Showing posts with label Fiqih Zakat. Show all posts
Showing posts with label Fiqih Zakat. Show all posts

ZAKAT FITRAH

A.    Pengertian Zakat Fitrah

Zakat Fitrah adalah sejumlah harta wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf (orang Islam, baligh, dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu.

Zakat fitrah adalah zakat yang sebab diwajibkannya karena faktor futhur ( Berbuka puasa) pada bulan ramadhan. Zakat fitrah adalah zakat atas badan, zakat atas diri, atau zakat atas kepala.

Zakat fitrah  ialah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Kata Fitrah  yang ada merujuk pada keadaan manusia saat baru diciptakan sehingga dengan mengeluarkan zakat ini manusia dengan izin ALLAH akan kembali fitrah.

Zakat fitrah diwajibkan atas stiap muslim baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, bahkan wajib bagi bayi yang baru lahir dan orang sakit yang mendekati ajal sekalipun, yang memiliki kelebihan makanan bagi diri dan keluarganya pada tanggal 1 syawal. Zakat Fitrah merupakan zakat wajib yang bersifat universal, tanpa memandang gender, jenis kelamin, status sosial, suku bangsa, maupun umur.

Pada prinsipnya seperti definisi di atas, setiap muslim  diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya , keluarganya dan orang lain yang menjadi tanggungannya baik orang dewasa, anak kecil, laki-laki maupun wanita.

B.     Hukum Zakat Fitrah

Mengenai hukum dari zakat fitrah dijelaskan dalam firman Allah SWT. Q.S Al-A’la ayat 14-15:
“ Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan Dia ingat nama Tuhannya, lalu Dia sembahyang.”

Ayat Allah ini, menurut riwayat ibn Khuzaimah, diturunkan berkenaan denga zakat fitrah, takbir hari raya, puasa, dan shalat ied. Kata Sa’id Ibnul Musaiyab dan Umar ibn Abdul Aziz: “zakat yang dimaksud dalam ayat ini adalah zakat fitrah”. Al Hafidh di dalam fat-hul Bari juga berkata: “ditambah nama zakat ini denga kata fithri karena diwajibkan setelah selesai mengerjakan puasa ramadhan. Diberitahukan oleh Ibnu Abbas r.a.:“Rasulullah SAW. telah memfadlukan zakat fithri untuk menyucikan orang yang berpuasa dari segala perkataan yang keji dan buruk yang mereka lakukan dalam mereka berpuasa dan untuk menjadi makanan bagi orang yang miskin.” (H.R. Abu Daud dan Ibn Majah)

Pemberitahuan Ibnu Abbas ini, menegaskan dan menyatakan dengan terang hukum zakatul fithri. Dengan hadist ini kita mengetahui, bahwa zakatzakat fitrah itu wajib bagi setiap uamat Islam guna mensucikan diri dan membantu mereka yang miskin. Hadist ini pula menjadi hujjah yang tepat dan kuat untuk menolak faham orang-orang yang mengatakan, bahwa zakat fitrah meruapakan suatu amalan sunnat.  Sebagian ulama diantaranya Al Hasan Al Bishry dan Asy Sya’by berpendapat : “Zakatul Fithri ini tidak wajib atas orang-orang yang tidak berpuasa, lantaran hikmahnya untuk mensucikan orang yang berpuasa”.

Pendapat ini tidak dapat kita setujui     karena banyak hadist lain yang menegaskan kefardluan mengeluarkan zakat ini, dengan tidak memandang kepada hikmah yang tersebut itu. Hanya saja dapat juga menjadi peringatan bagi setengah ummat Islam yang lebih mementingkan fithrah dari pada puasa. Maksutnya dalam berpuasa mereka memudah-mudahkan, mereka mngabaikannnya. Namun untuk fitrah mereka rela menggdaikan kain untu dapat berfitrah karena jika tidak mereka merasa malu. Pentingkanlah berpuasa dan berilah fithrah di masa yang di tentukan itu. Dan gerakkanlah ummat berpuasa, lebih dari pada yang kita gerakkan mereka berithra. Sungguh tercela mereka yang membiarkan ummat islam untuk tidak berpuasa, tapi mendorong mereka untuk berfithrah.

C.    Hikmah Zakat Fitrah

Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah di atas menjelaskan  juga mengenai hikmah penetapan kewajiban zakat fithrah. Zakat fithrah disyari’atkan pada bulan sya’ban tahun yang kedua Hijriah untuk menjadikan pensuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan, ataupun perkataan yang sia-sia dan dari perkataan-perkataan keji ynag mingkin telah dilakukan dalam bulan puasa  serta untuk menjadi penolong bagi penghidupan orang fakir dan orang yang berhajat. 

Di antara hikmah disyari'atkannya zakat fitrah ] adalah:

1.    Zakat fitrah merupakan zakat diri, di mana Allah memberikan umur panjang baginya sehingga ia bertahan dengan nikmat-Nya.
2.    Zakat fitrah juga merupakan bentuk pertolongan kepada umat Islam, baik kaya maupun miskin sehingga mereka dapat berkonsentrasi penuh untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dan bersukacita dengan segala anugerah nikmat-Nya.
3.    Hikmahnya yang paling agung adalah tanda syukur orang yang berpuasa kepada Allah atas nikmat ibadah puasa.
4.    Di antara hikmahnya adalah sebagaimana yang terkandung dalam hadits Ibnu Abbas radhiAllahu 'anhuma di atas, yaitu puasa merupakan pembersih bagi yang melakukannya dari kesia-siaan dan perkataan buruk, demikian pula sebagai salah satu sarana pemberian makan kepada fakir miskin

D.    Ukuran dan ketentuan besarnya Zakat Fitrah

Ukuran atau besarnya zakat fitrah tiap idividu yang wajib dikeluarkanadalah setengah sha’ gandum atau satu sha’ beras, kismis, kurma, susu kering atau satu sha’ barang atau makanan pokok seperti beras jagung dan lainnya yang termasuk makanan pokok di daerah zakat fitrah dilangsungkan. Satu sha’ setara dengan 2,5 kg dalam massa (berat) dan untuk takaran liter sebanyak 3,5 liter. Jadi satu sha’ beras artinya 3,5 liter beras.

Keterangan yag menerangkan bolehnya dalam keadaan tertentu mengeluarkan zakat fitrahnsebesar setengah sha’  gandum diterangkan dalam hadist yang dari ‘Urwah bin Zubair  r.a., ia berkata:

“Bahwa Asma’ binti Abu Bakar r.a biasa mengeluarkan (zakat fitrah) pada masa Rasulullah saw., untuk keluarganya yaitu orang yang merdeka diantara mereka dan hamba sahaya dua mud gandum, atau satu sha’ kurma kering dengan menggunakan mud atau sha’ yang biasa mereka mengukur dengannya makanan pokok mereka.” (ath-Thahawai II:43 dan lafadz ini baginya).

Ketentuan yang menerangkan tentang ukuran dan besar zakat fitrah sebesar satu sha’ selain gandum diterangkan dalam haditz dari Abu Sa’id al-Khudri r.a., ia berkata:

“ kami biasa mengeluarkan zakat fitrah stu sha’ makanan, atau satu sha’ gandum (jenis lain), atau satu sha’ kurma kering, atau satu sha’ susu kering, atau satu sha’ kismis.” (Muttafaqun ‘alaih : Fathul Bari III:678 no:985, Tarmizi II:91 no:668, ‘Aunul Ma’bud V:51 dan Ibnu MajahI:585 no:1829).

E.    Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

Ada beberapa pendapat mengenai waktu pembayaran zakat fitrah, diantaranya sebagai berikut :

1.    Setelah matahari tenggelam di akhir bulan Ramadhan hingga sebelum melaksanaakan sholat hari raya.
Waktu diwajibkan menunaikan zakat fitrah adalah setelah matahari tenggelam di hari terakhir bulan Ramadhan. Adapun waktu yang disunnahkan untuk membayar zakat fitrah adalah sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri. Hal ini didasarkan pada hadits Ibnu Umar R.a, bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum manusia keluar untuk melaksanakan shalat Idul fitri. 

Jika zakat fitrah dikeluarkan setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri maka zakat tersebut bukan lagi termasuk zakat fitrah tetapi menjadi sedekah. Seperti halnya dalam hadits :

فَمَنْ أَذاَ هاَ قَبْلَ اصَّلاَةِ فهِيَ زَكاَةٌ مَقْبُوْلَةٌ ، وَمَنْ أَذاَهاَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدقاَتِ

“Barang siapa mengeluarkannya (fitrah) sebelum bersembahyang hari raya, maka itulah zakat yang diterima, dan barang siapa yang mengeluarkannya sesudah sembahyang hari raya, maka pengeluarannya itu dipandang satu sedekah saja” (H.R Abu Daud dan Ibnu Majah). Dengan hadits ini terang dan nyata, bahwa masa kita diwajibkan mengeluarkan zakat fitah itu adalah pagi hari raya dari terbit fajar hingga pergi ke tempat sembahyang hari raya.

Tetapi jika kita lihat kepada kepada arti zakatul fitri (zakat yang diberikan karena berbuka, telah selesai mengerjakan puasa) kita dapat mengambil paham bahwa waktunya mulai dari terbenam matahari di petang malam hari raya atau akhir ramadhan dan waktu itu berakhir dengan sembahyang hari raya. Barang siapa memberinya di antara waktu itu, pemberiannya dipandang fitrah dan barang  siapa pemberiannya setelah itu, pemberiannya dipandang sebagai satu sedekah biasa saja. 

2.    Pembayaran zakat Fitrah pada hari raya Idul fitri hingga matahari tenggelam pada hari raya .
Menurut pendapat yang kedua ini, zakat boleh dibayarkan setelah dilaksanakan shalat Idul Fitri asalkan belum sampai pada tenggelamnya matahari pada hari raya itu. Sebagian ulama menetapkan bahwa mengeluarkan zakat fitrah sebelum shalat hari raya disunatkan bukan dimestikan tidak berdosa apabila menta’khirkannya sesudah shalat. Mereka menetapkan sah fitrah itu diberikan sesudah shalat hari raya, asalkan matahari belum terbenam. Mereka mengharamkan kita menta’khirkan setelah terbenamnya matahari.

3.    Pembayaran zakat fitrah dimulai dari awal bulan Ramadhan.
Dibolehkan pula mempercepat pembayaran zakat fitrah mulai dari awal bulan Ramadhan dan sepanjang bulan Ramadhan. Sebab zakat fitrah itu diwajibkan karena dua sebab; puasa di bulan Ramadhan dan berbuka dari puasa. Jika kedua sebab ini ada maka boleh mendahulukan salah satunya. Hal ini seperti zakat harta yang ditunaikan setelah mencukupi nisab, padahal haulnya belum tiba. Namun tidak dibolehkan mempercepat pembayar zakat fitrah pada sebelum bulan Ramadhan, karena hal itu telah mendahului. 

F.    Penerima Zakat Fithrah

Kepada siapakah fithrah itu diberikan dan siapa yang berhak menerimanya?

Di kepulauan ini sekarang ada yang menegaskan, bahwa zakatul badani (zakat badan), tak boleh dibagi delapan, atau empat lima bagi dari yang delapan itu, tidak boleh dibagi menurut pembagian sedekah yang tertera dalam Al-Qur’an.

Kata mereka : fithrah itu, mesti dibagi kepada fakir miskin saja. Mereka mengingkari pembagian zakatul fithri menurut pembagian zakat harta. Apa yang mereka katakan, beralasan kepada:

a.    Sebuah berita yang wujudnya menerangkan bahwa Nabi menentukan atau memberikan zakatul fithri kepada fakir dan miskin saja, seperti yang tersebut dalam kitab-kitab Zadul Ma’ad dan Sirfus Sa’adah, yang menerangkan bahwa Nabi memberi fithrah kepada fakir miskin.

b.    Perkataan Nabi SAW. “Thu’mah lilmasakin” (makanan bagi orang-orang miskin) yang terdapat dalam hadis-hadis Ibnu Abbas r.a.

Akan tetapi pendapat mereka mengenai siapa saja yang berhak menerima zakat fithrah tidak sama dengan perkataan Asy Syafi’y dalam kitab Kasyful Ghummah”. Kata Asy Syafi’y: “adalah sahabat-sahabat Nabi membagi zakatul fithri kepada bagian-bagian yang tersebut dalam Al-Qur’an kepada bagian yang delapan”. Perbuatan sahabat-sahabat ini menegaskan tidak harus diberikan kepada fakir miskin saja.

Dan sungguh boleh jadi, riwayat yang diterangkan oleh Ibnul Qaiyim dalam Zadul Ma’ad dikaitkan kepada pembagian sebelum turun ayat 60 surat At-Taubah. Telah diketahui bahwa pembagian zakat atau fithrah itu tetap untuk dua golongan saja, tidak lebih, tidak diberikan kepada lain-lain sebelum ayat itu diturunkan.

Kemudian untuk menambah jelasnya masalah ini dan untuk menghilangkan kesamaran yang disebabkan oleh faham sebagian ahli agama itu, di bawah ini penukilan pendapat beberapa ahli ijtihad yang ternama, yang mereka itu sendiri mengakui kemujtahidan dan mengambil hujjah dengan pendapat belaiau-beliau itu.

Menurut Ibnul Amier Ash Shan’any : “Zakatul fithri itu, diberikan kepada mereka yang menerima zakatul mal (zakat harta). Perkataan Nabi SAW. “Fithrah itu makanan segala orang miskin, yang terdapat dalam hadist Ibnu Abbas tidak memberi pengertian, bahwa zakatul fithri itu diberikan hanya kepada mereka yang miskin-miskin saja”. Menentukan pembagian zakatul fithri untuk sebagian dari dealapan itu, (untuk fakir dan miskin saja), seperti yang terdapat di hadist Ibnu Abbas, tidak mentakhsiskan umum ayat : karena diuruskan zakatul mal sendiri, Nabi mengatakan juga : “Zakat harta itu untuk orang fakir”.

Kalau dapat ditakhsiskan pembagian zakat fithraah dari umum ayat dengan perkataan: thu’malu lilmasakini, tentulah dapat, bahkan mesti kita takhsiskan pembagian zakat harta pula, karena terhadap zakat harta juga Nabi mengatakan: “ diambil dari orang kaya, diberikan kepada orang-orang  fakir”. Dan sungguh-sungguh takkan ada ulama yang mengatakan demikian, terkecuali jika mereka meninggalkan atau menambah ayat Tuhan yang suci itu.

