Showing posts with label Pendidikan Kewarganegaraan. Show all posts
Showing posts with label Pendidikan Kewarganegaraan. Show all posts

Mengapa Undang-Undang Dasar 1945 Dikatakan sebagai Staats Fundamental Norm?

 pancasila bagi bangsa indonesia merupakan staatsfundamentalnorm yang berarti
Mengapa Undang-Undang Dasar 1945 Dikatakan Sebagai Staats Fundamental Norm?
Wkyes - Assalamu'alaikum sobat. Pada postingan kali ini, saya akan sedikit memberi referensi untuk kalian yang lagi ngerjain tugas. Mungkin ada diantara kalian yang sudah bosan dengan keadaan saat ini, browsing sana sini bingung dengan hasil pencariannya :) nah bagi kalian yang belum ngerjain tugas, sangat beruntung kalo ketemu blog ku :) tapi carinya sampe pusing tujuh keliling dulu. cos, ini blog ada diurutan no 1 dari bawah :) hehe

Ya udah langsung saja kita ke pokok permasalahan. Disini ada pertanyaan "kenapa UUD 1945 dikatakan sebagai staat fundamental norm?"

MENGAPA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DIKATAKAN SEBAGAI STAAT FUNDAMENTAL NORM?

Nah, jawabannya ada di bawah. dan ini termasuk pokok-pokok atau bukti yang sangat kuat :) diantaranya sebagai berikut :

Dari Segi Isinya

Dilihat dari segi isinya, Pembukaan UUD 1945 memuat beberapa dasar pokok negara antara lain :

a. Merupakan dasar tujuan negara (baik itu tujuan yang umum maupun tujuan yang khusus).

b. Memuat ketentuan diadakannya UUD Negara.

c. Bentuk negara.

d. Merupakan dasar filsafat negara (asas kerohanian negara)

Hubungannya dengan Pasal-Pasal UUD 1945

Dalam hubungannya dengan pasal-pasal (batang tubuh) UUD 1945, Pembukaan UUD 1945 mempunyai hakikat dan kedudukan antara lain :
a. Pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum tertinggi dan pada hakikatnya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada batang tubuh UUD 1945.

b. Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental yang menentukan adanya UUD 1945 dan mengatur hukum dasar negara baik yang tertulis maupun yang abstrak, jadi merupakan sumber hukum dasar negara.

c. Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental mengandung pokok-pokok pikiran yang perlu dipelajari dalam pasal-pasal UUD 1945.

Perbedaan Pendapat

Para ahli hukum mempunyai pendapat yang berbeda tentang hakikat dan kedudukan Pembukaan UUD 1945 dalam hubungannya dengan pasal-pasal UUD 1945, namun kemudian mereka menyamakan pendapat dalam kesimpulan berdasarkan tujuan . Salah satunya ada yang berpendapat bahwa Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasalnya merupakan satu kesatuan, dan ada yang berpendapat bahwa keduanya terpisah.

Hakikat kedudukan Pembukaan UUD 1945

Namun karena hakikat kedudukan Pembukaan UUD 1945 tersebut memiliki kedudukan fundamental bagi kelangsungan hidup negara, kedua pendapat tersebut akhirnya tiba pada kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebagai pokok kaidah negara yang mempunyai kedudukan yang tetap dan tidak berubah serta melekat pada kelangsungan hidup negara yang telah dibentuk.

2. Dalam jenjang hierarki tertib hukum, Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental memiliki kedudukan tertinggi, lebih tinggi daripada pasal-pasal UUD 1945, sehingga secara hukum dapat dikatakan terpisah dari pasal-pasal UUD 1945.

d. Dalam hubungannya dengan tertib hukum Indonesia, Pembukaan UUD 1945 mempunyai hakikat kedudukan yang terpisah dari batang tubuh UUD 1945. Pengertian terpisah sebenarnya bukan berarti tidak memiliki hubungan sama sekali tetapi antara Pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh UUD 1945 terdapat hubungan kausal organis, di mana UUD harus menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Pengertian Terpisah

