang secara khusus, melainkan hanya menjadi pedagang/penjual yang berada di kota Madinah. Tak seorang pun bisa dipaksa untuk menjual sesuatu. Karena penjualannya tidak bsa diedentifikasi secara khusus, kepada siapa penetapan harga itu akan diberlakukan? Itu sebabnya, penetapan  harga hanya mungkin dilakukan jika diketahui secara persis ada kelompok yang melakukan perdagangan dan bisnis, atau melakukan manipulasi sehingga berakibat menaikkan harga. Ketiadaan kondisi ini mengindikasikan hal tersebut tidak bisa dikenakan kepada seseorang yang tidak akan berarti apa-apa atau tidak adil.
Menurut Ibnu Taimiyah, barang-barang yang dijual di kota Madinah sebagian besar berasal dari impor. Kontrol apapun yang dilakukan atas barang itu, akan bisa menyebabkan timbulnya kekurangan supply dan situasi memburuk. Jadi Rasulullah SAW menghargai kegiatan impor tadi.[40]
Dari keterangan di atas tampak sekali bahwa penetapan harga hanya dianjurkan bila para pemegang barang atau para perantara kegaitan ekonomi itu berusaha menaikkan harga melalui kezaliman (tidak adil). Jika seluruh kebutuhan akan barang mengantungkan harga, tetapi membiarkan penduduk meningkatkan suplai dari barang-barang dagangan yang dibutuhkan. Sehingga menguntungkan kedua belah pihak. Tidak membatasi impor dapat diharapkan bisa meningkatkan supply dan menurunkan harga.



DISTORSI PASAR
1. Penimbunan Barang (Ihtikar)
Pedagang dilarang melakukan ihtikar, yaitu melakukan penimbunan barang dengan tujuan spekulasi, sehingga ia mendapatkan keuntungan besar di atas keuntungan normal atau dia menjual hanya sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi, sehingga mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. Dalam ilmu ekonomi hal ini disebut dengan monopoly’s rent seeking.[41]
Larangan ihtikar ini terdapat dalam Sabda Nabi Saw, [42]

عن معمر ابن عبد الله الن فضلة قال : سمعت رسول الله صلعم يقول : لا يحتكر إلا خاطئ
(رواه  الترمذى)

Artinya ; Dari Ma’mar bin Abdullah bin Fadhlah, katanya, Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda, ”Tidak melakukan ihtikar kecuali orang yang bersalah (berdosa)”. (H.R.Tarmizi)

Menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pengertian Khathi’ adalah orang yang salah, durhaka dan orang yang musyrik. Khathi’ adalah orang yang melakukan kesalahan dengan sengaja yang berbeda dengan orang yang melakukan kesalahan tanpa sengaja.[43]. Pengertian Khathi’ itu dijelaskannya ketika menafsirkan surah Al-qashash (28) ayat 8.

فا لتقطه أل فرعون ليكون لهم عدوا  و حزنا  ان فرعون و هامن وجنودهما كانوا  خاطئين

Artinya, Dan pungutlah ia oleh keluarga Fir’aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Firaun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang salah.

Di kalangan ulama memang terdapat perbedaan tentang barang yang terlarang untuk dijadikan obyek ihtikar. Namun, tampaknya ada kesamaan persepsi tentang tidak bolehnya ihtikar terhadap kebutuhan pokok. Imam Nawawi dengan tegas mengatakan ihtikar terhadap kebutuhan pokok haram hukumnya.[44]Pendapat An-Nawawi ini sangat rasional, karena kebutuhan pokok menyangkut hajat hidup orang banyak. Namun harus dicatat, bahwa banyak sekali terjadi pergeseran kebutuhan. Dulu mungkin suatu produk tidak begitu dibutuhkan dan tidak mengganggu kehidupan soaial, tetapi kini produk itu mungkin menjadi kebutuhan utama, minyalnya minyak, obat-obatan, dsb. Karena itu kita tak boleh terjebak kepada klasifikasi   barang yang tak boleh ditimbun dan barang  yang boleh, Tetapi perlu dirumuskan bahwa setiap penimbunan yang bertujuan untuk kepentingan spekulasi sehingga dampaknya mengganggu pasar dan soial ekonomi, maka maka ia dilarang.
Suatu kegiatan masuk dalam ketegori ihtikar apabila tiga unsur berikut terdapat  dalam kegiatan tersebut :
1.      Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun stock atau mengenakan entry barries
2.      Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan
3.      Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan[45]