Kata Asy Syaukany : “ Membagi fithrah sama dengan membagi zakat harta, karena fithrah itu, Nabi namakan zakat juga”.

Dan orang-orang yang menerimanya, ialah : orang-orang yang menerima zakat. Akan tetapi, seyogyanya kita dahulukan fakir, karena perintah memberi kecukuan kepada mereka. Yang lebih dari keperluan mereka itu ditashrufkan kepada shenif-shenif yang lain.

Ibnu Qudamah berkata : “Diberikan shadaqah fithri kepada mereka yang menerima shadaqah harta, karena zakat fithri, zakat juga. Karena itu membagi fithrah sama dengan membagi zakat harta juga; dan masuk ke dalam umum ayat 60 surat At-Taubah. 

KESIMPULAN

Zakat Fitrah adalah sejumlah harta wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf (orang Islam, baligh, dan berakal) guna mensucikan diri dan membantu mereka yang miskin. Pada inntinnya zakat Fitrah merupakan zakat wajib yang bersifat universal, tanpa memandang gender, jenis kelamin, status sosial, suku bangsa, maupun umur.

Hikmah penetapan kewajiban zakat fithrah untuk menjadikan pensuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan, ataupun perkataan yang sia-sia dan dari perkataan-perkataan keji yang mungkin telah dilakukan dalam bulan puasa  serta untuk menjadi penolong bagi penghidupan orang fakir dan orang yang berhajat.

Adapun untuk ukuran zakat fitrah sendiri adalah satu sha’ setara dengan 2,5 kg dalam massa (berat) dan untuk takaran liter sebanyak 3,5 liter. Jadi satu sha’ beras artinya 3,5 liter beras dan dibayarkan dari setelah matahari tenggelam di akhir bulan Ramadhan hingga sebelum melaksanaakan sholat hari raya. Zakat fitrah juga diberikan kepada 8 golongan hanya saja diutamakan yang fakir dan miskin yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Ash Shidiqy, Tengku Muhammad Hasbi. 1999. Pedoman Zakat. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra
El-Madani. 2013. Fikih zakat Lengkap. Yogyakarta: DIVA Press.
Husain, Syahatah. 2000. Fiqhu az-zakat. kairp: Maktabah at-Taqwa.
https://id.wikipedia.org/wiki/Zakat_Fitrah#Yang_berkewajiban_membayar
www.apapengertianahli.com/2015/06/pengertian-ketentuan-syarat-waktu-niat-zakat-fitrah.html?m=1

ZAKAT DAN PAJAK

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Dalam agama Islam kita kenal dengan zakat yaitu salah satu dari rukun Islam yang lima. Pada hakikatnya zakat adalah tertentu bagian yang ada pada harta seseorang yang beragama Islam yang wajib dikeluarkan atas perintah Allah SWT untuk kepentingan orang lain menurut kadar yang telah ditentukan. Zakat dikeluarkan dengan tujuan untuk membersihkan harta si pemiliknya kemudian sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan.

Kemudian dalam peraturan negara kita ada kewajiban seperti zakat yang disebut dengan pajak. Pajak merupakan kewajiban material bagi warga negaranya untuk dibayar menurut ukuran yang telah ditentukan mengenai kekayaan dan pribadi seseorang dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Kedua hal tersebut tidak bisa kita pisahkan. Kita tidak bisa melaksanakan salah satu dari kedua hal tersebut, artinya dua-duanya harus kita penuhi. Apabila kedua hal tersebut telah kita patuhi sesuai ketentuan, baru kita bisa disebut umat beragama Islam yang taat pada ajaran Islam dan sekaligus warga negara yang bertanggung jawab dan layak kepada pancasila.

Sekarang dari mana kedua permasalahan tersebut wajib untuk dilaksanakan, kemudian apa dasar-dasar yang mewajibkan kedua hal tersebut, serta tujuan kewajiban pembayaran zakat dan pajak. Untuk itu dalam pembahasan makalah ini akan dibahas lebih lanjut tentang pajak dan zakat.

B.    Rumusan Masalah

1.    Apa Dasar Kewajiban Zakat dan Pajak?
2.    Apa persamaan antara Zakat dan Pajak?
3.    Apa perbedaan anatara Zakat dan Pajak?
4.    Apa saja Syarat Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan?
5.    Apa Tujuan, Kewajiban Zakat dan pajak?

C.    Tujuan masalah

1.    Untuk mengetahui dasar Kewajiban Zakat dan Pajak
2.    Untuk mengetahui  persamaan Zakat dan Pajak
3.    Untuk mengetahui perbedaan Zakat dan Pajak
4.    Untuk mengetahui Syarat Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan
5.    Untuk mengetahui Tujuan, Kewajiban Zakat dan pajak

A.    Dasar Kewajiban Zakat dan Pajak

Kewajiban zakat bersumber pada wahyu Allah SWT dan menurut penjelasan yang diberikan oleh Rasulullah SAW.

QS. Al-Baqarah ayat 83:

Artinya: “dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.”

Oleh karena itu zakat adalah kewajiban dan merupakan salah satu rukun dari rukun Islam. Walaupun di dalamnya terdapat unsur kewajiban materi, kedudukannya adalah sebagai ibadah yang setaraf dengan ibadah-ibadah lainnya. Kewajiban ini khusus diberikan kepada orang Islam. Kedudukannya sebagai ibadah itu menjadi motivasi yang kuat terhadap umat Islam di dalam pelaksanaannya.

Kewajiban pajak bersumber pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah melalui badan yang berwenang untuk itu, suatu kewajiban pribadi atau badan yang berlaku bagi setiap warga Negara. Bagi umat Islam kedua kewajiban itu adalah sama, meskipun dari segi motivasi pelaksanaannya, zakat lebih kuat meskipun tanpa sanksi, karena hubungannya antara hamba dengan Allah. Pada pajak hanya terdapat hubungan antara hamba dengan penguasa negara yang mewajibkan pajak tersebut.

B.    Persamaan Zakat dan Pajak

Kini banyak berkembang pendapat dikalangan masyarakat tentang persamaan dan perbedaan anatara zakat dan pajak. Sebagian memeprsamakan secara mutlak yaitu sama dalam status hukumnya tata cara pengembaliannya, maupun pemanfaatannya. Sebagian lagi membedakan secara mutlak, berbeda dalam pengertian, tujuan, tata cara pengembalian, sekaligus pengguanaannya. Ada pula yang melihat bahwa pada sisi tertentu terdapat persamaan antara keduanya, sedangkan pada sisi lain adanya perbedaan yang sangat mendasar antara keduanya.

Terdapat beberapa persamaan pokok antara zakat dan pajak, sebagaimana diungkapkan Didin Hafidhuddin antara lain:

1.    Unsur paksaan

Serang muslim yang memiliki harta telah memenuhi persyaratan zakat, jika melalaikan atau tidak mau menunaikannya, penguasa yang diwakili oleh para petugas zakat wajib memaksanya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. dalam surat Al-Ataubah (9): 103.

Demikian pula halnya seorang yang sudah termasuk kategori wajib pajak dapt dikenakan tindakan paksa padanya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.    Unsur pengelola

Asas pelaksanaan pengeloaan zakat didasrkan pada firman Allah SWT. yang terdapat dalam surat Al-Ataubah (9): 60.

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Berdasarkan ayat terebut dapat diketahui bahwasannya pengeloalaan zakat bukan semata-mata dilakukan secara individual, dari muzakki diserahkan langsung kepada mustaqik, akan tetapi dilakuakan oleh sebuah lembaga yang menangi zakat, yang memenuhi persyarata tertentu yang disebut dengan amil zakat. Amil zakat ini yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masarakat, melakukan penagihan dan pengembalian, serta mendistribusikannya secara tepat dan benar.

Adapun pengelolaan pajak, jelas harus diatur oleh negara. Hal ini sejalan dengan pengertian pajak itu sendiri yaitu iuran kepad negra (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarbya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluran-pegeluaran umum, berhubungna dengan tugas negara, untuk menyelenggarkan pemerintahan.

3.    Unsur tujuan

Dari sudut pembangunan kesejahteraan masyarakat, zakat memiliki tujuan yang mulia, seperti digambarkan oleh Said Wahhab yang dinukil Didin Hafidzuddin, yaitu:

    Menggalang jika dan semangat saling menunjang dan solidaritas sosial di kalangan masyarakat islam.
    Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosail-ekonomi dalam masyarakat.
    Menaggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana, seperti bencana lam maupun bencana lainnya.
    Menutup biaya-biaya yang mungkin timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan, dan berbagai bentuk kekerasan dalam masyarakat.
    Menyediakan suatu dana yang taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup para gelandangan, para pengangguran, dan tuna sosial lainnya.

Pada akhirnya, zakat bertujuan untuk menciptaka kesejahteraan, keamanan, dan ketentraman. Demikian juga pajak, beberapa tujuan relatif sama dengan tujuan tersebut di atas, terutama dalam hal pembiayaan, pembangunan negara untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Sjechul Hadi Pertomo mengemukakan bahwa terdapat persamaan dalam tujuan zakat dan pajak, yaitu sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil makmur yang merata dan berkesinambungan natra kebutuhan material dan spiritual.

C.    Perbedaan Dasar Zakat dan Pajak

Adapun perbedaan-perbedaan yang cukup mendasar antara zakat dan pajak adalah sebagai berikut:

1.    Beda dasar hukum.
Dasar hukum zakat adalah Al-Qur’an dan sunnah, sedangkan dasar hukum pajak adalah peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Pajak dan sebagainya.

2.    Beda status hukumnya.
Zakat adalah suatu kewajiban terhadap agama, sedangkan pajak adalah suatu kewajiban terhadap negaranya.

3.    Beda obyek atau sasarannya.
Wajib zakat adalah khusus bagi penduduk yang beragama Islam, sedangkan wajib pajak adalah bagi semua penduduk tanpa pandang agamanya.

4.    Beda kriterianya.
Criteria pendapatan dan kekayaan yang terkena zakat dan pajak, prosentasinya dan jatuh temponya tidaklah sama. Misalnya presentasi penghasilan dan dizakati adalah antara 2,5 %-20 % tergantung pada jenis usaha/pekerjaan/profesinya, yang sudah ditentukan kadarnya oleh agama dan tidak bisa berubah-ubah, sedangkan prosentase penghasilan yang terkena pajak di Indonesia dewasa ini sekitar 15%-25%. Dan sudah tentu kriteria wajib pajak juga besarnya tariff pajak bisa berubah-ubah.

5.    Beda pos-pos penggunaannya.
Zakat hanya boleh digunakan untuk delapan pos/ashnaf yang sudah ditentukan dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60, sedangkan pajak digunakan untuk pos-pos yang sangat luas.

6.    Beda hikmahnya.
Hikmah zakat terutama untuk membersihkan/menyucikan jiwa dan harta benda wajib zakat, untuk meratakan pendapatan di kalangan masyarakat agar tidak hanya dinikmati oleh si kaya saja, dan untuk meningkatkan kesejahteraan social, sedangkan hikmah pajak adalah untuk membiayai pembangunan nasional guna mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang diridhai Allah SWT.

D.    Syarat Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan

Meskipun zakat penghasilan dapat diakui sebagai pengurang pajak namun dalam UU PPh 2000 masih harus memenuhi beeberapa persyaratan yang bersifat kumulatif dan harus dilaporkan dalam pajak penghasilan tahunan, yaitu :

1.    Zakat harus nyata-nyata dibayarakan oleh wajib pajak orang pribadi peeluk agama islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam.

Untuk syarat ini, tidak akan sulit dipenuhi karena memang kewajiban membayar zakat sudah dapat dipastikan hanya dilakukan oleh orang pribadi pemeluk agama Islam.

Ketentuan zakat sebagai pengurang pajak bagi badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemegang saham dari berbagai agama yang tidak akan efektif dimanfaatkan kkarena cenderung pemegang saham yang berbeda agama tersebut akan saling mejaga atau menghormati pemgang saham lainnya.

2.    Zakat dibayarakan kepada amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkana oleh pemerintah sebagaimana yang diatur dalam UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Syarat yang kedua ini juga sebenarnya tidak sulit dipenuhi, sepanjang pemerintah mengumumkan badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang telah disahkan oleh pemerintah sehinga wajib juga pembayar zakat yang ingin mendapatkan insentif pajak dapat membayar zakatnya pada badan atau lembaga amil zakat tersebut. Kini pemerintahan sudah menentukna beberapa lembaga atau badan amil zakat tersebut.

3.    Zakat yang dibayar adalah zakat yang berkenaan dengan penghasilan yanng menjadi objek pajak.
Syarat ini seringkali tidak terinformasikan secara utuh ke pembayar pajak atau wajib pajak, diaman masih ada anggapan yang salah bahawa ketentuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan berlaku untuk seluruh jenis zakat yang dibayarkan. Jika kita kembali pada penjelasan UU PPh 2000, sangat jelas disebutkan bahwa jenis zakat yang dapat menjadi pengurang pajak penghasilan hanya jenis zakat yang menjadi objek pajak. Misalnya zakat atas penghasilan gaji yang diterima wajib pajak karyawan, dimana atas penghasilan tersebut merupakan objek pajak penghasilan dan telah dikenakan pemotongan pajak oleh pemberi penghasilan (perusahaan).

4.    Dengan adanya batasan minimal seperti itu, maka jenis zakat lainnya seperti zakat mal, zakat fitrah, dan zakat lainnya yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan penghasilan kena pajak tidak dapat dikurangkan sebagai pengurang pajak penghasilan. Termasuk juga zakat atas penghsilan yang telah dikenakan pajak secara finansial, misanya pembayaran zakat atas penghasilan dari bunga deposito. Karena penghasilan bunga deposito telah dikenakan pemotongan pajak fianal 20% oleh bank, maka zakat yang dibayarkan atas penghasilan unga deposito tersebut tidak dapat diakui sebagai pengurang pajak pengahasilan.

E.    Tujuan, Kewajiban Zakat dan pajak

Kewajiban zakat mengandung tujuan yang bersifat moral spiritual. Seorang muslim merasa menjalankan kewajiban agama yang harus dipikulnya sekaligus menyadari bahwa harta yang dimilikinya adalah harta Allah SWT. Dalam mensyukuri nikmat Allah itu, seorang muslim harus mengeluarkan sebagian dari harta yang dimilikinya untuk tujuan yang sesuai dengan kehendak Allah SWT.