Dengan demikian, pengertian terpisah di sini adalah keduanya mempunyai hakikat dan kedudukan sendiri-sendiri, di mana Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan lebih tinggi daripada pasal-pasal UUD 1945, bahkan yang tertinggi dalam tertib hukum Indonesia.

e. Pembukaan UUD 1945 Tetap pada Kelangsungan Hidup Negara RI

Kedudukan hukum yang kuat

Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan hukum yang kuat bahkan secara yuridis tidak dapat diubah serta melekat pada kelangsungan hidup negara, hal ini berdasarkan alsan-alasan sebagai berikut :

1. Menurut tata hukum, suatu peraturan hukum hanya dapat diubah atau dihapuskan oleh penguasa atau peraturan hukum yang lebih tinggi tingkatannya daripada penguasa yang menetapkannya.

2. Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya merupakan suatu tertib hukum yang tertinggi di negara RI. Selain itu, Pembukaan UUD 1945 mengandung faktor-faktor mutlak bagi adanya suatu tertib hukum di Indonesia.

3. Selain dari segi yuridis formal juga secara material, yaitu hakikat isi, Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah dan senantiasa melekat pada kelangsungan hidup negara RI.

Nah itu dia penjelasannya sobat. Mudeng gak? kalo gak mudeng berarti kalian kurang peka hehe.

atau kurang membaca :D *just kidding*

Sekian dulu dari saya.

Wassalamu'alaikum .

Sampai jumpa

Pancasila sebagai Suatu Sistem

Pancasila


Wkyes - Bertemu lagi dengan saya diruang belajar sederhana ini yaitu blog blogspot gratis hehe

Pada pertemuan kali ini saya akan berbicara tentang sesuatu yang paling dasar yang pasti dimiliki oleh setiap negara yaitu dasar negara. Di Indonesia dasar negaranya adalah pancasila yang dilambangkan dengan lambang burung pancasila. 

Mungkin sudah tidak asing ditelinga kita karena dari dulu sekolah TK sampai di perguruan tinggi, nilai-nilai pancasila masih tersisipkan diantara makul perkuliahan yaitu pendidikan kewarganegaraan. Termasuk saya sendiri menemui makul ini di Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Pekalongan (IAIN Pekalongan) semester 1. 

Tujuan saya mennuliskan materi ini adalah sebagai media belajar untuk saya pribadi khususnya dan umumnya untuk sekedar sebagai media pengingat untuk teman-teman se-prodi juga untuk pembaca yang saya banggakan.

Setelah beberapa kali pertemuan dan beberapa kali dikasih tugas. Sekarang juga masih ada tugas yang perlu diselesaikan dipertemuan yang akan datang. Sebagai referensi, akan saya tuliskan satu persatu tugas dan materinya. Nanti tinggal kalian kembangkan sendiri ya. 

Yang pertama, pertanyaannya adalah "jelaskan pengertian pancasila sebagai suatu sistem filsafat".

Saya mengambil referensi dari buku "pendidikan kewarganegaraan" karya Prof. DR. H. Kaelan, M.S dan DRS. H. Achmad Zubaidi, M,Si dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Yang telah saya ganti dengan bahasa saya sendiri.

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Artinya Pancasila mampunyai nilai-nilai yang sangat mendasar melihat posisinya sebagai dasar negara berarti bahwa pancasila merupakan sesuatu yang pokok untuk membuat suatu undang-undang atau peraturan negara Indonesia. Artinya bahwa semua undang-undang atau segala aturan dan peraturan yang ada di Indonesia berdasar pada pancasila, baik itu peraturan yang real maupun peraturan yang abstrak.

Nilai-nilai Pancasila sendiri terdapat pada pembukaan Undang-undang 1945 yang didalamnya ada beberapa pokok kaidah yang sangat mendasar sebagai alasan bahwa Undang - undang Dasar 1945 tidak lepas dari dasar negara Indonesia yaitu pancasila. Diantaranya adalah sebagai berikut :

Dalam pokok pikiran yang pertama menjelaskan tentang persatuan. Dimana setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman. Dikaitkan dengan pancasila maka nilai persatuan ada pada pancasila sila ketiga.

