Showing posts with label Pendahuluan. Show all posts
Showing posts with label Pendahuluan. Show all posts

Sambutan Hangat Untuk Pembaca

Wkyes - Selamat datang di blog yang sederhana dan penuh dengan ketidaksempurnaan ini.

Dalam blog ini saya akan mengambil tema tentang kesehatan. Secara umum saya akan menjelaskan tentang kesehatan yang mengacu pada fisik, dan secara khusus akan menyajikan tips kesehatan yang lebih condong pada kesehatan jiwa.

Pada dasarnya kesehatan yang paling mempengaruhi sehat atau tidaknya seseorang 80% adalah dipengaruhi oleh perasaan/jiwanya. Maka dari itu kita perlu membahasnya secara lebih mendalam, guna mencapai kesehatan yang seutuhnya serta menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain ataupun masyarakatnya, agamanya, negaranya, maupun dunianya :)

Selain itu saya juga akan berbagi materi kuliah demi mengarahkan pandangan teman-teman agar tidak bingung, sehingga dengan mudah memahami setiap materi yang diberikan oleh dosen serta Tips-tips lainnya berserta motivasi-motivasi untuk membangkitkan semangat dalam belajar.

Dan sekarang blog ini berubah fungsi menjadi blog curhatan hehe..

Demikianlah selayang pandang untuk sedikit memperkenalkan blog ini sebagai salam sapa hangat kepada pengunjung yang terhormat. Atas segala kekurangan dan kesalahan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih, semoga anda tak segan-segan untuk mengunjungi blog saya ini .

Sampai jumpa

Landasan Ilmiah

1. Landasan Ilmiah

a.  Dasar Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan

Setiap warga negara dituntut untuk dapat hidup berguna dan bermakna bagi negara dan bangsanya, serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya.

Untuk itu diperlukan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks) yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moral, nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai budaya bangsa.

Nilai-nilai dasar tersebut berperan sebagai panduan dan pegangan hidup setiap warganegara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bahasan Pendidikan Kewarganegaraan meliputi hubungan antara warganegara dan negara, serta pendidikan pendahuluan bela negara yang semua ini berpijak pada nilai-nilai budaya serta dasar filosofi bangsa.

Tujuan utama Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, serta membentuk sikap dan perilaku cinta tanah air yang bersendikan kebudayaan dan filsafat bangsa Pancasila.

Sebagai suatu perbandingan, di berbagai negara juga dikembangkan materi Pendidikan Umum (General Education/Humanities)  sebagai pembekalan nilai-nilai yang mendasari sikap dan perilaku warganegaranya.

1. Amerika Serikat : History, Humaity, dan philosophy.
2. Jepang : Japanese History, Ethics, dan Philosopy.
3. Filipina : Philipino, Family Planning, Taxation, and Land Reform, The Philipine New Constitution, dan Study of Human Right.

Di beberapa negara dikembangkan pula bidang studi yang sejenis dengan Pendidikan kewarganegaraan, yaitu yang dikenal dengan Civics Education.

b. Objek Pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan

Setiap Ilmu harus memenuhi syarat-syarat ilmiah, yaitu mempunyai objek, metode, sistem dan bersifat universal. Objek pembahasan setiap ilmu harus jelas, baik objek material maupun objek formalnya.

Objek material adalah bidang sasaran yang dibahas dan dikaji oleh suatu bidang atau cabang ilmu.

Sedangkan objek formalnya adalah sudut pandang tertentu yang dipilih untuk membahas objek material tersebut.

Adapun objek material dari pendidikan kewarganegaraan adalah segala hal yang berkaitan dengan warganegara baik yang empirik maupun yang nonempirik, yang meliputi wawasan, sikap dan perilaku warganegara dalam kesatuan bangsa dan negara.

Sebagai objek formalnya mencakup dua segi, yaitu segi hubungan antara warganegara dan negara (temasuk hubungan antar warganegara) dan segi pembelaan negara.

Dalam hal ini pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan terarah pada warga negara Indonesia dan pada upaya pembelaan negara Indonesia.

Objek pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan menurut Dirjen Pendidikan Tinggi No. 43/DIKTI/KEP/2006 dijabarkan lebih rinci yang meliputi pokok-pokok bahasan sebagai berikut.