Dalam grafis di atas, bila produsen berperilaku sebagai monopolis (ihtikar), maka ia akan memilih tingkat produksinya ketika MC=MR dengan jumlah Q sebesar Qm dan P sebesar Pm. Dengan demikian, ia memproduksi lebih sedikit, dan menjualn pada harga yang lebih tinggi. Profit yang dinikmati adalah sebesar kotak Pm XYZ. Hal inilah yang dilarang, sebab produsen tersebut dapat berproduksi pada tingkat di mana S=D atau ketika MC = AR. Pada tingkat ini, jumlah barang yang diproduksi lebih banyak, yakni sebesar Qi  dan harganya pun lebih murah, yakni sebesar Pi. Tentu saja profit yang dihasilkan lebih sedikit, yakni sebesar kotak ABCD. Selisih profit antara kotak Pm XYZ dengan kotak ABCD inilah yang merupakan monopoly’s rent yang diharamkan.

Pasar monopoli adalah struktur pasar yang sangat bertentangan dengan mekanisme pasar sehat dan sempurna. Monopoli adalah bentuk pasar dimana hak penguasaan terhadap perdagangan hanya dipegang atau dimiliki oleh satu orang. Praktek bisnis ini mencegah adanya perdagangan bebas dan menghambat manusia untuk mendapatkan harga yang adil dan sesuai, maka jelas hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam, yang mengajarkan kemerdekaan kemerdekaan dan keadilan di dalam perdagangan. Islam menginginkan agar harga yang adil dan fair. Oleh karena itulah  pengambilan metode ini yang hanya akan menimbulkan kebaikan harga sesaat ditentang dan ditolak dalam Islam. Ciri-ciri monopoli menurut Sadono Sukirno, di dalam bukunya “Pengantar Teori Mikroekonomi”, bahwa ciri-ciri pasar monopoli adalah sebagai berikut:
a.      Pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Barang atau jasa yang dihasilkannya tidak dapat dibeli dari tempat lain. Para pembeli tidak mempunyai pilihan lain, kalau mereka menginginkannya barang tersebut maka mereka harus membeli dari perusahaan/penjual tersebut. Syarat-syarat penjualan sepenuhnya ditentukan oleh monopoli itu, dan para pembeli tidak dapat berbuat suatu apapun di dalam menentukannya syarat jual beli.
b.      Tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Barang yang dihasilkan perusahaan monopoli tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada di dalam pasar. Barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang dan tidak terdapat barang mirip yang dapat menggantikan barang tersebut.              Aliran listrik adalah contoh dari barang yang tidak mempunyai pengganti yang mirip. Yang ada hanyalah barang pengganti yang sangat berbeda sifatnya, yaitu lampu minyak. Lampu minyak tidak dapat mengantikan listrik, karena ia tidak dapat digunakan untuk menghidupkan televisi dan lain-lain.
c.       Tidak terdapat kemungkinan perusahaan lain untuk masuk ke dalam industri monopoli.Sifat ini merupakan sebab utama yang menimbulkan sebuah perusahaan mempunyai kekuasaan monopoli. Tanpa sifat ini perusahan monopoli tidak akan terwujud, karena pada akhirnya akan terdapat beberapa perusahaan di dalam satu industri. Ada beberapa bentuk hak penguasaan atas pasar monopoli yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Ada yang bersifat legal yuridis, yaitu dibatasi oleh undang-undang, ada yang bersifat teknologi, yaitu teknologi yang digunakan sangat canggih dan tidak mudah dicontoh. Dan ada pula yang bersifat keuangan, yaitu modal yang diperlukan sangat besar.
d.     Berkuasa menentukan harga.
Karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka penentuan harga dapat dikuasainya melalui pengendalian terhadap lajunya produksi dan jumlah barang yang ditawarkan, sehingga dapat menentukan harga pada tingkat yang dikehendakinya.
e.      Promosi iklan kurang diperlukan.
Oleh karena perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan di dalam industri, ia tidak perlu melakukan promosi penjualan secara iklan. Ketiadaan saingan menyebabkan semua pembeli yang memerlukan barang yang diproduksinya terpaksa membeli dari perusahaan tersebut. Kalaupun perusahaan membuat iklan bukanlah bertujuan menarik pembeli, tetapi untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat atau membuat citra hidup konsumtif. [46]


Selain itu, masih dalam konteks ihtikar, Islam mengharamkan seseorang menimbun harta. Islam mengancam mereka yang menimbunnya dengan siksa yang sangat pedih kelak di hari kiamat. Ancaman tersebut tertera dalam nash Alquran surat at-Taubah ayat 34-35 sebagai berikut :

Artinya: Dan orang-orang yang menimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannnya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”. (QS. At-Taubah: 34-35).