Dalam pokok pikiran yang kedua menjelaskan tentang keadilan sosial, dimana tujuan negara Indonesia adalah menciptakan lingkungan yang seimbang tanpa adanya tumpang tindih parameter. Dibahasan tersebut dapat dikategarikan dalam sila yang terakhir (kelima) yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemudian masuk ke dalam pokok pikiran yang ketiga yang menunjukkan tentang negara yang mempunyai sistem kedaulatan rakyat, dimana setiap sesuatu keputusan harus berdasarkan musyawarah. Dikaitkan dengan pancasila, nilai ini termasuk dalam sila yang keempat.

Dan nilai-nilai yang terkandung dalam pokok pikiran yang keempat adalah Tuhan yang esa dan manusia yang beradab, dimana setiap warga negara Indonesia adalah masyarakat beragama ber Tuhan Esa, sehingga mereka berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Berkaitan dengan Tuhan Esa dan manusia beradap, maka termasuk pada pancasila sila pertama dan sila kedua.

Dari penjelasan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa Undang-undang-undang Dasar 1945 masih sangat berhubungan dengan pancasila tanpa ada penyimpangan sedikitpun.

Kita sebagai generasi bangsa seharusnya tahu akan hal itu. Karena pancasila juga sebagai batasan-batasan untuk langkah kita kedepan. Dan akhirnya, atas segala kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya .
Demikianlah Artikel Tentang Pancasila Sebagai Suatu Sistem. Semoga Bermanfaat.

Pelaksanaan UUD 1945 Pasal 27 Ayat 1 Masih Belum Dilaksanakan, Mengapa Demikian?

Wkyes - Assalamu'alaikum sobat. Sepandai-pandainya tupai melompat, sesekali dia akan takut juga :D itulah kata-kata yang pantas menjadi label buat saya sekarang. Dari tadi cari referensi sana-sini berselancar muter-muter universitas tapi tiada membuahkan hasil, yang ada malah bingung :) alhasil saya harus memutar otak dan berselancar dimasa lalu :o hebatt...

Apa sih yang tak cari? Tentunya sama persis dalam judul postingan ini .

Dengan awalan kalimat pendapat dan akhiran kalimat pertanyaan.

Teringat mata pelajaran bahasa indonesia waktu saya mts(smp) dengan materi berita. Disana dijelaskan rumus berita yaitu 5w+1h benar bukan? :)

Nah disana kebetulan ada kata tanya yang sama dengan kata tanya dalam judul postingan ini yaitu mengapa/kenapa dalam bahasa kerennya why.

Kebetulan saya juga teringat kata-kata dari ustadz (guru) saya bahwa ilmu alam itu real dan ilmu sosial itu abstrak. Dari kedua dasar tersebut saya menyimpulkan bahwa pertanyaan kali ini termasuk dalam kategori ilmu sosial artinya segala sesuatunya bersifat abstrak dan tentunya suatu saat dapat berubah dan cenderung mengalami perubahan yang begitu cepat dan spektakuler :) hehe

Maka dari itu saya akan sedikit mencoba berfikir dan mengidentifikasikan hal tersebut dengan pengetahuan yang pas-pasan :)

Okelah kita mulai .

Yang pertama kita harus tau pertanyaannya "kenapa pasal 27 ayat 1 belum terlaksana?'" Kemudian kita cari bunyi UUD 1994 pasal 27 ayat 1 yaitu "Semua warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjungjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" kurang lebihnya seperti itu.

Dari sini kita bisa mulai menganalisis yaitu dengan melihat perpaduan antara pertanyaan dengan bunyi ayat. Dalam konteeks ini kata tanyanya adalah "kenapa/mengapa" , berarti disini menanyakan tentang fenomena yang terjadi. Disini yang ditanyakan adalah di Indonesia, berarti kita bisa mengambil fenomena yang terjadi di Indonesia. Kalo masalah fenomena di Indonesia sih mudah. 

