Tradisi filantropi Islam yang berkembang di Indonesia

Tradisi filantropi Islam yang berkembang di Indonesia, masih sangat didominasi oleh kuatnya pengaruh motif-motif dan tujuan keagamaan. Dominasi itu tergambar bukan hanya dalam wacana yang dilontarkan, lebih dari itu meliputi pula praktik yang diaktualkan. Tafsiran klasik terhadap doktrin-doktrin keagamaan tentang apa dan bagaimana berderma masih menjadi arus pikiran utama, sehingga aktualisasinya tidak beranjak jauh dari upaya-upaya filantropi yang karitatif sifatnya. Aktivitas berderma yang berhenti hanya sebagai tindakan karitas (memberi semata-mata) dianggap amat rentan jatuh pada sekadar tindakan yang dipertahankan hanya untuk sebuah prestise, dimana relasi tinggi-rendah status sosial mutlak ditentukan dan hanya memihak kepada pihak pemberi saja. Dalam konteks yang lebih luas, kegiatan beramal atau berderma semacam ini, tetap saja melanggengkan struktur antara yang kuat dan yang lemah (melestarikan relasi kuasa-menguasai). Apalagi, dalam banyak kasus dimana bentuk karitas dilakukan, pihak penerima kesulitan mengalami emansipasi (kemampuan) keluar dari status yang dilakoninya. Dengan paradigma yang masih bersifat tradisional, tipis sekali harapan akan terwujudnya cita-cita keadilan sosial.

Buku ini menganjurkan agar seyogyanya lembaga-lembaga filantropi Islam di Indonesia bisa mentransformsikan dirinya menuju paradigma filantropi untuk keadilan sosial. Dalam dataran konsep, filantropi keadilan sosial berkaitan erat dengan usaha penguatan masyarakat sipil (civil society), serta upaya mewujudkan keadilan sosial (social justice), yang bertujuan merubah struktur masyarakat menjadi adil dan demokratis. Ia merupakan kegiatan yang memadukan sentimen moral sekaligus upaya transformasi masyarakat dalam wujud tindakan sosial. Filantropi untuk keadilan sosial lebih menekankan pada upaya mengeliminasi atau merubah struktur relasi kuasa yang timpang, yang—sebagaimana dikatakan Abdullahi Ahmed An-Naim—implementasinya dapat berupa mendorong lahirnya kebijakan publik yang efektif, sehingga partisipasi politik, distribusi sumber daya yang adil, ketetapan layanan esensial secara demokratis, dapat dirasakan semua pihak. Praktik filantropi ini lebih diarahkan guna mempengaruhi kebijakan publik untuk memecahkan problem sosial, dimana muasal segala akar permasalahan sosial dapat diatasi. Oleh karena itu, perbedaan antara filantropi tradisional dengan filantropi untuk keadilan sosial sering disebut-sebut sebagai kegiatan “pelayanan versus advokasi”, yaitu antara upaya mengatasi gejala akibat permasalahan sosial versus upaya mengatasi akar permasalahan sosial. Masalah yang menghinggapi lembaga filantropi Islam di Indonesia bukan hanya dalam tataran konsep yang perlu revitalisasi, tetapi juga menyangkut adanya dualisme struktur kelembagaan antara BAZIS dan LAZIS, yang sama-sama berusaha merebut kepercayaan publik. Dinamika keduanya amat ditentukan oleh relasi objektif masyarakat vis a vis negara. Terlebih, jika pemerintah berkuasa tengah mengalami delegitimasi dari masyarakat. Sebagai contoh, trend penurunan pendapatan yang dialami Bazis DKI Jakarta pada masa awal reformasi ternyata tidak diikuti oleh lembaga-lembaga LAZIS, yang justru malah mengalami kenaikan pendapatan. Masih lemahnya akuntabilitas publik menjadi masalah paling serius yang dihadapi lembaga-lembaga filantropi

Islam di Indonesia, selain masih lemahnya kapasitas pengorganisasian dan manajerial. Meningkatnya angka kemiskinan dewasa ini merupakan indikator paling nyata dari ketidak adilan dan ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia. Anehnya, pundi-pundi pendapatan lembaga-lembaga filantropi Islam di Indonesia justru seakan berpacu seiring lajunya angka kemiskinan. Artinya, masih terdapat celah dimana cita-cita keadilan sosial tidak mendapat tempat. Sebab itu, reaktualisasi terhadap filantropi Islam nampaknya bukan lagi sekadar hal yang perlu, tetapi mendesak untuk segera dilakukan.

Related Posts

0 komentar:

Post a Comment

Panduan Berkomentar, Klik disini