Menimbun harta maksudnya adalah membekukannya, menahannya, dan menjauhkannnya dari peredaran. Penimbunan harta menimbulkan bahaya besar terhadap perekonomian dan terhadap moral. Penimbunan harta mempengaruhi perekonomian sebab andaikata harta itu tidak disimpan dan tidak ditahan tentu ia ikut andil dalam usaha-usaha produktif, misalnya dalam merancang rencana-rencana produksi. Dengan demikian, akan tercipta banyak kesempatan kerja yang baru dan dapat menyelesaikan masalah pengangguran atau sekurang-kurangnya mengurangi pengangguran. Kesempatan kesempatan baru dalam berbagai pekerjaan menyebabkan terjadinya rantai perekonomian yang sangat penting. Kesempatan kesempatan ini juga menambah pendapatan, yang akhirnya menyebabkan meningkatnya daya beli dalam masyarakat. Hal ini mendorang meningkatnya produksi, baik dengan membuat rencana –rencana baru maupun dengan memperluas rencana-rencana yang telah ada untuk menutupi kebutuhan permintaan yang semakin meningkatyang disebabkan oleh pertambahan pendapatan. Meningkatnya produksi ini tentu saja menuntut pekerja-pekerja baru yang memperoleh pendapat baru dan menambah daya beli masyarakat suatu hal yang termasuk penyebeb meningkatnya produksi. Demikian seterusnya, hal yang menjadikan terciptanya situasi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dalam masyarakat. [47]

Di dalam bukunya “Business Ethics in Islam”, Dr. Mustaq Ahmad, lebih lanjut memberikan komentar tentang bahaya praktek penimbuhan baik yang berbentuk uang tunai maupun bentuk barang, sangatlah bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam terminologi Islam, penimbuhan harata seperti emas, perak, dan lainnya disebut iktinaz, sementara penimbunan barang-barang seperti makana dan kebutuhan sehari-hari disebut dengan ihtikar.[48]Penimbunan barang dan pencegahan peredarannya di dalam kehidupan masyarakat sangat dicela oleh Al-Qur’an, Seperti yang difirmankan Allah SWT di dalam surat at-Taubah ayat 34-35 sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya.

Islam juga melarang praktek penimbunan makanan pokok, yang disengaja dilakukan untuk menjual jika harganya telah melambung. Pada masa ke khalifahannya, “Umar bin Khattab mengeluarkan sebuah peringatan keras terhadap segala praktek penimbunan barang-barang yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dia tidak membolehkan seorang pun dari kaum muslimin untuk membeli barang-barang sebanyak-banyaknya dengan niatan untuk dia timbun.[49]

Menurut al-Maududi, larangan terhadap penimbunan makanan, di samping untuk memberikan pelayanan pada tujuan-tujuan tertentu, ia juga bertujuan untuk mengeleminasi kejahatan “black market” (pasar gelap) yang biasanya muncul seiring dengan adanya penimbunan tersebut. Rasulullah SAW ingin membangun sebuah pasar bebas. Dengan demikian harga yag adil dan masuk akal bisa muncul dan berkembang sebagai hasil dari adanya kompetisi yang terbuka. Aaaaazar, seorang sahabat Rasulullah SAW yang sangat kritis dalam menyingkapi penimbunan harta benda ini, berkeyakinan bahwasanya penimbunan harta itu adalah haram, meskipun telah dibayar zakatnya. [50]
2. Penentuan Harga Yang Fix.
Tas’ir (penetapan harga) merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Pemerintah ataupun yang memiliki otoritas ekonomi tidak memiliki hak dan wewenang untuk menentukan harga tetap sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah menyediakan pada para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang ditentukan, atau melihat dan mendapatkan kezaliman-kezaliman di dalam sebuah pasar yang mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar yang sehat. Tabi’at (tetap) ini dapat kita lihat dari bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap masalah ini. Tatkala rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabatnya untuk meminta penetapan harga yang tetap. Rasulullah SAW menyatakan penolakannya. Beliau bersabda:
بل ان الله يخفض  و يرفع  وانى لأرجوا أن  ألقى  الله  وليس لأحد عندى مظلمة (رواه أبو داؤد)
“Fluktuasi harga (turun-naik) itu adalah perbuatan Allah, sesungguhnya saya ingin berjumpa dengan-Nya, dan saya tidak melakukan kezaliman pada seorang yang bisa dituntut dari saya”(HR. Abu Dawud) [51]