Tiap saat terdengar berita-berita, baik itu dari pembicaraan orang-orang, koran, majalah, berita di televisi, dan lain sebagainya. Mereka membicarakan tentang tindakan-tindakan penyimpangan dan lain sebagainya diantaranya yang berkaitan dengan masalah ini adalah tindakan suap, hakim yang tidak adil, pengacara yang membela tersangka korupsi dan lain sebagainya.

Dari semuanya itu, saya mengambil kesimpulan bahwa faktor yang menghambat berjalannya pasal 27 ayat 1 adalah karena adanya tindakan-tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Demikianlah yang bisa saya jelaskan kurang lebihnya mohon maaf .

Wassalamu'alaikum

Sampai jumpa :)

TEORI NILAI MENURUT BEBERAPA TOKOH AHLI

Assalamu'alaikum wr.wb.

Masih dalam pembahasan pendidikan kewarganegaraan. Untuk kali ini kita berbicara tentang teori nilai. Nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai manusiawi
    
Ada beberapa tokoh yang menyatakan bahwa nilai itu ada tingkatannya . Yang pertama adalah Max Scheler. Menyebutkan bahwa nilai terdiri dari empat tingkatan yaitu :

1. Nilai kenikmatan.
2. Nilai kehidupan.
3. Nilai kejiwaan.
4. Nilai kerohanian. 

Tokoh yang kedua adalah Walter G.Everet yang menggolongkan nilai menjadi delapan kelompok yaitu :

1. Nilai ekonomis.
2. Nilai kejasmanian.
3. Nilai hiburan.
4. Nilai sosial.
5. Nilai watak.
6. Nilai estetis.
7. Nilai intelektual.
8. Nilai keagamaan.

Dan tokoh yang ketiga adalah notonagoro yang membagi nilai menjadi tiga yaitu:

1. Nilai material.
2. Nilai vital.
3. Nilai kerokhanian. Dibagi empat yaitu:
    a. Nilai kebenaran.
    b. Nilai keindahan.
    c. Nilai kebaikan.
    d. Nilai religius.

Dan tokoh tokoh lainnya seperti N.Recher dan masih banyak lagi tokoh tokoh lainnya.
Demikianlah selayang pandang tentang teori nilai. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamu'alaikum wr.wb :)

Apa Hubungan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional?

Apa Hubungan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional? 
Jam 23.05 baru kebangun dari tidur bingung mau ngapain, ya udah Wkyes memilih untuk menulis postingan yang berjudul "Apa Hubungan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional" mengingat judul yang berupa pertanyaan ini pernah di tugaskan oleh dosen, maka Wkyes rasa perlu membagikan juga ke sobat-sobat Wkyes juga yang mungkin membutuhkan.

Terkait referensi, Wkyes masih menggunakan buku yang sama seperti postingan-postingan sebelumnya yaitu buku "Pendidikan Kewarganegaraan-Untuk Perguruan Tinggi" Karya Prof. Dr. H. Kaelan, M.S. dan Drs. H. Achmad Zubaidi, M.Si. dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Baiklah langsung saja simak penjelasannya berikut ini.

Apa Hubungan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional?

Dalam menyelenggarakan kehidupan nasional agar tetap mengarah pada pencapaian tujuan nasional diperlukan suatu landasan dan pedoman yang kokoh berupa konsepsi wawasan nasional.

Wawasan nasional Indonesia menumbuhkan dorongan dan rangsangan untuk mewujudkan aspirasi bangsa serta kepentingan dan tujuan nasional. Upaya pencapaian tujuan nasional dilakukan dengan pembangunan nasional yang juga harus berpedoman pada wawasan nasional.
Dalam proses pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional selalu akan menghadapi berbagai kendala dan ancaman. Untuk mengatasi perlu dibangun suatu kondisi kehidupan nasional yang disebut dengan ketahanan nasional.

Keberhasilan pembangunan nasional akan meningkatkan kondisi dinamik kehidupan nasional dalam wujud ketahanan nasional yang tangguh. Sebaliknya, ketahanan nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional yang semakin baik.