Substansi Kajian Pendidikan Kewarganegaraan mencakup :

1. Filsafat Pancasila
2. Identitas Nasional
3. Negara dan Konstitusi
4. Demokrasi Indonesia
5. Rule Of Law dan Hak Asasi Manusia
6. Hak Kewajiban Warganegara serta Negara
7. Geopolitik Indonesia
8. Geostrategi Indonesia

c. Rumpun Keilmuan

Pendidikan Kewarganegaraan dapat disejajarkan dengan Civics Education yang dikenal di berbagai negara. Sebagai bidang studi ilmiah, Pendidikan Kewarganegaraan bersifat antardisipliner, karena kumpulan pengetahuan yang membangun ilmu Kewarganegaraan ini diambil dari berbagai disiplin ilmu yang meliputi ilmu politik, ilmu hukum, ilmu filsafat, ilmu sosiologi, ilmu administrasi negara, ilmu ekonomi pembangunan, sejarah perjuangan bangsa dan ilmu budaya.

Landasan Hukum

2. Landasan Hukum

a. UUD 1945

1. Pembukaan UUD 1945, khusus pada alenia kedua dan keempat, yang memuat cita-cita tujuan dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaannya.

2. Pasal 27 (1) menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

3. Pasal 30 (1) menyatakan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara".

4. Pasal 31 (1) menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran."

b. Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Halauan Negara.

c. Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Jo. UU No. 1 Tahun 1988)

1) Dalam pasal 18 (a) disebutkan bahwa hak kewajiban warga negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan Pendahuluan Bela Negara sebagai bagian tak terpisahkan dalam sistem Pendidikan nasional.

2) Dalam pasal 19 (2) disebutkan bahwa Pendidikan Pendahuluan Brla Negara wajib diikuti oleh setiap warga negara dan dilaksanakan secara bertahap.

Tahap awal pada tingkat pendidikan dasar sampai Pendidikan menengah ada dalam gerakan Pramuka. Tahap lanjutan pada tingkat perguruan tinggi ada dalam pendidikan Kewiraan.

d. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tendang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil belajar mahasiswa dan Nomor 45/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi telah ditetapkan bahwa Pendidikan Agama, Pendidikan Bahasa dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian, yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi.

e. Adapun pelaksanaannya berdasarkan surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Nomor 43/DIKTI/Kep/2006, yang memuat rambu-rambu pelaksanaan kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Berdasarkan Keputusan DIRJEN DIKTI No. 43/DIKTI/Kep/2006, tujuan pendidikan Kewarganegaraan adalah dirumuskan dalam visi, misi dan kompetensi sebagai berikut.

Visi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya.

Hal ini berdasarkan pada suatu realitas yang dihadapi, bahwa mahasiswa adalah sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, religius, berkeadaban, berkemanusiaan dan cinta tanah air dan bangsanya.

Misi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya, agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral.

Oleh karena itu kompetensi yang diharapkan mahasiswa adalah untuk menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis dan berkeadaban. Selain itu kompetensi yang diharapkan agar mahasiswa menjadi warganegara yang memiliki daya saing, berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.

Berdasarkan pengertian tersebut maka kompetensi mahasiswa dalam pendidikan tinggi tidak dapat dipisahkan dengan filsafat bangsa.

Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan sebenarnya dilakukan dan dikembangkan di seluruh dunia,  meskipun dengan berbagai macam istilah atau nama.

Mata kuliah tersebut sering disebut sebagai civic education, citizenship education, dan bahkan ada yang menyebut sebagai democracy education.

Mata kuliah ini sangat memiliki peran yang strategis dalam mempersiapkan warganegara yang cerdas, bertanggung jawab fan berkeadaban.

Berdasarkan rumusan "Civic International" (1995), disepakati bahwa pendidikan demokrasi penting untuk pertumbuhan civic culture, untuk keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintah demokrasi (Mansoer, 2005).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta surat keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 43/DIKTI/Kep/2006, tentang Rambu-rambu Pelaksanaan kelompok mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia, Berdasarkan ketentuan tersebut maka kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian tersebut wajib diberikan di semua fakultas dan jurusan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

Dengan adanya penyempurnaan kurikulum mata kuliah pengembangan kepribadian tersebut maka pendidikan kewarganegaraan memiliki paradigma baru, yaitu pendidikan kewarganegaraan berbasis pancasila.

Kiranya akan menjadi sangat relevan jikalau pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dewasa ini sebagai sintesis antara "civic education", "democracy education", dan "Citizenship education" yang berdasarkan Filsafat Pancasila, serta mengandung muatan identitas nasional Indonesia,  serta muatan makna pendidikan pendahuluan bela negara (Mansoer, 2005).