Dari sini jelas bahwasanya tidak dibenarkan adanya intervensi atau kontrol manusia dalam penentuan harga itu, sehingga akan menghambat hukum alami yang dikenal dengan istilah supply and demand. [52]

Yang serupa dengan tas’ir (penetapan harga) dan sama terkutuknya adalah praktek bisnis yang disebut dengan proteksionisme. Ini adalah bentuk perdagangan dimana negara melakukan pengambilan tax (pajak) baik langsung maupun tidak langsung kepada para konsumen secara umum. Dengan kata lain, ini adalah sebuah proses dimana negara memaksa rakyat untuk membayar harga yang sangat tinggi pada produksi lokal dengan melakukan proteksi pada para pelaku bisnis agar terhindar dari kompetisis internasional.
Proteksionisme tidak dihalalkan karena akan memberikan keuntungan untuk satu pihak dan akan merugikan dan menghisap pihak lain, yang dalam ini adalah masyarakat umum. Lebih dari itu, proteksi juga merupakan sebab utama terjadinya inflasi dan akan mengarah pada munculnya kejahatan bisnis yang berbentuk penyeludupan pasar gelap (black market), pemalsuan dan pengambilan untung yang berlebihan. Ibnu Qayyim mengatakan, bahwa proteksi merupakan bentuk tindakan  ketidakadilan, yang terjelek/terburuk. Dia menyatakan bahwa proteksi sangat berbahaya bagi kedua belah pihak baik protektor maupun orang yang diproteksi, dengan alasan bahwa ini adalah tindakan peningkatan hak kemerdekaan berdagang yang Allah SWT berikan. [53]
3. Riba
Salah satu ajaran Islam yang penting untuk menegakkan keadilan dan menghapuskan ekploitasi dalam transaksi bisnis adalah dengan melarang riba. Al-quran sangat mengecam keras pemakan riba dan menyebutnya sebagai penghuni neraka yang kekal selamanya di dalamnya (QS.2:275). Riba termasuk transaski yang bathil, bahkan hampir semua ulama menafsirkan firman Allah  ”memakan harta dengan bathil” itu dengan riba  dalam firman Allah Al-Baqarah : 188

“Dan janganlah sebagian kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah:188).

Riba secara etimologis berarti pertambahan[54] Secara terminoligi syar’i riba ialah, penambahan tanpa adanya ’iwadh. Secara teknis, maknanya mengacu kepada premi yang harus dibayar si peminjam kepada pemberi pinjaman  bersama dengan pinjaman pokok yang disyaratkan sejak awal. Penambahan dari pokok itu disyaratkan karena adanya nasi’ah (penangguhan).[55]
4. Tadlis
Tadlis ialah Transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak unknown to one party.
Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha).  Mereka harus mempunyai informasi yang sama (complete information) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu karena ada sesuatu yang unknown to one party (keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini merupakan asymetric information.  Unknown to one party dalam bahasa fikihnya disebut tadlis (penipuan), dan dapat terjadi dalam 4 (empat) hal, yakni dalam:

1. Kuantitas;
2. Kualitas;
3. Harga; dan
4. Waktu Penyerahan




5. Jual Beli Gharar
Jual beli gharar ialah suatu jual beli yang mengandung ketidak-jelasan atau ketidak pastian.[56] Jual beli gharar dan tadlis sama-sama dilarang, karena keduanya mengandung incomplete information. Namun berbeda dengan tadlis, di mana incomplete informationnya hanya dialamin oleh satu pihak saja (onknown to one party), misalnya pembeli saja atau penjual saja, dalam gharar incomplete information dialami oleh dua pihak, baik pembeli maupun penjual. Jadi dalam gharar terjadi ketidakpastian (ketidakjelasan) yang melibatkan dua pihak. Contohnya jual beli ijon, jual beli anak sapi yang masih dalam kandungan induknya, menjual ikan yang ada di dalam kolam, dsb. Sebagaimana tadlis, jual beli gharar juga terjadi pada empat hal, yaitu : kualitas, kuantitas, harga dan waktu.