Tujuan moral terlihat dari segi anggapan bahwa sesame hamba Allah yang bersaudara harus memiliki kepedulian, saling tolong-menolong dan kasih saying di antara sesamanya. Zakat dikeluarkan dalam rangka mewujudkan kesatuan dan persatuan serta melaksanakan demokrasi ekonomi, dengan menghindarkan diri dari terjadinya penumpukan aset dan pemusatan ekonomi pada seseorang, sekelompok orang atau perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan.

Pada pajak terlihat tujuan yang lebih bersifat material, yaitu sebanyak mungkin memasukkan materi ke dalam kas negara untuk membiayai kebutuhan negara. Dalam hal ini terkandung suatu pemikiran bahwa warga Negara yang mendapat keuntungan dan perlindungan dalam Negara harus mengimbanginya dengan membantu negara.

PENUTUP

Kesimpulan

Zakat adalah kewajiban dan merupakan salah satu rukun dari rukun Islam. Walaupun di dalamnya terdapat unsur kewajiban materi, kedudukannya adalah sebagai ibadah yang setaraf dengan ibadah-ibadah lainnya. Kewajiban ini khusus diberikan kepada orang Islam. Kedudukannya sebagai ibadah itu menjadi motivasi yang kuat terhadap umat Islam di dalam pelaksanaannya. Kewajiban pajak bersumber pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah melalui badan yang berwenang untuk itu, suatu kewajiban pribadi atau badan yang berlaku bagi setiap warga Negara. Zakat dan pajak mempunyai persamaan, diantaranya unsur paksaan, unsur, pengelola, dan unsur tujuan.

Sedangkan perbedaan zakat dan pajak, yaitu beda dasar hukum, beda status hukumnya, beda obyek/sasarannya, beda kriterianya, beda pos-pos penggunaannya, dan beda hikmahnya. Meskipun zakat penghasilan dapat diakui sebagai pengurang pajak namun dalam UU PPh 2000 masih harus memenuhi beberapa persyaratan yang bersifat kumulatif dan harus dilaporkan dalam pajak penghasilan tahunan, yaitu zakat harus nyata-nyata dibayarakan oleh wajib pajak orang pribadi peeluk agama islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam., zakat dibayarakan kepada amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkana oleh pemerintah sebagaimana yang diatur dalam UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, zakat yang dibayar adalah zakat yang berkenaan dengan penghasilan yanng menjadi objek pajak, jenis zakat lainnya seperti zakat mal, zakat fitrah, dan zakat lainnya yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan penghasilan kena pajak tidak dapat dikurangkan sebagai pengurang pajak penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Muhammad Daud.1988. Sistem Ekonomi Islam:Zakat dan Wakaf. Jakarta:UI-Press.
Sudirman. 2007. Zakat dalam Pusaran arus Modernita.Malang:UIN-Malang Press.

GOLONGAN YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT

A.    PENDAHULUAN

Status ekonomi yang berbeda, merupakan bagian dari realita kehidupan yang tidak bisa dipungkiri. Kondisi ini mestinya tidak mengganggu keharmonisan hubungan antara individu serta masyarakat yang berbeda status ekonominya, asal masing-masing mengerti hak dan kewajibannya.

Islam sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin mengatur hubungan antara yang kaya dan miskin, agar terjalin rasa kasih sayang diantara sesama. Oleh karena itu, Allah swt. mewajibkan umatnya untuk mengeluarkan zakat.
Salah satu hal yang mendapat perhatian secara khusus oleh Al-Qur’an adalah golongan yang berhak menerima zakat. Dalam hal ini, tidak memberi ruang sedikitpun kepada kepala Negara atau Pemerintah untuk menentukan pihak-pihak yang menerima zakat, begitu juga menambah atau mengurangi jumlah golongan yang berhak menerima zakat.

B.    PEMBAHASAN

a.    Golongan yang Berhak Menerima Zakat (Mustahiq)
Allah swt. berfirman dalam Al-Qur’an Surat At-Taubah ayat 60:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakit, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yag diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Surat At-taubah ayat 60 ini memaparkan 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat. Tetapi para ulama Mazhab berbeda pendapat tentang definisi beberapa golongan penerima zakat.

Berdasarkan firman Allah swt tersebut, terdapat 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat, yaitu :

1.    Fakir Miskin

Al-Qur’an diturunkan dengan bahasa arab, salah satu tradisi ahli bahasa arab adalah mendahulukan sesuatu yang lebih penting dari sesuatu yang penting disusul dengan sesuatu yang biasa.

Dalam ayat 60 ini, fakir miskin disebut secara berurutan, ini menunjukkan keduanha memiliki makna yang berbeda dan yang disebut pertama lebih membutuhkan haknya untuk mendapatkan zakat.

Tujuan utama disyariatkannya zakat adalah memerangi kemiskinan di masyarakat dan menanggung beban hidup mereka yang dalam kekurangan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup.

Para ulama fiqh dan ahli bahasa berbeda pendapat tentang definisi dan makna fakir dan miskin, namun pendapat mayoritas ulama sebagai berikut :

Fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan atau memiliki penghasilan namu tidak sampai setengah dari biaya pemenuhan kebutuhan pokok (sandang pangan, tempat tinggal dan berbagai kebutuhan pokok lainnya), baik untuk diri sendiri maupun anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. Misalnya orang yang memerlukan 10 dirham setiap hari tetapi yang ada hanya 4 dirham, artinya sangat kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Sedangkan miskin ialah mereka yang mempunyai harta atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik untuk diri sendiri maupun keluarga yang menjadi tanggungannya, tetapi tidak sepenuhnya tercukupi. Misalnya 10 dirham untuk kebutuhan setiap hari namun pendapatannya hanya 7 atau 8 dirham.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang berhak mendapatkan zakat atas nama fakir miskin ialah tiga kelompok masyarakat yaitu :

1)    Mereka yang tidak punya harta dan usaha sama sekali.
2)    Mereka yang punya harta atau usaha tetapi tidak mencukupi untuk diri sendiri dan keluarganya, yakni penghasilannya tidak memenuhi separuh dari biaya kebutuhan hidup.
3)    Mereka yang punya harta atau usaha yang dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk diri sendiri dan orang yang menjadi tanggungannya tetapi tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan.

Penentuan besar zakat fakir miskin

Madzhab-madzhab fikih berbeda-beda pendapat dalam menentukan besar zakat yang diberikan kepada fakir miskin. Pendapat madzhab itu dapat disimpulkan dengan dua pandangan yang pokok :

Pertama; berpendapat bahwa fakir miskin itu diberi zakat secukupnya dan tidak ditentukan dalam jumlah dan nominak tertentu. Yang penting adalah membuat fakir miskin dapat memenuhi kebutuhan pkok, sandang, pangan, papan, baik untuk dirinya sendiri  mapupu keluarganya yang menjadi tanggungannya, termasuk peralatan dan sarana bekerja untuk meningkatkan kwalitas dan penghasilannya.

Kedua; berpendapat bahwa bagian fakir miskin itu ditentukan dalam jumlah atau nominal tertentu dan besar kecilnya disesuaikan dengan bagian mustahiq lain.
Pendapat pertama lebih mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan tujuan utama dari pelaksanaan zakat itu sendiri, namun untuk menentukan batasan waktu ada dua pandangan yaitu :

Pemberian zakat untuk seumur hidup

Sebagian ulama berpendapat bahwa orang miskin diberi zakat karena faktor kemiskinan. Oleh karena itu, zakat diberikan untuk menghilangkan kemiskinan tersebut. Maka ia harus diberi zakat untuk keperluan hidupnya secara terus menerus, sehingga ia tidak memerlukan zakat lagi pada masa yang akan datang.

Zakat diberikan cukup untuk setahun

Ulama madzhab Maliki dan Hambali berpendapat bahwa fakir dan miskin diberi zakat untuk dapat mencukupi dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya untuk masa setahun.

2.    Amil

Ayat 60 surat At-Taubah menjelaskan salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah pihak yang mengurus zakat atau yang disebut amil.

Amil dalam zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan hal-hak yang berkaitan zakat, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, sampai penyaluran atau distribusi harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darnya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat seperti  penyaluran masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang menjadi mustahiq mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Diantara tugas-tugas amil sebagai berikut :

a.    Pengambian/pengumpulan zakat dans seksi-seksinya

Para petugas penghasil zakat melaksanakan pekerjaan pengumpuan zakat. Tugas mereka menyerupai tugas para penagih pajak pada zaman sekarang. Diantara tugas itu ialah meraka mensensus terhadap orang-orang wajib zakat. Macam-macam harta yang mereka miliki dan kadar zakat yang wajib dibayar, kemudian menagihnya dari para wajib zakat, lalu menyimpan dan menjaganya untuk kemudian diserahkan kepada pengurus pembagi zakat. Di setiap tempat dan daerah perlu adanya cabang urusan pengambil zakat.

b.    Pembagian zakat

Urusan ini terkait memilih cara yang paling baik untuk mengetahui para mustahiq zakat, kemudian melaksanakan klasifikasi terhadapa mereka, menghitung jumlah kebutuhan mereka dan jumlah biaya yang cukup untuk mereka. Hal ini menujukan perlunya meletakkan dasar-dasar yang sehat dalam pembagian zakat tersebut sesuai dengan jumlah dan kondisi sosialnya.

Syarat-syarat Amil Zakat

Seorang amil zakat hendaklah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a.    Muslim

Ibnu Qudamah berkata : “Setiap pekerjaan yang memerlukan syarat amanah (kejujuran) hendaklah disyaratkan Islam bagi pelakunya seperti menjadi saksi. Karena urusan kaum Muslimin, maka pengurusannya tidak dapat diberikan kepada orang kafir, seperti halnya urusan-urusan lain. Orang yang bukan ahli zakat tidak boleh diserahi urusan zakat, seperti hlnya kafir, karena orang kafir itu tidak akan dapat dipercaya.
Namun ada pendapat lain, menurut Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dibolehkan dalam urusan zakat menggunakan Amil bukan muslim berdasarkan atas pengertian umum dari kata “Al “alimina alaiha”, sehingga termasuk di dalam pengertian kafir dan muslim, juga termasuk harta yang diberikan kepada Amil itu adalah upah kerjanya. Oleh karena itu, tidak ada halangan baginya untuk mengambil upah tersebut seperti upah-upah lainnya dan dianggap sebagai toleransi yang baik. Akan tetapi lebih utama hendaklah segala kewajiban Islam hanya ditangani oleh orang Islam sendiri.

b.    Mukallaf

yaitu orang dewasa yang sehat akal [ikirannya.

c.    Jujur

Petugas zakat itu bukan orang fasik, tidak dapat dipercaya.

d.    Memahami hukum-hukum zakat

Para ulama mensyaratkan petugas zakat itu paham terhadap hukum zakat, sebab apabila ia tidak mengetahui hukum zakat, tidak dapat  melaksanakan pekerjaannya secara maksimal sesuai harapan.

e.    Kemampuan untuk melaksanakan tugas

Petugas zakat hendaklah memenuhi syarat utnuk dapat melaksanakan tugasnya, dan sanggup memikul tugas itu. Kejujuran saja belum mencukupi bila tidak disertai kekuatan dan kemampuan untuk bekerja.

Bagian untuk Amil

Amil dalah seorang pegawai. Maka hendaklah ia diberi upah sesuai dengan pekerjaannya, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar.

Menurut riwayat dari Syafi’i disebutkan bahwa Amil diberi zakat sebesar bagian kelompok lainnya, karena didasarkan pada pendapatnya yang menyamakan bagian semua golongan mustahiq zakat. Kalau upah lebih besar dari bagian tersebut haruslah diambil dari harta diluar zakat.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa amil itu diberi zakat sesuai dengan haknya, seperti terdapat dalam nash Al-Qur’an meskipun lebih besar dari batas yang ditentukan dan itupun riwayat dari Syafi’i. Karena pendapat Syafi’i  di sini dianggap sebagai pendapat yang relevan dengan pemeliharaan kepentingan kaum fakir miskin dan para mustahiq lainnya, juga pendapat itu sejalan dengan jangkauan hadis mengenai pajak yang menghendaki berlaku ekonomis dalam pembiayaan para petugas penagih pajak.

Amil tetap diberi zakat meskiun ia kaya, karena yang diberikan kepadanya adalah imbalan kerjanya, bukan berupa pertolongan bagi yang membutuhkan. Abu Dawud meriwayatkan hadis dari Nabi SAW yang mengatakan : “Tidak halal sedekah bagi orang kaya kecuali dalam lima hal. Pertama, orang yang berperang dijalan Allah,. Kedua, karena jadi Amil zakat,. Ketiga, orang yang berhutang,. Keempat, orang yang tetangganya seorang miskin, lalu ia bersedekah kepada orang yang miskin itu, maka dihadiahkannya kembali kepada orang kaya itu pula”.

3.    Muallaf

Para pakar hukum Islam membagu muallaf menajdi dua kelompok, yaitu kelompok mulsim dan kelompok non muslim.

والمؤ لفة قلو بهم

Ada empat golongan yang termasuk muallaf dari kelompok muslim yaitu :

1)    Orang yang baru masuk Islam, ia berhak meneria bantuan zakat untuk membantu kondisi ekonominya karena telah berpisah dengan ayah ibu dan keluarga berserta harta bendanya, bahkan diusir dan dimusuhi oleh seluruh anggota keluarganya. Begitu juga pemimpin atau tokoh umat Islam yang berpengaruh dikalangannya, akan tetapi imannya masih lemah, mereka diberi bagian dari zakat dengan harapan imannya bertambah mantap dan kuat.

2)    Pimpinan dan tokoh masyarakat yang telah memeluk agama Islam, mempunyai rekan dan sahabat non muslim. Dengan memberi mereka zakat diharapkan bersedia berusaha mengajak mereka untuk memeluk Isalm.

3)    Umat Islam yang tinggal dibenteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh. Mereka diberi zakat dengan harapan dapat mempertahankan masyarakat dan Negara dari serbuan musuh.

4)    Orang-orang Islam yang dapat mengusahakan penarikan zakat dari pihak-pihak yang enggan mengeluarkan zakat.

Adapun muallaf dari golongan non mulsim yaitu :

1)    Golongan yang diharapakan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluargnya
2)    Golongan orang yag dikhawatirkan dapat mengancam ketentraman umat Islam mereka ini termasuk dalam kelompok mustahiq zakat dengan harapan dapat mencegah kejahatannya.

Dari penjelasan di atas, seluruh kelompok yang menerima zakat dari sisi muallaf memiliki kesamaan dan benang merah yaitu nilai-nilai keimanan dan keislaman belum tertancap dalam hati kecuali dengan menerima pemberian zakat.
Dalam riwayat Ibnu bbas dikatakan bahwa suatu kaum datang kepada Nabi SAW, yang apabila mereka diberikan  bagian dari zakat, mereka memuji Islam dengan mengatakan, “Inilah agama yang baik!” akan tetapi apabila mereka tidak diberi mereka mencelanya.