Hal ini berdasarkan kenyataan di seluruh negara di dunia, bahwa kesadaran demokrasi serta implementasi harus senantiasa dikembangkan dengan basis filsafat bangsa, identitas nasional, kenyataan dan pengalaman sejarah bangsa tersebut, serta dasar-dasar kemanusiaan dan keadaban.

Oleh karena itu dengan pendidikan kewarganegaraan diharapkan intelektual Indonesia memiliki dasar kepribadian sebagai warga negara yang demokratis, relugius, berkemanusiaan dan berkeadaban.

Pendahuluan

A. Pengertian dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan
1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan
2. Tujuan Pendidikan Kewarga Negaraan
B. Landasan Ilmiah dan Landasan Hukum
1. Landasan Ilmiah
2. Landasan Hukum

Landasan Ilmiah dan Landasan Hukum

B. Landasan Ilmiah dan Landasan Hukum

1. Landasan Ilmiah

2. Landasan Hukum

Landasan Ilmiah dan Landasan Hukum

B. Landasan Ilmiah dan Landasan Hukum

1. Landasan Ilmiah

a.  Dasar Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan

Setiap warga negara dituntut untuk dapat hidup berguna dan bermakna bagi negara dan bangsanya, serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya. Untuk itu diperlukan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks) yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moral, nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai budaya bangsa. Nilai-nilai dasar tersebut berperan sebagai panduan dan pegangan hidup setiap warganegara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahasan Pendidikan Kewarganegaraan meliputi hubungan antara warganegara dan negara, serta pendidikan pendahuluan bela negara yang semua ini berpijak pada nilai-nilai budaya serta dasar filosofi bangsa. Tujuan utama Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, serta membentuk sikap dan perilaku cinta tanah air yang bersendikan kebudayaan dan filsafat bangsa Pancasila.

Sebagai suatu perbandingan, di berbagai negara juga dikembangkan materi Pendidikan Umum (General Education/Humanities)  sebagai pembekalan nilai-nilai yang mendasari sikap dan perilaku warganegaranya.

1. Amerika Serikat : History, Humaity, dan philosophy.
2. Jepang : Japanese History, Ethics, dan Philosopy.
3. Filipina : Philipino, Family Planning, Taxation, and Land Reform, The Philipine New Constitution, dan Study of Human Right.

Di beberapa negara dikembangkan pula bidang studi yang sejenis dengan Pendidikan kewarganegaraan, yaitu yang dikenal dengan Civics Education.

b. Objek Pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan

Setiap Ilmu harus memenuhi syarat-syarat ilmiah, yaitu mempunyai objek, metode, sistem dan bersifat universal. Objek pembahasan setiap ilmu harus jelas, baik objek material maupun objek formalnya. Objek material adalah bidang sasaran yang dibahas dan dikaji oleh suatu bidang atau cabang ilmu. Sedangkan objek formalnya adalah sudut pandang tertentu yang dipilih untuk membahas objek material tersebut. Adapun objek material dari pendidikan kewarganegaraan adalah segala hal yang berkaitan dengan warganegara baik yang empirik maupun yang nonempirik, yang meliputi wawasan, sikap dan perilaku warganegara dalam kesatuan bangsa dan negara. Sebagai objek formalnya mencakup dua segi, yaitu segi hubungan antara warganegara dan negara (temasuk hubungan antar warganegara) dan segi pembelaan negara. Dalam hal ini pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan terarah pada warga negara Indonesia dan pada upaya pembelaan negara Indonesia.

Objek pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan menurut Dirjen Pendidikan Tinggi No. 43/DIKTI/KEP/2006 dijabarkan lebih rinci yang meliputi pokok-pokok bahasan sebagai berikut.

Substansi Kajian Pendidikan Kewarganegaraan mencakup :

1. Filsafat Pancasila
2. Identitas Nasional
3. Negara dan Konstitusi
4. Demokrasi Indonesia
5. Rule Of Law dan Hak Asasi Manusia
6. Hak Kewajiban Warganegara serta Negara
7. Geopolitik Indonesia
8. Geostrategi Indonesia

c. Rumpun Keilmuan

Pendidikan Kewarganegaraan dapat disejajarkan dengan Civics Education yang dikenal di berbagai negara. Sebagai bidang studi ilmiah, Pendidikan Kewarganegaraan bersifat antardisipliner, karena kumpulan pengetahuan yang membangun ilmu Kewarganegaraan ini diambil dari berbagai disiplin ilmu yang meliputi ilmu politik, ilmu hukum, ilmu filsafat, ilmu sosiologi, ilmu administrasi negara, ilmu ekonomi pembangunan, sejarah perjuangan bangsa dan ilmu budaya.