6. Tindakan Melambungkan Harga.
Islam sangat tidak mentolerir semua tindakan yang akan melambungkan harga-harga dengan zalim. Beberapa praktek bisnis yang akan bisa menimbulkan melambungnya harga-harga tersebut adalah sebagai berikut:
a. Larangan Maks (Pengambilan Bea cukai/pungli)
Pembebanan bea cukai sangatlah memberatkan dan hanya akan menimbulkan melambungnya secara tidak adil, maka Islam tidak setuju dengan cara ini. Rasulullah Saw dalam hal ini bersabda, “Tidak akan masuk syurga orang yang mengambil beacukai”,[57] karena pembebanan beacukai sangat memberatkan dan hanya akan menimbulkan melambungnya harga secara tidak adil, maka Islam tidak setuju dengan cara ini. Khalifah ‘Umar bin ‘Abdul Aziz, telah menghapuskan bea cukai. Dia menafsirkan bahwa maks serupa dengan bakhs (pengurangan hak milik seseorang), yang secara keras ditentang oleh Alquran. (QS.Hudd : 85).

Pengertian Riba dan Hukum Riba yang Harus Diketahui

Kesempatan kali ini saya akan mencoba menulis tentang pengertian riba, pengertian riba dari segi bahasa adalah “tambah”, karena salah satu pengertian riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Riba ini merupakan sistem ekonomi kapitalis yang menyebabkan berdampak buruknya ekonomi masyarakat, bagaimana tidak betapa banyak sistem riba yang telah meruntuhkan bangunan-bangunan yang berdiri kokoh, orang kaya menjadi orang hina, keluarga dekat bisa menjadi musuh, dan lain sebagainya dari dampak riba.
Tetapi perlu diperhatikan bahwa tidak semua bentuk tambahan atas modal pokok yang ditransaksikan dilarang dalam Islam. Profit yang didapat dalam suatu usaha juga berpotensi untuk menambah nilai modal pokok, namun profit tersebut tidak dilarang dalam islam. Lalu, bentuk tambahan bagaimanakah yang sebenarnya dilarang dalam islam?

Pengertian Riba Menurut Para Ahli Fiqih

pengertian riba
Pendapat para ahli fiqih berkaitan dengan pengertian riba, antara lain sebagai berikut. Menurut Al-Mali pengertian riba adalah akad yang terjadi atas pertukaran barang atau komoditas tertentu yang tidak diketahui perimbagan menurut syara’, ketika berakad atau mengakhiri penukaran kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya.
Menurut Abdul Rahman Al-Jaziri, pengertia riba adalah akad yang terjadi dengan pertukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut syara’ atau terlambat salah satunya.
Pendapat lain dikemukakan oleh syeikh Muhammad Abduh bahwa pengertian riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.
Perlu diketahui riba ini tidak hanya dilarang oleh agama Islam tetapi agama lain yaitu Hindu, Budha, Yunani, dan Kristen pun melarang perbuatan keji dan kotor ini. Sebagai contohnya, yaitu kristen pada perjanjian baru Injil Lukas ayat 34 menyebutkan:
 “Jika kamu menghutangi kepada orang yang kamu harapkan imbalannya, maka di mana sebenarnya kehormatanmu, tetapi berbuatlah kebaikan dan berikanlah pinjaman dengan tidak mengharapkan kembalinya, karena pahala kamu akan sangat banyak”.

Pengertian Riba : Landasan Hukum Riba

Ribahukumnya adalah haram berdasarkan pada firman-firman Allah swt dan sabda-sabda Rasulullah saw, di antaranya adalah sebagai berikut:
Firman Allah swt:
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 
Artinya: orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (QS. Al Baqarah [2]: 275).
Friman Allah swt lainnnya adalah:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (QS. Ali Imran [3]: 130).
1. Berbagai sabda Rasulullah saw diantaranya adalah “Allah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, dua orang saksinya, dan penulisnya (sekretarisnya)”. (HR penulis sunan, At Tirmidzi menshahihkan hadits ini)
2. Sabda Rasulullah yang lain: “satu dirham riba yang dimakan seseorang dengan sepengetahuannya itu lebih berat dosanya daripada tiga puluh enam berbuat zina” (HR. Ahmad dengan sanad shahih)
3. Sabda Rasulullah saw: “Riba mempunyai tujuh puluh tiga pintu, pintu yang paling ringan adalah seperti seseorang menikahi ibu kandungan” (HR. Al Hakim dan ia menshahihkannya)

0 komentar:

Post a Comment

Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, segera hubungi admin melalui contact us.. Terima Kasih