Hasil Simposium (Nadwah) Zakat ke III

Lembaga Zakat Internasional (al-Haiah as-Syar’iyah al-‘Alamiyah li az-Zakat) pada acara simposium (nadwah) ke III untuk maslah zakat kontemporer, menghasilkan keputusan terkait golongan muallaf sebagi berikut :

a.    Golongan muallaf yang menjadi salah satu pihak yang berhak menerima zakat merupakan aturan hukum yang bersifat muhkam tidak mengalami penghapusan (naskh).

b.    Berapa bentuk tulisan yang termasuk dalam kategori muallaf adalah :

-    Upaya menarik simpati dari pihak yang diharapkan memeluk agama Islam, terutama para pemegang kebijakan, sehingga dapat mengambil kebijakan dan melakukan berbagai perubahan yang berpihak paa kepentingan umat Islam.

-    Upaya menarik simpati dari pemimpin dan tokoh-tokoh dunia untuk dapat berpartisipasi dalam perubahan kondisi sosial minoritas muslim kearah yang lebih baik.

-    Upaya menarik simpati dari pakar ilmu pengetahuan agar dapat berkontribusi terhadap berbagai persoalan umat Islam dan menyuarakan kepentingan umat Islam.

-    Mendirikan dan mengembangkan lembaga-lembaga sosial yang bergerak di bidang pembinaan para muallaf (orang0orang yang baru masuk Islam) baik dari sisi materi maupun mental agar dapat melangsungkan kehidupannya di limgkungan yang baru.

c.    Agar distribusi zakat kepada golongan muallaf dapat mencapai tujuan yang diharapkan, perlu memeprhatikan beberapa hal sebagai berikut :

-    Mempertimbangkan berbagai faktor termasuk suhu politik yang sedang berkembang saat pnedistribusian zakat.

-    Pemberian zakat kepada golongan muallaf dengan proporsi seimbang sehingga tidak merugikan golongan lain yang berhak menerima zakat.

-    Mengambil langkah-langkah prefentif dan prinsip kehati-hatian untuk menghindari berbagai macam dampak negatif dari berbagai pihak termasuk reaksi negatif dari para muallaf sendiri yang dapat merugikan kepentingan umat Islam.

-    Memilah dan memilih berbagai sarana dan prasarana yang lebih cepat agar dapat mencapai tujuan secara maksimal.
Proporsi muallaf dan pihak yang mendistribusikan

Para pakar hukum Islam menjelaskan bahwa kabar dan ukuran zakat yang diberikan kepada golongan muallaf disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak ada batasan atau nominal tertentu.

Dengan mempertimbangkan berbgai faktor dalam pendistribusian zakat kepada golongan muallaf, beberapa kalangan menilai bahwa pihak yang berhak mendistribusikan zakat kepada mereka adalah lembaga Negara yang dibentuk khusus mengangani zakat karena faktor politik dan kepentingan baik dalam negeri maupun luar negeri. Apabila belum ada lembaga tersebur, dapat ditangani oleh lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk menangani zakat. Adapun muzaki secra individu, tidak diperkenankan mendistribusikan zakatnya kepada golongan muallaf kecuali dalam kondisi darurat ketika ia berada di Negara mayoritas non muslim dengan tujuan menarik simpati non mulsim sehingga diharapakan memeluk agama Islam dengan catatan menglami kesulitan mengirmkan zakatnya je Negara berpenduduk mayoritas muslim.

4.    Riqab

Secara bahasa riqah dalah jamak dari raqabah yang artinya adalah tengkuk (leher bagian belakang), seluruh badan dinamakan dengan satu anggota karena nilai anggota ini yang berharga, kata raqabah digunakan secara mutlak untuk makna hamba sahaya baik lelaki maupun perempuan. Jadi, yang dimaskud riqab mendapatkan zakat adalah memerdekakan hamba sahaya baik lelaki (‘abadun) atau perempuan (amatun) yang masih dimiliki oleh seseorang.

Upaya memerdekakan budak di sini mencakup dua kelompok budak.

Pertama : mukatab, yaitu hamba shaya yang berakad dengan majikannya untuk menebus dirinya dengan cara membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan. Ia berhak menerima zakat untuk membantu pembayaran yang harus ditunakaikannya kepada majikannya.

Kedua : ghairu mukatab, yaitu budak yang sepenuhnya dimiliki seseorang tanpa ada kontrak dengan majikannya untuk membebaskannya dirinya. Seorang yang diberi mandat untuk mengurus zakat dapat mendistribusikan zakat kepada golongan kedua ini agar mereka terbebas dari belunggu perbudakan.

Pembebasan Tawanan Muslim Bagian dari Riqab

Apakah harta zakat dapat digunakan untuk membebaskan tawanan muslim dari tangan non mulsim dari sisi riqab?

Pendapat mayoritas ulama kontemporer adalah membolehkan memberikan zakat dari pos riqab untuk membebaskan tawanan muslim dengan beberapa alasan :

-    Membebaskan tawanan dari penjara tidak berbeda dengan memerdekakan  hamba sahaya dari perbudakan, karena orang Islam yang ditawan akan mendapatkan berbagai macam tindakan kekerasan dan penganiayaan.

-    Harta yang dibayarkan untuk membebaskan tawanan sama dengan harta yang dibayarakan untuk gharim agar terbebas dari hutang.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa golongan riqab mencakup tiga kelompok yaitu :

1)    Membantu Budak Mukatabdari uang zakat untuk dapat melunasi beban cicilan sehingga dapat meraih kemerdekaan dengan sepenuhnya.

2)    Membeli budak baik pria maupun wanita dari pemiliknya untuk kemudian dimerdekakan agar menghirup udara bebas dan terlepas dari perbudakan.

3)    Membebaskan tawanan muslim yang berada di penjara non muslim dengan cara membayar tebusan yang telah disepakati bersama.

5.    Gharim

Gharim adalah kata dari bahasa Arab yang bermakna orang yang memiliki hutang, bentuk jamaknya gharimun. Selain ayat 60 surat At-Taubah terdapat beberapa Hadis yang menegaskan tenetang orang yang berutang berhak menerima zakat.

Para pakar hukum Islam dari madzahb Syafi’iyahdan Hambabilah menjelaskan bahwa orang yang memiliki hutang dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu :

Kelompok pertama ini berhak mendapat zakat dengan beberapa syarat sebagai berikut :

a.    Orang tersebut dalam kondisi fakir membutuhkan biaya untuk melunasi utangnya.

b.    Orang tersebut melakukan utang dilatarbelakangi oleh kewajiban memberi nafkah keluarga yang menjadi bagian dari ketataan kepada perintah Agama, atau karena faktor kebutuhan tertentu yang bersifat mubah. Berbeda dengan utang yang timbul karena kemakiatan seperti membeli minuman keras, biaya melakukan kegiatan asusila, dll. Oarang yang memiliki utang tersebut tidak berhak menerima zakat karena akan membantunya melanjutkan perbuatan maksiat, kecuali kalau ia telah bertaubat dengan sepenuhnya sesuai dengan aturan yang dijelaskan oleh Agama.

c.    Utang tersebut sudah jatuh tempo atau sudah harus dilunasi ketika proses pendistribusian zakat berlangsung.

d.    Orang tersebut sudah tidak sanggup melunasi utangnya yaitu tidak memiliki harta yang dapat digunakan untuk melunasi utangnya. Adapun orang yang dapat membayar utangnya drai hata benda yang dimilikinya tidak termasuk dalam kategori ghraim sehingga tidak berhak menerima zakat.

Kedua; orang-orang yang berutang untuk kepentingan sosial, seperti yang berutang untuk mendamaikan antara dua pihak yang bertikai  karena faktor harta benda atau kematian seseorang.

Perselisihan antar suku seringkali berujung peperangan dan mengakibatkan korban yang tidak sedikit. Kondisi ini terkadang menggerakkan hati orang-orang yang berjiwa sosial dan dermawan untuk berupaya memadamkan api permusuhan sebagai pihak ketiga/penengah. Terkadang upaya yang dilakukan memaksanya merogoh kocek dalam-dalam karena membutuhkan dana besar. Hutangpun terpaksa ditempuh demi menggapai tujuan mulia yaitu mengehntikan pertikaian. Orang seperti inilah yang disebut al-gharim li ishlahi dzatil biin.

Terkadang upaya perdamaian tersebut membutuhkan pihak ketiga yang bersedia menanggung biaya diyat (denda kriminal) atau biaya barang-barang yang telah dirusak. Orang yang menjadi pihak ketiga seperti ini telah berusaha melakukan perbuatan mulia sehingga ketika ia berhutang demi menjalankan misi kebaikannya berhak menerima zakat walaupun termasuk orang kaya yang mampu melunasi utangnya.

Ketiga; orang-orang yang berutang karena menjamin pelunasan utang orang lain, dimana yang menjamin dan yang dijamin keduanya berada dlam kondisi kesulitan keuangan.

Kadar zakat yang diebrikan kepada Gharim

Para pakar hukum Islam dari madzab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan hambali sepakat bahwa kadar dan ukuran zakat yang diberikan kepada gharim adalah sebesar hutang yang harus dilunasi. Karena tujuan penyaluran zakat utnuk gharim hanya sebatas untuk tujuan pelunasan hutang.

Hal ini mencakap orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan catatan tidak berlebihan/boros dan orang yang berhutang untuk kepentingan orang lain termasuk menyelesaikan pertikaian.

Ibnu Qudamah Rahimahullah berkata “Ghaim diberi zakat untuk menutup hutangnya walaupun sangat banyak”.
Ibnu Rusyd Rahimahullah, penyusun kitab Bidayatul Mujtahid menyatakan “Gharim diberi zakat sejumlah hutangnya jika utangnya bukan karena maksiat”.

Dalam hal ini, sering terkumpul dia sifat yaitu faqir dan gharim pada seseorang, maka boleh baginya menerima zakat untuk kemiskinannya dan melunasi hutangnya sehingga ia mendapat dua jatuh. Bila kita amati dengan cermat, syariat Isalm yang sempurna ini ternyata merupakan solusi terbaik dalam rangka menciptakan stabilitas ekonomi umat,  di samping niat yang utama adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan menjalin ukhuwah Islamiyah di antara kaum Muslimin.

Keputusan Simposium (Nadwah) ke V

Lembaga Zakat Internasional (al-Haiah as-Syar’iyah al-‘Alamiyah li az-Zakat) pada simposium ke V yang berlangsung dari tanggal 18-20April 1995 di Libanon menghasilkan beberapa keputusan seputar masalh zakat. Pada butir kedua disebutkan golongan gharim meliputi :

a.    Gharim atau golongan yang terlilit utang ada dua macam :

Pertama ; seseorang muslim fakir yang terlilit hutang untuk memenuhi kebutuhan dirinya pada hal-hal yang bersifat mubah. Begitu juga orang yang terlilit hutang karena faktor musibah atau bencana yang menimpanya.

Kedua ; orang muslim yang terlilit hutang dengan tujuan ishlahi dzatil bain (mendamaikan dua pihak yang bertikai) sehingga dapat memadamkan fitanh yang dapat merusak keharmonisan umat Islam. Atau berhutang untuk membantu umat Islam yang sedang terkena musibah atau bencana alam. Untuk jenis kedua ini, tidak disyaratkan fakir bagi gharim.

b.    Orang yang menanggung (dhamin) beban orang lain berupa sejumlah harta, berhak mendapat zakat sebesar jumlah harta yang ditanggungnya dengan catatn dalam kondisi mu’sir (kesulitan/ membutuhkan.

c.    Seorang nuslin yang terlilit hutang untuk memenuhi kebutuhan dirinya pada hal-hal yang bersifat haram tidak berhak menerima zakat, kecuali bila diyakani telah bertaubat.

d.    Dibolehkah membayar hutang seorang mayit dari harta zakat, apabila harta warisannya tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya dan pihak ahli waris tidak melunasinya. Hal ini demi membebaskan tanggungjawab mayit di hadapan Allah dan menjaga hak-hak yang memberi piutang.

e.    Seorang mulsim yang terlilit hutang untuk memenuhi kebutuhan dirinya, masih memliki kemampuan untuk bekerja tidak diperkenankan menerima zakat, apabila masih dapat melunasi hutang dari hasil kerjanya atau pihak memberi piutang memperpanjang waktu pelunasan, atau masih memiliki  harta yang lain seperti tunai, benda bergerak, benda tidak bergerak, yang dapat digunakan untuk melunasinya.

f.    Apabila seseorang mendapatkan zakat karena faktor terlilit hutang, ia tidak diperkenankan menggunakan uang zakat tersebut kecuali untuk melunasi hutangnya,namun bila ia mendapatlan zakat karena faktor fakirnya, ia boleh menggunakan uang zakat tersebut untuk memenuhi kebutuhannya.

g.    Orang yang terlilit hutang (gharim) yang fakir atau miskin lebih utama mendapatkan zakat dari pada orang fakir atau miskin yang tidak terlilit hutang karena kedua orang pertama memiliki dua sifat yaitu terlilit hutang dan fakir atau terlilit hutang dan miskin. Berbeda dengan dua orang terakhir hanya memiliki sifat fakit atau miskin.

h.    Dibolehkan memberi zakat kepada gharim sejumlah hutang yang harus dilunasi sedikit atau banyak apabila harta zakat yang terkumpul dapat memenuhinya, apabila ia telah menerima zakat dan sebelum melunasi hutangnya ia memiliki kemampuan melunasi hutangnya dari harta milik sendiri, ia berkewajiban mengembalikan harta zakat kepada lembaga zakat atau orang yang telah memberinya zakat. Apabila  mengalami kesulitan dapat diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat.

i.    Dibolehkan memberi zakat kepada gharim pada tahun dimana akan jatuh tempo, walaupun pembayarannya masih beberapa bulan kemudian. Tidak diperkenankan memberikan zakat untuk pembayaran hutang yang akan jatuh tempo pada tahun yang akan datang kecuali apabila pihak pemberi hutang menurunkan jumlah hutang karena pelunasan dilakukan secara langsung.

j.    Bagi orang yang memilki penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, tidak baik melakukan piutang demi untuk membangun pabrik atau membuka lahan pertanian atau rumah dengan berharap dapat melunasinya dari uang zakat, karena uang zakat diberikan untuk memenuhi kebutuhan orang fakir atau membuka peluang kerja bagi mereka agar mendapatkan penghasilan layak, dan tidak diperuntukan bagi orang yang memiliki penghasilan cukup dengan mengharap lebih kaya dari uang zakat.