Wawasan nasional bangsa Indonesia adalah Wawasan Nusantara yang merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional.

Sedangkan ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses.

Oleh karena itu diperlukan suatu konsepsi Ketahanan Nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional merupakan dua konsepsi dasar yang saling mendukung sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara agar tetap jaya dan berkembang seterusnya.

Selesai

Semoga penjelasan singkat tersebut dapat sedikit memberikan gambaran untuk sobat. Jika masih bingung coba baca dibaca lagi dan dipahami. Dan jangan lupa baca referensi lainnya agar semakin luas pengetahuan sobat.

Nah, seperti itulah cara memahami Hubungan Antara Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Semoga bermanfaat :)

Perbedaan Demokrasi Indonesia Masa Orde Baru dengan Demokrasi Pasca Reformasi (Sekarang)

Perbedaan Demokrasi Indonesia Masa Orde Baru dengan Demokrasi Pasca Reformasi (Sekarang)

Pagi-pagi gini baru bangun tidur mau berangkat kuliah, eh keinget tugas Makul PKN yang kemaren-kemaren sempet lupa mengerjakan karena dari kemaren cuma santai. Haduuhh... bagaimana nih bentar lagi masuk. Browsing aja ah. Cari sana sini banyak yang kurang cocok dengan materinya. Cuma gitu-gitu aja. 

Nah... kalo sobat nemuin artikel ini berarti sobat sedikit berutung deh. Bahkan beruntung banget hehe..

Ya udah langsung saja ya apa sih perbedaan demokrasi Indonesia masa orde baru dengan demokrasi masa pasca reformasi atau masa sekarang ini?

Wkyes mengambil referensi dari bukunya Prof. Dr. H. Kaelan, M.S dan Drs. H. Achmad Zubaidi, M.Si Dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Penerbitnya "PARADIGMA" Yogyakarta. Judul bukunya "Pendidikan Kewarganegaraan - Untuk Perguruan Tinggi"
Oke langsung saja. Inilah perbedaan antara demokrasi Indonesia pada Masa Orde Baru dengan Demokrasi Pasca Reformasi (sekarang).

Demokrasi Masa Era Orde Baru

Demokrasi Indonesia Masa Orde Baru dimulai dari tahun 1966 dan berakhir pada tahun 1998. Masa demokrasi era Orde Baru merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem preidensial. Landasan formal demokrasi pada era orde baru adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR dalam rangka meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin atau demokrasi sebelum Orde Baru.

Namun dalam perkembangannya peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Melihat praktek demokrasi pada masa demokrasi orde baru, nama Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa saat itu, karena realitanya yang dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Demokrasi Masa Era Pasca Reformasi (sekarang)

Demokrasi Pancasila era Pasca Reformasi dimulai dari tahun 1999 dan sampai sekarang masih berlangsung. Demokrasi pada era Pasca Reformasi ini berakar pada kekuatan multi partai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, antar eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Demokrasi pada masa Pasca Reformasi ini peran partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Jikalau esensi demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat, maka praktek demokrasi pada saat pemilu memang demikian, namun dalam pelaksanaannya setelah pemilu banyak kebijakan yang tidak mendasarkan pada kepentingan rakyat, melainkan lebih ke arah pembagian kekuasaan antara presiden dan partai politik dalam DPR.

Dengan kata lain model demokrasi era pasca reformasi (sekarang) kurang mendasarkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (walfare state).

Nah mungkin gambarannya seperti itu. Semoga bisa sedikit memberi penjelasan untuk sobat-sobat semua. Jika sobat kurang puas dengan penjelasan di atas, Wkyes menyarankan sobat untuk membaca bacaan-bacaan lainnya. Karena penjelasan di atas hanyalah sebagian kecil dari penjelasan tentang Perbedaan Demokrasi Indonesia Era Orde Baru dengan Demokrasi Pasca Reformasi (sekarang) yang tentunya disana masih banyak bacaan-bacaan yang bisa membukakan cakrawala dunia sobat.

Oke sekian dulu ya. Semoga bermanfaat.

Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai Suatu Sistem Filsafat Part 1

Kesatuan Sila-Sila Pancasila  
D. Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai Suatu Sistem Filsafat 

Kesatuan sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah hanya merupakan kesatuan yang bersifat formal logis saja namun juga meliputi kesatuan dasar ontologis, dasar epistemologis, serta dasar aksiologis dari sila-sila Pancasila. Sebagaimana dijelaskan bahwa kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hierarkhis dan mempunyai bentuk piramidal, digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkhis sila-sila dalam Pancasila dalam urut-urutan luas (kuantitas) dan dalam pengertian inilah hubungan kesatuan sila-sila Pancasila itu dalam arti formal logis.

Selain kesatuan sila-sila Pancasila itu hierarkhis dalam hal kuantitas juga dalam hal isi sifatnya yaitu menyangkut makna serta hakikat sila-sila Pancasila. Kesatuan yang demikian ini meliputi kesatuan dalam hal dasar ontologis, dasar epistemologis, serta dasar aksiologis sendiri yang berbeda dengan sistem filsafat yang lainnya misalnya materialsme, liberalisme, pragmatisme, komunisme, idealisme dan lain paham filsafat di dunia. 

1. Dasar Ontologis Sila-sila Pancasila 

Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat tidak hanya kesatuan yang menyangkut sila-silanya saja melainkan juga meliputi hakikat dasar dari sila-sila Pancasila atau secara filosofis merupakan dasar ontologis sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas lima sila, setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. 

Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia, yang memiliki hakikat mutlak monopluralis, oleh karena itu pada hakikat dasar ini juga disebut sebagai dasar antropologis, Subjek pendukung pokok sila-sila Pancasila adalah manusia, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : bahwa yang Berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradap, yang berpersatuan, yang berkerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta yang berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia (Notonagoro, 1975:23). 

Demikian jugaa jikalau kita pahami dari segi filsafat negara bahwa Pancasila adalah dasar filsafat negara, adapun pendukung pokok negara adalah rakyat dan unsur rakyat adalah manusia itu sendiri, sehingga tepatlah jikalau dalam filsafat Pancasila bahwa hakikat dasar antropologis sila-sila Pancasila adalah manusia. 

Manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa jasmani dan rokhani, sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu, dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat makhluk Tuhan yang Maha Esa.  

Oleh karena kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan inilah maka secara hierarkhis sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa mendasari dan menjiwai keempat sila-sila Pancasila yang lainnya (Notonagoro, 1975 : 53).

Hubungan kesesuaian antara negara dengan landasan sila-sila Pancasila adalah berupa hubungan sebab-akibat yaitu negara sebagai pendukung hubungan dan Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil sebagai pokok pangkal hubungan. Landasan sila-sila Pancasila yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil adalah sebagai sebab adapun negara adalah sebagai akibat. 

Sebagai suatu sistem filsafat landasan sila-sila Pancasila itu dalam hal isinya menunjukkan suatu hakikat makna yang bertingkat (Notonagoro, TT: 7), serta ditinjau dari keluasannya memiliki bentuk piramidal.

Kesatuan Sila-Sila Pancasila


Kesatuan Sila-Sila Pancasila  

C. Kesatuan Sila-Sila Pancasila 

1. Susunan Pancasila yang bersifat Hierarkhis dan Berbentuk Piramidal

Susunan Pancasila yang bersifat Hierarkhis dan mempunyai bentuk piramidal. Pengertian matematika piramidal digambarkan untuk menggambarkan hubungan hierarkhi sila-sila dari Pancasila dalam urutan-urutan luas (kwantitas) dan juga dalam hal sifat-sifatnya (kwalitas). Kalau dilihat dari intinya, urut-urutan lima sila menunjukkan satu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi-sifatnya, merupakan pengkhususandari sila-sila yang dimukanya.

Jika urut-urutan lima sila dianggap mempunyai maksud demikian, maka di antara lima sila ada hubungan yang mengikat yang satu kepada yang lain sehingga Pancasila merupakan suatu kesatuan keseluruhan yang bulat. Andai kata urut-urutan itu dipandang sebagai tidak mutlak. 