2. Landasan Hukum

a. UUD 1945

1. Pembukaan UUD 1945, khusus pada alenia kedua dan keempat, yang memuat cita-cita tujuan dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaannya.

2. Pasal 27 (1) menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

3. Pasal 30 (1) menyatakan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara".

4. Pasal 31 (1) menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran."

b. Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Halauan Negara.

c. Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Jo. UU No. 1 Tahun 1988)

1) Dalam pasal 18 (a) disebutkan bahwa hak kewajiban warga negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan Pendahuluan Bela Negara sebagai bagian tak terpisahkan dalam sistem Pendidikan nasional.

2) Dalam pasal 19 (2) disebutkan bahwa Pendidikan Pendahuluan Brla Negara wajib diikuti oleh setiap warga negara dan dilaksanakan secara bertahap. Tahap awal pada tingkat pendidikan dasar sampai Pendidikan menengah ada dalam gerakan Pramuka. Tahap lanjutan pada tingkat perguruan tinggi ada dalam pendidikan Kewiraan.

d. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tendang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil belajar mahasiswa dan Nomor 45/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi telah ditetapkan bahwa Pendidikan Agama, Pendidikan Bahasa dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian, yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi.

e. Adapun pelaksanaannya berdasarkan surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Nomor 43/DIKTI/Kep/2006, yang memuat rambu-rambu pelaksanaan kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

Pengertian dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

A. Pengertian dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan sebenarnya dilakukan dan dikembangkan di seluruh dunia,  meskipun dengan berbagai macam istilah atau nama. Mata kuliah tersebut sering disebut sebagai civic education, citizenship education, dan bahkan ada yang menyebut sebagai democracy education. Mata kuliah ini sangat memiliki peran yang strategis dalam mempersiapkan warganegara yang cerdas, bertanggung jawab fan berkeadaban. Berdasarkan rumusan "Civic International" (1995), disepakati bahwa pendidikan demokrasi penting untuk pertumbuhan civic culture, untuk keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintah demokrasi (Mansoer, 2005).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta surat keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 43/DIKTI/Kep/2006, tentang Rambu-rambu Pelaksanaan kelompok mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia, Berdasarkan ketentuan tersebut maka kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian tersebut wajib diberikan di semua fakultas dan jurusan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

Dengan adanya penyempurnaan kurikulum mata kuliah pengembangan kepribadian tersebut maka pendidikan kewarganegaraan memiliki paradigma baru, yaitu pendidikan kewarganegaraan berbasis pancasila. Kiranya akan menjadi sangat relevan jikalau pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dewasa ini sebagai sintesis antara "civic education", "democracy education", dan "Citizenship education" yang berdasarkan Filsafat Pancasila, serta mengandung muatan identitas nasional Indonesia,  serta muatan makna pendidikan pendahuluan bela negara (Mansoer, 2005). Hal ini berdasarkan kenyataan di seluruh negara di dunia, bahwa kesadaran demokrasi serta implementasi harus senantiasa dikembangkan dengan basis filsafat bangsa, identitas nasional, kenyataan dan pengalaman sejarah bangsa tersebut, serta dasar-dasar kemanusiaan dan keadaban. Oleh karena itu dengan pendidikan kewarganegaraan diharapkan intelektual Indonesia memiliki dasar kepribadian sebagai warga negara yang demokratis, relugius, berkemanusiaan dan berkeadaban.

2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Berdasarkan Keputusan DIRJEN DIKTI No. 43/DIKTI/Kep/2006, tujuan pendidikan Kewarganegaraan adalah dirumuskan dalam visi, misi dan kompetensi sebagai berikut.

Visi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Hal ini berdasarkan pada suatu realitas yang dihadapi, bahwa mahasiswa adalah sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, religius, berkeadaban, berkemanusiaan dan cinta tanah air dan bangsanya.

Misi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya, agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral.

Oleh karena itu kompetensi yang diharapkan mahasiswa adalah untuk menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis dan berkeadaban. Selain itu kompetensi yang diharapkan agar mahasiswa menjadi warganegara yang memiliki daya saing, berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.

Berdasarkan pengertian tersebut maka kompetensi mahasiswa dalam pendidikan tinggi tidak dapat dipisahkan dengan filsafat bangsa.