أذا أخذ الغا رم من الزكاة بو صف الغرم فلا يجوزله أن ينفق هذا الما ل في سداد غر مه

6. Fisabilillah

Lafadz fisabilillah dalam al-Quran disebut sebanyak 50 kali, dengan perincian; 38 kali disebut dalam konteks peperangan dan jihad, 8 kali dalam konteks infaq; diantaranya 7 kali dalam konteks infak proses peperangan dan 1 kali berkaitan dengan zakat yang sedang menjadi pembahasan. Adapun 4 dalam konteks hijrah ke Negara Muslim.

Para pakar hukum Islam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan fisabilillah adalah pejuang di medan perang demi membela adama Islam yang lazim disebut dengan jihad.

Perlu dicatat bahwa ruang lingkup jihad tidak hanya terbatas pada peperangan di medan pertempuran, namun mencakup seluruh aspek membela agama Islam. Dalam sebuah hadis disebutkan :

عن أنس أن رسو ل لله .قل << جا هد وا المشر كين بأ موا لكم و أنفسكم والسنتكم >>

 “berjihadlah terhadap kaum musyrik dengan harta benda. Jiwa raga dan lisan kamu semua”

عن أبي سعيد الخد ر ي أن النبيز قل << إن من أعظم الجها د كلمة عد ل عند سلطا ن جا ءر >>

 “Termasuk jihad yang paling berat adalah menyampaikan sesuatu yang benar dihadapan pemimpin yang dzalim”
Hadist-hadist ini menunjukan bahwa membatasi makna jihad pada satu makna, yaitu jihad dengan jiwa raga (nafs) pertempuran di medan pertempuran – tidak memiliki landasan hukum.

Pembatasan para ulama mazhab atas maksud fisabilillah pada makna perang di emdan pertempuran, memiliki urgensi kareena kondisi social politik saat itu menuntu setiap muslim yang memilikikemampuan fisik untuk ikut andil membela agama islam yang setiap saat menghadapi ancaman musuh dari berbagai arah, eksistensi agama Islam dapat terwujud hanya dengan satu jalur yaitu kemenangan di medan pertempuran.

Berbeda dengan era modern, perang dengan senjata dianggap oleh dunia sebagai tindakan arogan, kriminal, keekjaman bahkan teroris. Kalangan non muslim tidak lagi mengandalkan senjata dalam upaya melemahkan umat Islam, berbagai macam jalan ditempuh untuk menghancurkan umat Islam melalui dari perang pemikiran, propaganda, dan konspirasi melalui isu-isu modern. Memecah belat umat Islam melalui intern orang Islam dan lain-lain. Hal ini menuntut para ulama kontemporer untuk dapat merumuskan kembali makna dan pemahaman fisabilillah dengan mempertimbangkan berbagai factor yang berkembang di masyarakat modern sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan umum dan mengindarai mafsadah yang menjadi tujuan utama Syariat Islam (maqasid syariah)

Fisabilillah menurut Ulama Modern

a.    Shadiq Hasan Khan (w.1307H)

Shadiq Hasan Khan mengemukakan bahwa maksud fisabilillah adalah jalan menuju kepada Allah SWT. Sedangkan jihad berperang di medan pertempuran merupakan jalan yang paling agung dan suci menuju kepada Allah, namun tidak ada dalil atau landasan apapun yang megkhususkan fisabilillah hanya untuk orang yang berjihad di medan pertempuran, sehingga dibolehkan mendistribusi zakat dari golongan fisabilillah untuk setiap usaha dengan tujuan mencapai keridhaan Allah. Ini semua berdasarkan makna secara bahasa, di mana kita wajib berpegang selama tidak ditemukan dalil-dalil Syara’ yang bertentangan.

Selanjutnya ia menambahkan bahwa termasuk fisabilillah adalah para ulama dan intelektual muslim yang bertugas mengurus kemaslahatan agama, mereka berhak mendapatkan zakat baik miskin atau kaya. Bahkan menyisihkan sebagian harta untuk kepentingan ini termasuk salah satu hak yang terbaik. Ulama adalah pewaris Nabi, bertugas menyampaikan ajaran agama, memikul beban berat yaitu menjaga eksistensi ajaran agama Islam.

b.    Rasyid Ridha (w.1345H)

Sayid Rasyud Ridha pengarang Tafsir al-Manar memaparkan pandangan para ulama klasik sekaligus mengambil kesimpulan yang menjadi pendapatnya: ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa orang yang berperang di medan pertempuran adalah yng dimaksud berperang di medan pertempuran adalah yang dimaksud dengan fisabilillah sebagai pihak yang berhak menerima zakat. Sebagian besar dari ulama mazhab membatasi ruang lingkup fisabilillah pada para pejuang tersebut, sedangkan sebagian lagi memperluas ruang lingkup fisabilillah.

Beberapa ayat al-Quran berbicara mengenai kegiatan dalam konteks fisabilillah, seperti dharb yaitu bepergian termasuk kegiatan fisabilillah, menafkahkan harta juga fisabilillah, kondisi kelaparan juga fisabilillah.  Begitu juga para sahabat memiliki pandangan luas, Ibnu Umar berpendapat: termasuk fisabilillah adalah orang yang bepergian haji dan umroh. Sedangkan Imam Ahmad san Ishaq bin Rahwiyah berpendapat termasuk fisabilillah adalah orang fakir yang hendak haji. Upaya mengembalikan syariat Islam agar dapat diimplementasikan, gerakan dakwah Islam, mempertahankan ajaran agama degan lisan dan tulisan.

Dari paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud fisabilillah adalah segala bentuk kegiatan yang bertujuan mencapai kemaslahatan umat yang menjadi pondasi urusan agama dan negara.

c.    Mahmud Syalthut (w.1383H)

Syekh Mahmud Syaltut menjabarkan fisabilillah dengan makna kemaslahatan umum uyang menjadi dasar tegaknya agma Islam dan Negara.

Yang paling utama adalah mempersiapkan sarana dan prasarana perang membela agama termasuk pendirian rumah sakit militer, kendaraan, jembatan, dll. Kemudian mempersiapkan dai-dai handal yang siap terjun berdakwah, menyampaiakn nilai-nilai keagungan dan toleransi Islam, serta melemahkan argumentasi orang-orang yang ingin melemahkan ajaran Islam. Begitu juga, mendukung upaya mewujudkan generasi yang hafal al-Quran melalui lembaga-lembaga, membangun masjid di daerah yang masih kekuranagan.

Dari uraian difahami bahwa jihad fisabilillah mempunyai dua makna; pertama : makna khusus yakni perang di medan pertempuran (al-qital atau al-ghazwah). Kedua : makna umum yaitu segala upaya menuju terciptanya kemaslahatan umat demi tegaknya ajaran agama Islam, lebih populer dengan istilah “sabil al-khair”.

Fisabilillah yang dimaksud dalam ayat 60 surat at-taubah bukan hanya menjadi prajurit atau tentara yang siap bertempur di medan perang. Lebih luas mencakup segala bentuk kegiatan melalui saran tulisan, lisan, pemikiran baik bidang pendidikan, social, ekonomi, maupun politik yang bermuara pada upaya membela dan menegakkan ajaran Islam di seluruh penjuru dunia. Perjuangan tersebut sama nilainya dengan berjuang di medan perang.

d.    Lembaga Fatwa Kuwait

Beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Fatwa di bawah naungan Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Islam Kuwait yang dikenal dengan nama Lembaga Fatwa dan Buhts Syar’i Kuwait;
Pertanyaan :

Apakah dibolehkan mengalihkan uang zakat yan telah terkumpul untuk golongan riqab, Ibnu Sabil dan muallaf yang terhenti tidak distribusikan untuk kepentingan pencetakan dan distribusi majalah Islam yang memiliki misi menumbuhkan pemahaman ajaran agama yang benar kepada umat Islam agar dapat memahami kandunga Al-Qur’an dan Hadits, mempertahankan akidah serta norma-norma budi pekerti yang mulai.

Jawaban :

Harta zakat yang terkumpul untuk tiga golongan yang telah disebutkan yaitu riqab, ibnu sabil dan muallaf tidak boleh berhenti. Golongan muallaf saat ini banyak di jumpai dalam kehidupan modern saat ini, golongan Ibnu Sabil yaitu orang yang kehabisan bekal diperjalanan walaupun dirinya kaya di tempat tinggalnya, adapun riqab untuk saat ini diantaranya adalah membebaskan tawanan muslim dari penjara. Bagian zakat untuk tiga golongan ini tidak diperkenankan untuk dialihkan. Namun berbagai kegiatan modern dapat dikategorikan ke dalam salah satu golongan yang delapan dengan dalil yang sahih. Diantaranya adalah mendanai penerbitan majalah yang memiliki misi dakwah yang ditujukan kepada non muslim agar memeluk agama Islam atau objek dakwahnya umat Islam dalam rangka memperkokoh keimanan dari upaya kristenisasi atau pendangkalan akidah, kegiatan seperti ini termasuk dalam golongan fisabilillah yang makna asalnya adalah jihad. Sedangkan kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk jihad.

Lembaga Zakat Internasional

Simposium (nadawah) I untuk persoalan zakat Kontemporer yang diadakan oleh Lembaga Zakat Internasional (al-haiah as-Syar’iyah al-‘Alamiyah li az-Zakat) tahun 1988 di Kairo menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya terkait dengan golongan fisabilillah, yaitu ;

Yang dimaksud golongan fisabilililah adalah jihad dengan makna lebih luas sebagaimana ditetapkan oleh fuqaha yaitu segala kegiatan yang berorientasi pada penegakan agama Islam, menjaga dan meleestarikan kalimatullah. Ruang lingkup jihad mencakup kegiatan dakwah, upaya implementasi syariat dalam kehidupan masyarakat, upaya menghalau aliran-aliran dan pemikiran yang meghancurkan umat Islam.

Diantara kegiatan yang ternasuk dalam kategori jihad adalah sebagai berikut:

-    Mendanai pos-pos dakwah yang dijalankan oleh orang-orang muslim berkompeten. Berada di Negara. Negara yang berpenduduk mayoritas non muslim agar dapat mengemban misi dakwah melalui berbagai media yang tersedia dan sesuai dengan kebutuhan.

-    Mendanai berbagai kegiatan yang berorientasi menanamkan dan memperkokoh nilai-nilai ajaran agama di kalangan minoritas muslim yang berada di Negara-negara yang berpenduduk mayoritas non muslim.

7.    Ibnu Sabil

Orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil) adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya. Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Sedang dalam perjalanan di luar lingkungan negeri tempat tinggalnya. Jika masih di lingkungan negeri tempat tinggalnya, lalu ia dalam keadaan membutuhkan, maka ia dianggap sebagai fakir atau miskin.

b. Perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga pemberian zakat itu tidak menjadi bantuan untuk berbuat maksiat.

c. Pada saat itu ia tidak memiliki biaya untuk kembali ke negerinya, meskipun di negerinya sebagai orang kaya. Jika ia mempunyai piutang yang belum jatuh tempo, atau pada orang lain yang tidak diketahui keberadaannya, atau pada seseorang yang dalam kesulitan keuangan, atau pada orang yang mengingkari utangnya, maka semua itu tidak menghalanginya berhak menerima zakat.

Calon musafir tidak termasuk ibnu sabil ini adalah pendapat jumhur, dengan alasan bahwa sabil adalah jalan, maka ibnu sabil adalah orang jalanan yang ada di jalan bukan orang yang hendak jalan. Kedua: muqim termasuk ibnu sabil bila dia hendak berangkat dari negerinya, akan tetapi dia tidak mempunyai harta sebagai bekal dalam safarnya, ini adalah madzhab Syafi’i, dengan mengqiyaskannya dengan musafir dalam arti yang sebenarnya.

Fatwa an-Nadwah li Qadhaya az-Zakah al-Muashirah kesembilan terkait dengan Ibnu Sabil :

1.    Ibnu sabil adalah musafir dalam arti yang sebenarnya, sejauh apa pun jarak perjalanannya, yang membutuhkan bekal karena hilangnya harta atau habisnya bekal, sekalipun dia adalah orang kaya di negerinya.

2.    Syarat memberikan zakat kepada ibnu sabil adalah:
a.    Hendaknya perjalanannya bukan perjalanan maksiat.
b.    Hendaknya dia tidak bisa mendapatkan hartanya.

3.    Ibnu sabil diberi sesuai dengan hajatnya berupa bekal, perhatian dan penginapan, biaya perjalanan ke tempat yang dituju kemudian pulang ke negerinya.

4.    Ibnu sabil tidak dituntut untuk menghadirkan bukti atas lenyapnya harta dan habisnya nafkah, kecuali bila keadaannya tidak menunjukkan hal itu.

5.    Ibnu sabil tidak wajib berhutang sekalipun ada orang yang mau memberinya hutang, dia juga tidak wajib untuk bekerja sekalipun mampu bekerja.

6.    Ibnu sabil tidak wajib mengembalikan sisa bekal di tangannya dari harta zakat saat dia sudah tiba di negerinya dan hartanya, sekalipun lebih baik baginya bila dia mengembalikan sisa tersebut bila dia adalah orang yang berkecukupan ke Baituz Zakah atau kepada salah satu pos penerima zakat.

7.    Orang-orang berikut ini termasuk ke dalam ibnu sabil dengan syarat dan ketentuan di atas:
a.    Jamaah haji dan umrah.
b.    Penuntut ilmu dan pencari kesembuhan (pengobatan).
c.    Para da’i ke jalan Allah Ta’ala.
d.     Orang-orang yang berperang di jalan Allah Ta’ala.
e.     Orang-orang yang diusir dan dipindahkan dari negeri mereka atau tempat tinggal mereka.
f.    Para perantau yang hendak pulang kampung namun tidak memiliki bekal.
g.    Orang-orang yang berhijrah yang berlari menyelamatkan agama mereka yang dihalang-halangi untuk pulang ke negeri mereka atau mengambil harta mereka.
h.    Orang-orang yang mengemban tugas dan para wartawan yang berusaha mewujudkan kemaslahatan informasi syar’i.

Zakat Harus Diberikan Sama Rata Kepada Semua Sasaran

Berkaitan dengan pembahasan ini. Yusuf Qardhawi dalam Fiqhuz-Zakat menyimpulkan sebagai berikut.

a.    Dibagi kepada semua mustahiq.