Di antara satu sila dengan sila lainnya tidak ada sangkut pautnya, maka Pancasila itu menjadi terpecah-pecah, oleh karena itu tidak dapat dipergunakan sebagai suatu asas kerokhanian bagi Negara. Jikalau tiap-tiap sila dapat diartikan dalam bermacam-macam maksud, sehingga sebenarnya lalu sama saja dengan tidak ada Pancasila. 

Dalam susunan hierarkhis dan piramidal ini, maka Ketuhanan yang Maha Esa menjadi basis kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan dan keadilan sosial. Sebaliknya Ketuhanan yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan, yang membangun, memelihara dan mengembangkan persatuan Indonesia, yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial demikian selanjutnya, sehingga tiap-tiap sila di dalamnya mengandung sila-sila lainnya. 

Dengan demikian dimungkinkan penyesuaian dengan keperluan dan kepentingan keadaan, tempat dan waktunya, dalam pembicaraan kita berpokok pangkal atau memusatkan diri dalam hubungan hierarkhis piramidal semestinya. 

Secara ontologis kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem bersifat hierarkhis dan terbentuk piramidal adalah sebagai berikut : bahwa hakikat adanya Tuhan adalah ada karena dirinya sendiri, Tuhan sebagai causa prima

Oleh karena itu segala yang ada termasuk manusia ada karena diciptakan Tuhan atau manusia ada sebagai akibat adanya Tuhan (Sila 1). 

Adapun manusia adalah sebagai subjek pendukung pokok negara, karena negara adalah lembaga kemanusiaan, negara adalah sebagai persekutuan hidup bersama yang anggotanya adalah manusia (Sila2). 

Maka negara adalah sebagai akibat adanya manusia yang bersatu (Sila 3). 

Sehingga terbentuklah persekutuan hidup bersama yang disebut rakyat. Maka rakyat pada hakikatnya merupakan unsur negara di samping wilayah dan pemerintah. Rakyat adalah sebagai totalitas individu-individu dalam negara yang bersatu (Sila 4). 

Keadilan pada hakikatnya merupakan tujuan suatu keadilan dalam hidup bersama atau dengan lain perkataan keadilan sosial (Sila 5) pada hakikatnya sebagai tujuan dari lembaga hidup bersama yang disebut negara (lihat Notonagoro, 1984:61 dan 1975: 52,57)

2. Kesatuan Sila-sila Pancasila yang saling Mengisi dan Saling Mengkualifikasi

Sila-sila Pancasila sebagai kesatuan dapat dirumuskan pula dalam hubungannya dengan saling mengisi atau mengkualifikasi dalam rangka hubungan hierarkhis piramidal tadi. Tiap-tiap sila seperti telah telah disebutkan di atas  mengandung empat sila lainnya. Untuk kelengkapan dari hubungan kesatuan keseluruhan dari sila-sila Pancasila dipersatukan dengan rumus hierarkhis tersebut di atas.

1. Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradap, yang dipersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

2. Sila kedua : kemanusiaan yang adil dan berasap adalah kemanusiaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

3. Sila ketiga : persatuan Indonesia adalah persatuan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradap, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

4. Sila keempat : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, adalah kerakyatan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradap, yang berpersatuan Indonesia, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

5. Sila kelima : keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradap, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. (Notonagoro, 1975: 43,44)

Pengertian Filsafat

  Filsafat
A. Pengertian Filsafat 

Dalam wacana ilmu pengetahuan sebenarnya pengertian filsafat adalah sangat sederhana dan mudah dipahami. Filsafat adalah satu bidang ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan manusia. Dengan lain lain perkataan selama manusia hidup, maka sebenarnya ia tidak dapat mengelak dari filsafat, atau dal kehidupan manusia yang selalu berfilsafat. Jikalau seseorang hanya berpandangan bahwa materi merupakan sumber kebenaran dalam kehidupan, maka orang tersebut berfilsafat materialisme. 