Jika harta zakat yang terkumpul itubbanyak dan semua mustahiq ada maka zakat harus dibagikan kepada semua mustahiq. Tidak boelh ada satu sasaranpun yang boleh dihalangi untuk mendapatkan , apabila itu merupakan haknay serta benar-benar dibutuhkan. Ini hanya berlaku bagi imam atau hakim agama yang mengumpulkan zakat dan membagikannya pada mustahiq.

b.    Tidak wajib menyamakan pemberian pada semua mustahiq.

Jika semua mustahiq ada maka tidak wajib menyamakan dalam pemberiannya. Itu semua tergantung pada jumlah dan kebutuhannya. Sasaran yang didahulukan ialah yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya dengan bagian yang besar.

c.    Boleh memberikan semua zakat pada sebagian mustahiq tertentu saja.

Zakat yang terkumpul boleh diberikan pada sebagian sasaran tertentu saja mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syara’.

d.    Fakir dan miskin adalah dua golongan yang diutamakan menerima zakat.

Golongan fakir dan miskin adalah sasaran utama yang harus menerima zakat karena memberi kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama dari zakat. Dalam beberapa hadis rasulullah saw mengkhususkan sasaran ini dengan menyatakan,“Zakat itu diambil dari orang yang kaya dan diberikan kepada orang fakir”.

e.    Bagian bagi amil zakat tidak lebh dari 1/8 dari hasil zakat

Ini adalah pendapat Madzhab Syafi’i yang menentukan bats paling tinggi yang diberikan kepada petugas uang menerima dan membagikan zakat, yaitu 1/8 dari hasi zakat tidak boleh dari itu.

f.    Jika harta zakat yang terkumpul sedikit maka diberikan kepada satu mustahiq saja.
Apabila harta zakat itu sedikit, seperti harta perorangan yang tidak begitu besar maka zakat diberikan kepada satu sasaran saja, sebagaimana yang dikemukakan oleh An-Nakha’i dan Abu Tsaur. Bahkan, diberikan pada satu individu, sebagaimana dikemukakan oleh Abu Hanifah agar pemberian itu dapat mencukupi kebutuhan si mustahiq.

C.    KESIMPULAN

Golongan yang berhak menerima zakat antara lain :

1.    Fakir
Fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan atau memiliki penghasilan namu tidak sampai setengah dari biaya pemenuhan kebutuhan pokok (sandang pangan, tempat tinggal dan berbagai kebutuhan pokok lainnya), baik untuk diri sendiri maupun anggota keluarga yang menjadi tanggungannya.

2.    Miskin
Miskin adalah mereka yang mempunyai harta atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik untuk diri sendiri maupun keluarga yang menjadi tanggungannya, tetapi tidak sepenuhnya tercukupi.

3.    Amil
Amil adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan hal-hak yang berkaitan zakat, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, sampai penyaluran atau distribusi harta zakat.

4.    Muallaf
Para pakar hukum Islam membagu muallaf menajdi dua kelompok, yaitu kelompok mulsim dan kelompok non muslim.

Ada empat golongan yang termasuk muallaf dari kelompok muslim yaitu :

a.    Orang yang baru masuk Islam, ia berhak meneria bantuan zakat untuk membantu kondisi ekonominya karena telah berpisah dengan ayah ibu dan keluarga berserta harta bendanya, bahkan diusir dan dimusuhi oleh seluruh anggota keluarganya. Begitu juga pemimpin atau tokoh umat Islam yang berpengaruh dikalangannya, akan tetapi imannya masih lemah, mereka diberi bagian dari zakat dengan harapan imannya bertambah mantap dan kuat.

b.    Pimpinan dan tokoh masyarakat yang telah memeluk agama Islam, mempunyai rekan dan sahabat non muslim. Dengan memberi mereka zakat diharapkan bersedia berusaha mengajak mereka untuk memeluk Islam.

c.    Umat Islam yang tinggal dibenteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh. Mereka diberi zakat dengan harapan dapat mempertahankan masyarakat dan Negara dari serbuan musuh.

d.    Orang-orang Islam yang dapat mengusahakan penarikan zakat dari pihak-pihak yang enggan mengeluarkan zakat.

Adapun muallaf dari golongan non mulsim yaitu :

a.    Golongan yang diharapakan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya.
b.    Golongan orang yag dikhawatirkan dapat mengancam ketentraman umat Islam mereka ini termasuk dalam kelompok mustahiq zakat dengan harapan dapat mencegah kejahatannya.

5.    Riqab

Riqab adalah memerdekakan hamba sahaya baik lelaki (‘abadun) atau perempuan (amatun) yang masih dimiliki oleh seseorang.

Upaya memerdekakan budak di sini mencakup dua kelompok budak. Pertama : mukatab, yaitu hamba shaya yang berakad dengan majikannya untuk menebus dirinya dengan cara membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan. Ia berhak menerima zakat untuk membantu pembayaran yang harus ditunakaikannya kepada majikannya. Kedua : ghairu mukatab, yaitu budak yang sepenuhnya dimiliki seseorang tanpa ada kontrak dengan majikannya untuk membebaskannya dirinya. Seorang yang diberi mandat untuk mengurus zakat dapat mendistribusikan zakat kepada golongan kedua ini agar mereka terbebas dari belunggu perbudakan.

6.    Gharim

Gharim adalah kata dari bahasa Arab yang bermakna orang yang memiliki hutang, bentuk jamaknya gharimun.

7.    Fisabilillah

Fisabilillah adalah pejuang di medan perang demi membela adama Islam yang lazim disebut dengan jihad.
Perlu dicatat bahwa ruang lingkup jihad tidak hanya terbatas pada peperangan di medan pertempuran, namun mencakup seluruh aspek membela agama Islam.

8.    Ibnu Sabil

Orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil) adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya.

DAFTAR PUSTAKA

Mu’is, Fahrur.  2011. Zakat A-Z Panduan Mudah Lengkap dan Praktis Tentang Zakat. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
Yunaz, 8 Golongan Asnaf Yang layak Menerima Zakat, diakses pada sabtu, 7 Mei 2016 di https://mochamadyusliyunus.wordpress.com

ZAKAT SAHAM DAN ZAKAT OBLIGASI

A.    LATAR BELAKANG

Secara hakikat zakat adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan, pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwasannya zakat saham dan obligasi tidak terbatas zakatnya.

Instrumen pasar modal dapat dibedakan atas surat berharga yang sifat untung (bonds atau obligasi) dan surat berharga yang bersifat pemilikan (saham atau equiti). Obligasi adalah bukti pengakuan berutang dari perusahaan. Sedangan saham adalah bukti penyertaan modal dalam perusahaan.

B.    ZAKAT SAHAM

1.    Pengertian Saham

Menurut bahasa Indonesia saham artinya serta atau sero, secara definitif, saham adalah surat bukti bagi persero dalam perseroan terbatas. Saham merupakan hak kepemilikan terhadap sejumlah tertentu kekayaan suatu perseroan terbatas (PT). setiap lembar saham memiliki nilai tertentu yang sama. Dan besarnya hak kepemilikan seseorang atas harta perusahaan ditentukan oleh jumlah lembar saham yang dimiliki.

Dalam ensiklopedi Indonesia disebutkan, bahwa saham adalah surat bukti yang menyatakan bahwa seseorang turut serta dalam suatu perseroan terbatas (PT). Pemilik saham disebut persero, ia berhak atas sebahagian laba yang dihasilkan perusahaan yang dijalankan oleh PT yang bersangkutan. Persero juga berhak berpendapat dalam urusan-urusan mengenai pemimpin perusahaan

2.    Jenis-jenis saham

a.    Jenis saham berdasarkan cara peralihan

•    Saham atas unjuk
Saham atas unjuk adalah saham yang tidak mempunyai nama pemilik saham tersebut. Dengan demikian saham ini sangat mudah untuk di peralihkan.

•    Saham atas nama
Saham atas nama adalah saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya. Cara peralihan saham yang demikian harus melalui prosedur tertentu.

b.    Jenis saham berdasarkan hak tagihan

•    Saham biasa
Saham biasa adalah saham yang menempatkan pemiliknya pada posisi paling akhir dalam hal pembagian deviden,hak atas hartakekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut mengalaami likuiditas.

•    Saham preferen
Saham preferen adalah saham yang memmberikan prioritas pilihan kepada pemegangnya.

3.    Pandangan Mengenai Zakat Saham

Menurut Syekh Abdur Rahman dalam bukunya “ Almuamalatu Al Haditha Wa Ahkam” ia berkata banyak orang yang memiliki saham perusahaan tidak mengetahui bagaimana hukum zakat saham-saham itu. Ada yang mengira bahwa saham-saham itu tidak wajib zakat,dan ada yang mengira saham itu mutlak wajib zakat, jadi yang benar dilihat bentuk saham itu sesuai dengan bentuk perusahaan yang menerbitkanya

Syeikh Abdul Rahman Isa  mengemukakan dua pendapat yang berkaitan dengan kewajiban zakat pada saham , kriteria wajib zakat atas saham-saham perusahaan adalah perusahaan-perusahaan itu harus melakukan kegiatan dagang, apakah itu disertai kegiatan industri maupun tidak.  Yaitu :

a)    Pertama, jika perusahaan itu merupakan perusahaan industri murni, artinya tidak melakukan kegiatan perdagangan, maka sahamnya tidaklah wajib dizakati. Misalnya perusahaan hotel, biro perjalanan, dan angkutan (darat, laut, udara). Alasannya adalah saham-saham itu terletak pada alat-alat, perlengkapan, gedung-gedung, sarana dan prasarana lainnya. Akan tetapi keuntungan yang ada dimasukan ke dalam harta para pemilik saham tersebut, lalu zakatnya dikeluarkan bersama harta harta lainya.

b)    Kedua, jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual barang-barang, tanpa melakukan kegiatan pengolahan, seperti perusahaan yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan dagang internasional, perusahaan ekspor-impor, maka saham-saham atas perusahaan itu wajib dikeluarkan zakatnya.
Sebagian ulama lagi berpendapat, bahwa saham dan obligasi sama dengan barang dagangan dan merupakan harta kekayaan.

Dengan demikian Abu Zahrah, Abd Rahman Hasan Dan Abd Wahaab Khallaf mengatakan bahwa saham dan obligasi sebagai surat berharga yang diperjualbelikan. bila saham dan obligasi dianggap sebagai barang dagangan, maka zakatnya berlaku sebagai barang dagangan, yaitu sebesar 2,5%.

Menurut Yusuf Qardawi, bahwa zakat saham dan obligasi dilihat dari jenis perusahaan yang mengeluarkannya, apakah perusahaan itu perusahaan industri atau perdagangan atau campuran keduanya. Saham hanya bisa dinilai setelah perusahaan yang mencerminkan sebagai kekayaan itu diketahui. Saham dan obligasi termasuk ke dalam kategori barang dagangan  (komoditas perdagangan).

Dengan demikian, benarlah jika keduanya termasuk harta yang wajib zakat sebagaimana harta-harta dagang lainnya dan disamakan dengan harta kekayaan dagang, meskipun saham adalah halal sedangkan obligasi adalah haram. Namun demikian, hal itu tidaklah menghalangi wajibnya zakat pada obligasi karena mendayagunakan hasil usaha yang buruk untuk bersedekah (zakat) merupakan perkara yang tidak dilarang.

Namun, menurut Yusuf Qardhawi bahwa beliau memperlakukan perusahaan-perusahaan tersebut secara sama, bagaimanapun bentuknya. Membedakan zakat pada jenis perusahaan adalah tindakan yang tidak ada landasannya yang jelas dari Quran, sunnah, ijmak, dan qiyas yang benar. Karena saham-saham baik pada yang pertama maupun yang kedua sama-sama merupakan modal yang bertumbuh yang memberikan keeuntungan tahunan yang terus mengalir, bahkan pada yang kedua keuntungan itu bisa lebih besar.

4.    Nishab dan Kadar Zakat Saham

Saham dianalogikan pada zakat perdagangan, baik nishab maupun ukurannya yaitu senilai  85 gram emas dan zakatnya sebesar 2,5%. Sementara itu muktamar  internasional pertama tentang zakat (Kuwait, 29 Rajab 1404 H) menyatakan bahwa jika perusahaan telah mengeluarkan zakatnya sebelum dividen dibagikan kepada pemegang saham, maka pemegang saham tidak perlu  lagi mengeluarkan zakatnya. Jika belum mengeluarkan, maka tentu para pemegang sahamlah yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Dan hal ini harus dituangkan dalam peraturan perusahaan agar tidak terjadi pembayaran zakat ganda Apabila perusahaan itu belum mengeluarkan zakatnya, maka si pemilik saham wajib membayar zakat dengan cara sebagai berikut :

Bila si pemilik bermaksud memperjualbelikan sahamnya, maka volume zakat yang wajib dikeluarkan ialah sebesar 2,5% dari harga pasaran yag berlaku pada waktu kekayaan mencapai haul seperti komoditas dagang yang lain. Jika si pemilik  hanya mengambil keuntungan dari laba tahunan saham itu, maka cara pembayaran zakatnya adalah sebagai berikut

•    Jika ia bisa mengetahui, melalui perusahaan yang mengeluarkan saham atau pihak lain, nilai setiap saham dari total kekayaan yang wajib ia zakati, maka ia wajib membayar zakatnya sebesar 2,5% dari nilai saham itu.

•    Jika ia tidak dapat mengetahuinya, maka ia harus menggabungkan laba saham tersebut dengan kekayaan yang lain dalam penghitungan haul dan nishab kemudian membayar zakatnya sebesar 2,5%.

C.    ZAKAT OBLIGASI

1.    Pengertian Obligasi

Obligasi adalah perjanjian tertulis dari bank, perusahaan, atau pemerintah kepada pembawanya untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu dengan bunga tertentu pula.

2.    Jenis-jenis obligasi

•    Obligasi emas, yaitu suatu jaminan bahwa bunga dan pengambilan pinjaman akan dibayar dengan uang emas
•    Obligasi hipotek yang dijamin dengan rungguhan barang tak bergerak
•    Obligasi dengan bagian keuntungan kecuali yang sudah ditentukan
•    Obligasi yang dapat konversi
•    Bilyat perbendaharaan, yaitu obligasi negara berjangka pendek, biasanya satu tahun dan sebagainya

3.    Pandangan Mengenai Saham Obligasi

Untuk menentukan status hukum bermuamalah dengan obligasi sebaiknya dilihat pembagian jenis obligasi tersebut. Terdapat 2 macam obligasi yang sekarang kita kenal, yaitu obligasi konvensional dan obligasi syariah.

a)    Obligasi Konvensional

Para ulama sepakat mengenai keharaman bermuamalah dengan obligasi jenis ini karena sarat dengan unsur ribawi, namun kontroversi justru terjadi pada hukum mengeluarkan zakatnya.

Obligasi sangat tergantung kepada bunga yang termasuk kategori riba yang dilarang secara tegas oleh ajaran Islam. Meskipun demikian, yang menarik adalah bahwa sebagian ulama‘ walaupun sepakat dengan haramnya bunga tetapi mereka tetap menyatakan bahwa obligasi adalah satu objek atau sumber zakat dalam perekonomian modern ini.

•    Pendapat pertama, mengatakan bahwa zakat tidak wajib dikenakan atas obligasi dan bunga yang diperoleh, karena mengandung unsur riba (bunga) yang diharamkan syara’. Oleh karena itu, mengeluarkan zakat dari sesuatu yang haram hukumnya tidak sah.

•    Pendapat kedua, agak moderat. Pendapat ini mengatakan bahwa meskipun muamalah dengan obligasi konvensional haram secara syara’, tidak berarti pelakunya dibebaskan dari zakat. Kepemilikan si pembeli atas obligasi tersebut sah secara syara’ dan obligasi tersebut merupakan harta produktif yang dapat diperjualbelikan dan memberikan keuntungan bagi pemiliknya

Haramnya bunga tidak bisa dijadikan alasan untuk membebaskan pemilik obligasi dari kewajiban membayar zakat, oleh karena mengerjakan perbuatan terlarang  tidak bisa memberikan keistimewaan kepada yang mengerjakan.

Muhammad Abu Zahrahmenyatakan bahwa jika obligasi itu kita bebaskan dari zakat, maka akibatnya orang lebih suka memanfaatkan obligasi dari pada saham. Dengan demikian, orang akan terdorong untuk meninggalkan yang halal dan melakukan yang haram. Dan juga bila ada harta haram, sedangkan pemiliknya tidak diketahui, maka ia disalurkan kepada sedekah

b)    Obligasi Syariah

Jika Obligasi tersebut adalah obligasi syariah, maka hukumnya halal dan wajib dizakatkan, baik obligasinya maupun keuntungan yang diperoleh. Obligasi syariah menggunakan akad Mudharabah, dengan prosentase bagi hasil yang disetujui kedua belah pihak. Obligasi itu menjadi wajib dikeluarkan zakatnya, apabila telah memenuhi persyaratan, yaitu Islam, merdeka, milik sendiri.

4.    Nishab dan Kadar Zakat Obligasi

Mengenai nishab dan kadar zakat obligasi ini terdapat dua pendapat dalam obligasi konvensional. Pendapat pertama, Zakat wajib dikeluarkan atas harga atau nilai dari obligasi itu sendiri dan bukan dari bunganya. Besarnya suku zakat adalah 2,5 persen yang dikeluarkan setiap akhir tahun, beranalogi pada zakat komoditas perdagangan. Sementara itu, bunga atau keuntungan yang diperoleh wajib disedekahkan semuanya untuk fakir miskin atau kepentingan umum Ini adalah pendapat Abdurrahman Isa, seorang pakar ekonomi Islam.

Pendapat kedua, yaitu pendapat Wahbah al-Zuhaili, dimana zakat wajib atas obligasi dan bunganya sekaligus. Mekanisme pengeluaran zakatnya adalah dengan menggabungkan nilai keduanya pada waktu jatuh tempo dan dikeluarkan jika telah mencapai haul dan nishab dengan suku zakat sebesar 10%, dianalogikan dengan zakat pertanian dan perkebunan

Melihat kedua pendapat di atas, agaknya pendapat pertama yang lebih tepat. Mengenakan zakat pada bunga yang diperoleh tidak diperbolehkan, karena bunga tersebut tidak halal dan harus dikeluarkan semuanya untuk fakir miskin atau kepentingan umum. Tetapi sejauh pemilikan obligasi sah secara agama, maka zakatpun harus dikenakan atas obligasi itu. Suku zakat 2,5 persen, dianalogikan dengan zakat komoditas perdagangan.

Sedangkan besarnya suku zakat untuk obligasi syariah adalah 2,5 persen pertahun (bila mencapai haul dan nishab), dianalogikan pada zakat komoditi perdagangan.

D.    CONTOH PERHITUNGAN ZAKAT SAHAM DAN OBLIGASI

1.    Perhitungan Zakat Saham

Contoh Pertama

Pak Yusuf memiliki saham PT Amanah Setia 80.000 lembar dengan harga perlembar adalah Rp. 1.000 maka total Rp. 80.000.000,- dan deviden Rp. 200/lembar = 80.000 x 200 = Rp. 16.000.000.

Jadi total saham ditambah deviden = 80.000.000 + 16.000.000 = 96.000.000,- Karena harta Pak Yusuf lebih dari Nishab (85 gram emas = Rp. 25.500.000,-) maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% x 96.000.000,- = Rp. 2.400.000,- (wajib zakat).

Al-hasil, zakat saham perusahaan dikenakan pada saham dan keuntungannya sekaligus karena dianalogikan dengan perdagangan besarnya 2,5%, jika harta tersebut cukup nishab dan haul saat itulah zakat wajib diwajibkan.

Contoh Kedua

Nyonya Fatimah memiliki 500.000 lembar saham PT. Abdi Ilahi Rabbi. Harga nominal Rp. 5.000,00/lembar. Pada akhir tahun buku, setiap lembar saham memperoleh deviden Rp. 3.00,00. Bagaimana perhitungan zakatnya?

Jawabannya :
Nilai saham (book value)(500.000 x Rp. 5.000,-) = Rp. 2.5000.000.000,00. Deviden (500.000 x Rp 300,-) = Rp.150.000.000,00. Total Rp. 2.650.000.000,00. Maka zakat yang harus dikeluarkan adalah : 2,5% x Rp. 2.650.000.000,00 = Rp. 66.750.000,00.

2.    Perhitungan Zakat Obligasi

a)    Obligasi Konvensional

Pak Saadi memiliki obligasi PT. Infrastruktur Jaya  sebesar Rp 550.000.000 untuk proyek pembangunan pabrik baru. Bunga yang akan diberikan adalah 10% per tahun dengan jangka waktu obligasi 10 tahun. Pada akhir tahun pertama. Bagaimana perhitungan zakatnya?

Jawabannya:

Nilai Obligasi     = Rp 550.000.000
Bunga     1 th    = 10% x Rp 550.000.000 = Rp 55.000.000
Total kekayaan 1 th    = Rp 550.000.00 + Rp 55.000.000
            = Rp 605.000.000

Apabila bunga tidak dihitung zakat. Maka, hanya dihitung nilai obligasinya, yaitu :
2,5% x Rp 550.000.000 = Rp 13.750.000 yang wajib dizakatkan.

b)    Obligasi Syariah (sukuk)

Pak Saadi memiliki sukuk PT. Barokah Mulia  sebesar Rp 550.000.000 untuk proyek pengembangan produk. Bagi hasil yag disepakati adalah 60:40 per tahun dimana 60% untuk Pak Saadi, dengan jangka waktu sukuk 10 tahun. Pada akhir tahun pertama. Bagaimana perhitungan zakatnya?

Jawabannya :

Nilai sukuk     = Rp 550.000.000
Bagi Hasil        = 60:40

Apabila Pendapatan setelah satu  tahun Rp 100.000.000, maka Bagi hasil untuk Pak Saadi sebesar 60% x Rp Rp 100.000.000 = Rp 60.000.000, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah :

Nilai sukuk + keuntungan = Rp 550.000.000 + Rp 60.000.000
                    = Rp 610.000.000
Nilai zakat            = 2,5% x Rp 610.000.000
                    = Rp 15.250.000

E.    PERBEDAAN SAHAM DAN OBLIGASI

Saham    Obligasi

Bagian penyertaan dalam modal dasar suatu PT.pemegang saham adalah emiten, pemilik perusahaan    Bukti pengakuan utang / pinjaman uang dari masyarakat (publik). Pemegang obligasi adalah kreditur
Penanaman dana tidak terbatas, jangka waktunya selama perusahaan masih beroperasi    Terbatas waktu

•    Jangka pendek
•    Jangka menengah
•    Jang panjang

Dividen ditambah dengan kemungkinan    Bunga tetap (suku bunga tahunan
Risiko relative lebih besar    Resiko relative lebih kecil
Hak suara dalam rapat pemegang saham turut menentukan kebijakan perusahaan    Hak pemegang obligasi dalam rapat umum pemegang obligasi terbatas pada lahan pinjaman saja

Dalam hal likuiditas pemegang saham mempunyai klaim terakhir terhadap aset peruhaan    Dalam hal likuiditas pemegang obligasi mempunyai klaim untuk didahulukan terhadap pemegang saham

Dasar perikatan ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan    Dasar perikatan ditentukan dalam perjanjian perwalian

F.    PENUTUP

Saham adalah surat bukti bagi persero dalam perseroan terbatas. Saham merupakan hak kepemilikan terhadap sejumlah tertentu kekayaan suatu perseroan terbatas (PT). sedangkan Obligasi adalah surat bukti turut serta dalam pinjaman kepada perusahaan atau badan pemerintahan. Mengenai zakat saham dan obligasi, ada ulama yang berpendapat bahwa apabila perusahaan itu merupakan perusahaan murni tidak melakukan kegiatan dagang, maka tidak wajib zakat kecuali apabila penghasilannya digabungkan dengan harta kekayaan yang dimiliki. Dan ada pula ulama yang memandang bahwa saham dan obligasi sama dengan barang dagangan, maka zakatnya sama dengan zakat barang dagangan yaitu sebesar 2,5%.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2009, Fiqh Ibadah. Jakarta: Amza
Abu Zuhrah, Muhammad, 1989,  Penerapan Zakat dalam Dunia Modern , Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota
Fakhruddin, 2008,  Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia , Malang : UIN Malang Press
Hasan, M. Ali, 1997, Masail Fiqhiyah, Jakarta, PT Raja Grafindo persada
Hasan, M. Ali, 2006 , Zakat Dan Infak, Jakarta:Kencana
Nasarudin, M. Irsan, 2004,  Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta,kencana
Qardawi, Yusuf, 2007, Hukum Zakat, Bogor: PT.Pustaka Litera Antar Nusa
A.    LATAR BELAKANG

Secara hakikat zakat adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan, pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwasannya zakat saham dan obligasi tidak terbatas zakatnya.

Instrumen pasar modal dapat dibedakan atas surat berharga yang sifat untung (bonds atau obligasi) dan surat berharga yang bersifat pemilikan (saham atau equiti). Obligasi adalah bukti pengakuan berutang dari perusahaan. Sedangan saham adalah bukti penyertaan modal dalam perusahaan.

B.    ZAKAT SAHAM

1.    Pengertian Saham

Menurut bahasa Indonesia saham artinya serta atau sero, secara definitif, saham adalah surat bukti bagi persero dalam perseroan terbatas. Saham merupakan hak kepemilikan terhadap sejumlah tertentu kekayaan suatu perseroan terbatas (PT). setiap lembar saham memiliki nilai tertentu yang sama. Dan besarnya hak kepemilikan seseorang atas harta perusahaan ditentukan oleh jumlah lembar saham yang dimiliki.

Dalam ensiklopedi Indonesia disebutkan, bahwa saham adalah surat bukti yang menyatakan bahwa seseorang turut serta dalam suatu perseroan terbatas (PT). Pemilik saham disebut persero, ia berhak atas sebahagian laba yang dihasilkan perusahaan yang dijalankan oleh PT yang bersangkutan. Persero juga berhak berpendapat dalam urusan-urusan mengenai pemimpin perusahaan

2.    Jenis-jenis saham

a.    Jenis saham berdasarkan cara peralihan

•    Saham atas unjuk
Saham atas unjuk adalah saham yang tidak mempunyai nama pemilik saham tersebut. Dengan demikian saham ini sangat mudah untuk di peralihkan.

•    Saham atas nama
Saham atas nama adalah saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya. Cara peralihan saham yang demikian harus melalui prosedur tertentu.

b.    Jenis saham berdasarkan hak tagihan

•    Saham biasa
Saham biasa adalah saham yang menempatkan pemiliknya pada posisi paling akhir dalam hal pembagian deviden,hak atas hartakekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut mengalaami likuiditas.

•    Saham preferen
Saham preferen adalah saham yang memmberikan prioritas pilihan kepada pemegangnya.

3.    Pandangan Mengenai Zakat Saham

Menurut Syekh Abdur Rahman dalam bukunya “ Almuamalatu Al Haditha Wa Ahkam” ia berkata banyak orang yang memiliki saham perusahaan tidak mengetahui bagaimana hukum zakat saham-saham itu. Ada yang mengira bahwa saham-saham itu tidak wajib zakat,dan ada yang mengira saham itu mutlak wajib zakat, jadi yang benar dilihat bentuk saham itu sesuai dengan bentuk perusahaan yang menerbitkanya

Syeikh Abdul Rahman Isa  mengemukakan dua pendapat yang berkaitan dengan kewajiban zakat pada saham , kriteria wajib zakat atas saham-saham perusahaan adalah perusahaan-perusahaan itu harus melakukan kegiatan dagang, apakah itu disertai kegiatan industri maupun tidak.  Yaitu :

a)    Pertama, jika perusahaan itu merupakan perusahaan industri murni, artinya tidak melakukan kegiatan perdagangan, maka sahamnya tidaklah wajib dizakati. Misalnya perusahaan hotel, biro perjalanan, dan angkutan (darat, laut, udara). Alasannya adalah saham-saham itu terletak pada alat-alat, perlengkapan, gedung-gedung, sarana dan prasarana lainnya. Akan tetapi keuntungan yang ada dimasukan ke dalam harta para pemilik saham tersebut, lalu zakatnya dikeluarkan bersama harta harta lainya.

b)    Kedua, jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual barang-barang, tanpa melakukan kegiatan pengolahan, seperti perusahaan yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan dagang internasional, perusahaan ekspor-impor, maka saham-saham atas perusahaan itu wajib dikeluarkan zakatnya.
Sebagian ulama lagi berpendapat, bahwa saham dan obligasi sama dengan barang dagangan dan merupakan harta kekayaan.

Dengan demikian Abu Zahrah, Abd Rahman Hasan Dan Abd Wahaab Khallaf mengatakan bahwa saham dan obligasi sebagai surat berharga yang diperjualbelikan. bila saham dan obligasi dianggap sebagai barang dagangan, maka zakatnya berlaku sebagai barang dagangan, yaitu sebesar 2,5%.

Menurut Yusuf Qardawi, bahwa zakat saham dan obligasi dilihat dari jenis perusahaan yang mengeluarkannya, apakah perusahaan itu perusahaan industri atau perdagangan atau campuran keduanya. Saham hanya bisa dinilai setelah perusahaan yang mencerminkan sebagai kekayaan itu diketahui. Saham dan obligasi termasuk ke dalam kategori barang dagangan  (komoditas perdagangan).

Dengan demikian, benarlah jika keduanya termasuk harta yang wajib zakat sebagaimana harta-harta dagang lainnya dan disamakan dengan harta kekayaan dagang, meskipun saham adalah halal sedangkan obligasi adalah haram. Namun demikian, hal itu tidaklah menghalangi wajibnya zakat pada obligasi karena mendayagunakan hasil usaha yang buruk untuk bersedekah (zakat) merupakan perkara yang tidak dilarang.

Namun, menurut Yusuf Qardhawi bahwa beliau memperlakukan perusahaan-perusahaan tersebut secara sama, bagaimanapun bentuknya. Membedakan zakat pada jenis perusahaan adalah tindakan yang tidak ada landasannya yang jelas dari Quran, sunnah, ijmak, dan qiyas yang benar. Karena saham-saham baik pada yang pertama maupun yang kedua sama-sama merupakan modal yang bertumbuh yang memberikan keeuntungan tahunan yang terus mengalir, bahkan pada yang kedua keuntungan itu bisa lebih besar.

4.    Nishab dan Kadar Zakat Saham

Saham dianalogikan pada zakat perdagangan, baik nishab maupun ukurannya yaitu senilai  85 gram emas dan zakatnya sebesar 2,5%. Sementara itu muktamar  internasional pertama tentang zakat (Kuwait, 29 Rajab 1404 H) menyatakan bahwa jika perusahaan telah mengeluarkan zakatnya sebelum dividen dibagikan kepada pemegang saham, maka pemegang saham tidak perlu  lagi mengeluarkan zakatnya. Jika belum mengeluarkan, maka tentu para pemegang sahamlah yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Dan hal ini harus dituangkan dalam peraturan perusahaan agar tidak terjadi pembayaran zakat ganda Apabila perusahaan itu belum mengeluarkan zakatnya, maka si pemilik saham wajib membayar zakat dengan cara sebagai berikut :

Bila si pemilik bermaksud memperjualbelikan sahamnya, maka volume zakat yang wajib dikeluarkan ialah sebesar 2,5% dari harga pasaran yag berlaku pada waktu kekayaan mencapai haul seperti komoditas dagang yang lain. Jika si pemilik  hanya mengambil keuntungan dari laba tahunan saham itu, maka cara pembayaran zakatnya adalah sebagai berikut

•    Jika ia bisa mengetahui, melalui perusahaan yang mengeluarkan saham atau pihak lain, nilai setiap saham dari total kekayaan yang wajib ia zakati, maka ia wajib membayar zakatnya sebesar 2,5% dari nilai saham itu.

•    Jika ia tidak dapat mengetahuinya, maka ia harus menggabungkan laba saham tersebut dengan kekayaan yang lain dalam penghitungan haul dan nishab kemudian membayar zakatnya sebesar 2,5%.

C.    ZAKAT OBLIGASI

1.    Pengertian Obligasi

Obligasi adalah perjanjian tertulis dari bank, perusahaan, atau pemerintah kepada pembawanya untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu dengan bunga tertentu pula.

2.    Jenis-jenis obligasi

•    Obligasi emas, yaitu suatu jaminan bahwa bunga dan pengambilan pinjaman akan dibayar dengan uang emas
•    Obligasi hipotek yang dijamin dengan rungguhan barang tak bergerak
•    Obligasi dengan bagian keuntungan kecuali yang sudah ditentukan
•    Obligasi yang dapat konversi
•    Bilyat perbendaharaan, yaitu obligasi negara berjangka pendek, biasanya satu tahun dan sebagainya

3.    Pandangan Mengenai Saham Obligasi

Untuk menentukan status hukum bermuamalah dengan obligasi sebaiknya dilihat pembagian jenis obligasi tersebut. Terdapat 2 macam obligasi yang sekarang kita kenal, yaitu obligasi konvensional dan obligasi syariah.

a)    Obligasi Konvensional

Para ulama sepakat mengenai keharaman bermuamalah dengan obligasi jenis ini karena sarat dengan unsur ribawi, namun kontroversi justru terjadi pada hukum mengeluarkan zakatnya.

Obligasi sangat tergantung kepada bunga yang termasuk kategori riba yang dilarang secara tegas oleh ajaran Islam. Meskipun demikian, yang menarik adalah bahwa sebagian ulama‘ walaupun sepakat dengan haramnya bunga tetapi mereka tetap menyatakan bahwa obligasi adalah satu objek atau sumber zakat dalam perekonomian modern ini.

•    Pendapat pertama, mengatakan bahwa zakat tidak wajib dikenakan atas obligasi dan bunga yang diperoleh, karena mengandung unsur riba (bunga) yang diharamkan syara’. Oleh karena itu, mengeluarkan zakat dari sesuatu yang haram hukumnya tidak sah.

•    Pendapat kedua, agak moderat. Pendapat ini mengatakan bahwa meskipun muamalah dengan obligasi konvensional haram secara syara’, tidak berarti pelakunya dibebaskan dari zakat. Kepemilikan si pembeli atas obligasi tersebut sah secara syara’ dan obligasi tersebut merupakan harta produktif yang dapat diperjualbelikan dan memberikan keuntungan bagi pemiliknya

Haramnya bunga tidak bisa dijadikan alasan untuk membebaskan pemilik obligasi dari kewajiban membayar zakat, oleh karena mengerjakan perbuatan terlarang  tidak bisa memberikan keistimewaan kepada yang mengerjakan.

Muhammad Abu Zahrahmenyatakan bahwa jika obligasi itu kita bebaskan dari zakat, maka akibatnya orang lebih suka memanfaatkan obligasi dari pada saham. Dengan demikian, orang akan terdorong untuk meninggalkan yang halal dan melakukan yang haram. Dan juga bila ada harta haram, sedangkan pemiliknya tidak diketahui, maka ia disalurkan kepada sedekah

b)    Obligasi Syariah

Jika Obligasi tersebut adalah obligasi syariah, maka hukumnya halal dan wajib dizakatkan, baik obligasinya maupun keuntungan yang diperoleh. Obligasi syariah menggunakan akad Mudharabah, dengan prosentase bagi hasil yang disetujui kedua belah pihak. Obligasi itu menjadi wajib dikeluarkan zakatnya, apabila telah memenuhi persyaratan, yaitu Islam, merdeka, milik sendiri.

4.    Nishab dan Kadar Zakat Obligasi

Mengenai nishab dan kadar zakat obligasi ini terdapat dua pendapat dalam obligasi konvensional. Pendapat pertama, Zakat wajib dikeluarkan atas harga atau nilai dari obligasi itu sendiri dan bukan dari bunganya. Besarnya suku zakat adalah 2,5 persen yang dikeluarkan setiap akhir tahun, beranalogi pada zakat komoditas perdagangan. Sementara itu, bunga atau keuntungan yang diperoleh wajib disedekahkan semuanya untuk fakir miskin atau kepentingan umum Ini adalah pendapat Abdurrahman Isa, seorang pakar ekonomi Islam.

Pendapat kedua, yaitu pendapat Wahbah al-Zuhaili, dimana zakat wajib atas obligasi dan bunganya sekaligus. Mekanisme pengeluaran zakatnya adalah dengan menggabungkan nilai keduanya pada waktu jatuh tempo dan dikeluarkan jika telah mencapai haul dan nishab dengan suku zakat sebesar 10%, dianalogikan dengan zakat pertanian dan perkebunan

Melihat kedua pendapat di atas, agaknya pendapat pertama yang lebih tepat. Mengenakan zakat pada bunga yang diperoleh tidak diperbolehkan, karena bunga tersebut tidak halal dan harus dikeluarkan semuanya untuk fakir miskin atau kepentingan umum. Tetapi sejauh pemilikan obligasi sah secara agama, maka zakatpun harus dikenakan atas obligasi itu. Suku zakat 2,5 persen, dianalogikan dengan zakat komoditas perdagangan.

Sedangkan besarnya suku zakat untuk obligasi syariah adalah 2,5 persen pertahun (bila mencapai haul dan nishab), dianalogikan pada zakat komoditi perdagangan.

D.    CONTOH PERHITUNGAN ZAKAT SAHAM DAN OBLIGASI

1.    Perhitungan Zakat Saham

Contoh Pertama

Pak Yusuf memiliki saham PT Amanah Setia 80.000 lembar dengan harga perlembar adalah Rp. 1.000 maka total Rp. 80.000.000,- dan deviden Rp. 200/lembar = 80.000 x 200 = Rp. 16.000.000.

Jadi total saham ditambah deviden = 80.000.000 + 16.000.000 = 96.000.000,- Karena harta Pak Yusuf lebih dari Nishab (85 gram emas = Rp. 25.500.000,-) maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% x 96.000.000,- = Rp. 2.400.000,- (wajib zakat).

Al-hasil, zakat saham perusahaan dikenakan pada saham dan keuntungannya sekaligus karena dianalogikan dengan perdagangan besarnya 2,5%, jika harta tersebut cukup nishab dan haul saat itulah zakat wajib diwajibkan.

Contoh Kedua

Nyonya Fatimah memiliki 500.000 lembar saham PT. Abdi Ilahi Rabbi. Harga nominal Rp. 5.000,00/lembar. Pada akhir tahun buku, setiap lembar saham memperoleh deviden Rp. 3.00,00. Bagaimana perhitungan zakatnya?

Jawabannya :
Nilai saham (book value)(500.000 x Rp. 5.000,-) = Rp. 2.5000.000.000,00. Deviden (500.000 x Rp 300,-) = Rp.150.000.000,00. Total Rp. 2.650.000.000,00. Maka zakat yang harus dikeluarkan adalah : 2,5% x Rp. 2.650.000.000,00 = Rp. 66.750.000,00.

2.    Perhitungan Zakat Obligasi

a)    Obligasi Konvensional

Pak Saadi memiliki obligasi PT. Infrastruktur Jaya  sebesar Rp 550.000.000 untuk proyek pembangunan pabrik baru. Bunga yang akan diberikan adalah 10% per tahun dengan jangka waktu obligasi 10 tahun. Pada akhir tahun pertama. Bagaimana perhitungan zakatnya?

Jawabannya:

Nilai Obligasi     = Rp 550.000.000
Bunga     1 th    = 10% x Rp 550.000.000 = Rp 55.000.000
Total kekayaan 1 th    = Rp 550.000.00 + Rp 55.000.000
            = Rp 605.000.000

Apabila bunga tidak dihitung zakat. Maka, hanya dihitung nilai obligasinya, yaitu :
2,5% x Rp 550.000.000 = Rp 13.750.000 yang wajib dizakatkan.

b)    Obligasi Syariah (sukuk)

Pak Saadi memiliki sukuk PT. Barokah Mulia  sebesar Rp 550.000.000 untuk proyek pengembangan produk. Bagi hasil yag disepakati adalah 60:40 per tahun dimana 60% untuk Pak Saadi, dengan jangka waktu sukuk 10 tahun. Pada akhir tahun pertama. Bagaimana perhitungan zakatnya?

Jawabannya :

Nilai sukuk     = Rp 550.000.000
Bagi Hasil        = 60:40

Apabila Pendapatan setelah satu  tahun Rp 100.000.000, maka Bagi hasil untuk Pak Saadi sebesar 60% x Rp Rp 100.000.000 = Rp 60.000.000, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah :

Nilai sukuk + keuntungan = Rp 550.000.000 + Rp 60.000.000
                    = Rp 610.000.000
Nilai zakat            = 2,5% x Rp 610.000.000
                    = Rp 15.250.000

E.    PERBEDAAN SAHAM DAN OBLIGASI

Saham    Obligasi

Bagian penyertaan dalam modal dasar suatu PT.pemegang saham adalah emiten, pemilik perusahaan    Bukti pengakuan utang / pinjaman uang dari masyarakat (publik). Pemegang obligasi adalah kreditur
Penanaman dana tidak terbatas, jangka waktunya selama perusahaan masih beroperasi    Terbatas waktu

•    Jangka pendek
•    Jangka menengah
•    Jang panjang

Dividen ditambah dengan kemungkinan    Bunga tetap (suku bunga tahunan
Risiko relative lebih besar    Resiko relative lebih kecil
Hak suara dalam rapat pemegang saham turut menentukan kebijakan perusahaan    Hak pemegang obligasi dalam rapat umum pemegang obligasi terbatas pada lahan pinjaman saja

Dalam hal likuiditas pemegang saham mempunyai klaim terakhir terhadap aset peruhaan    Dalam hal likuiditas pemegang obligasi mempunyai klaim untuk didahulukan terhadap pemegang saham

Dasar perikatan ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan    Dasar perikatan ditentukan dalam perjanjian perwalian

F.    PENUTUP

Saham adalah surat bukti bagi persero dalam perseroan terbatas. Saham merupakan hak kepemilikan terhadap sejumlah tertentu kekayaan suatu perseroan terbatas (PT). sedangkan Obligasi adalah surat bukti turut serta dalam pinjaman kepada perusahaan atau badan pemerintahan. Mengenai zakat saham dan obligasi, ada ulama yang berpendapat bahwa apabila perusahaan itu merupakan perusahaan murni tidak melakukan kegiatan dagang, maka tidak wajib zakat kecuali apabila penghasilannya digabungkan dengan harta kekayaan yang dimiliki. Dan ada pula ulama yang memandang bahwa saham dan obligasi sama dengan barang dagangan, maka zakatnya sama dengan zakat barang dagangan yaitu sebesar 2,5%.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2009, Fiqh Ibadah. Jakarta: Amza
Abu Zuhrah, Muhammad, 1989,  Penerapan Zakat dalam Dunia Modern , Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota
Fakhruddin, 2008,  Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia , Malang : UIN Malang Press
Hasan, M. Ali, 1997, Masail Fiqhiyah, Jakarta, PT Raja Grafindo persada
Hasan, M. Ali, 2006 , Zakat Dan Infak, Jakarta:Kencana
Nasarudin, M. Irsan, 2004,  Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta,kencana
Qardawi, Yusuf, 2007, Hukum Zakat, Bogor: PT.Pustaka Litera Antar Nusa