Jikalau seseorang berpandangan bahwa kenikmatan adalah merupakan nilai terpenting dan tertinggi dalam kehidupan maka orang tersebut berpandangan filsafat hedonisme, demikian juga jikalau seseorang berpandangan bahwa dalam kehidupan masyarakat dan negara adalah kebebasan individu, maka orang tersebut berfilsafat liberalisme, jikalau seseorang memisahkan antara kehidupan kenegaraan atau kemasyarakatan  dan kehidupan agama, maka orang tersebut berfilsafat sekularisme, dan masih banyak pandangan filsafat lainnya. 

Sebelum dipahami lebih lanjut tentang pengertian filsafat maka dipandang penting untuk terlebih dahulu memahami istilah dan pengertian "filsafat". Secara etimologis istilah "filsafat" berasal dari bahasa Yunani "philein" yang artinya "Cinta" dan "sophos" yang artinya "hikmah" atau "kebijaksanaan" atau "wisdom" (Nasution, 1973).

Jadi secara harfiah istilah filsafat adalah mengandung makna Cinta kebijaksanaan. Hal ini nampaknya sesuai dengan sejarah timbulnya ilmu pengetahuan, yang sebelumnya di bawah naungan filsafat. Jadi manusia dalam kehidupan pasti memilih apa pandangan dalam hidup yang dianggap paling benar, paling baik dan membawa kesejahteraan dalam kehidupannya, dan pilihan manusia sebagai suatu pandangan dalam hidupnya itulah yang disebut filsafat. 

Pilihan manusia atau bangsa dalam menentukan tujuan hidupnya ini dalam rangka untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupannya. 

Jikalau ditinjau dari lingkup pembahasannya, maka filsafat meliputi banyak bidang bahasan antara lain tentang manusia, masyarakat, alam, pengetahuan, etika, logika, agama, estetika dan bidang lainnya. Oleh karena itu seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan maka muncul dan berkembang juga ilmu filsafat yang berkaitan dengan bidang-bidang ilmu tertentu, misalnya filsafat sosial, filsafat hukum, filsafat politik, filsafat bahasa, filsafat ilmu pengetahuan, filsafat lingkungan, filsafat agama dan filsafat yang berkaitan dengan bidang ilmu lainnya. 

Keseluruhan arti filsafat yang meliputi berbagai masalah tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua macam sebagai berikut :

Pertama : filsafat sebagai produk mencapai pengertian 

a. Pengertian filsafat yang mencakup arti-arti filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep dari para filsuf pada zaman dahulu,  teori, sistem atau pandangan tertentu, yang merupakan hasil dari proses berfilsafat dan yang mempunyai ciri-ciri tertentu. 

b. Filsafat sebagai suatu jenis problema yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilsafat. Filsafat dalam pengertian jenis ini mempunyai ciri-ciri khas tertentu sebagai suatu hasil kegiatan berfilsafat dan pada umumnya proses pemecahan persoalan filsafat ini diselesaikan dengan kegiatan berfilsafat (dalam pengertian filsafat sebagai proses yang dinamis). 

Kedua : filsafat sebagai suatu proses mencakup pengertian

Filsafat yang diartikan sebagai bentuk suatu aktivitas berfilsafat, dalam proses pemecahan suatu permasalahan dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai dengan objek permasalahannya. 

Dalam pengertian ini filsafat merupakan suatu sistem pengetahuan yang bersiafat dinamis. Filsafat dalam pengertian ini tidak lagi hanya merupakan suatu dogma yang hanya diyakini ditekuni dan dipahami sebagai suatu sistem nilai tertentu, tetepi lebih merupakan suatu aktivitas berfulsafat, suatu proses yang dinamis dengan menggunakan suatu cara dan metode tersendiri.

Jelaskan Pancasila sebagai Jati Diri Bangsa dan Identitas Nasional Bangsa Indonesia

Jelaskan Pancasila sebagai Jati Diri Bangsa dan Identitas Nasional Bangsa Indonesia

Gambar Pancasila
Pada postingan kali ini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai Jati Diri Bangsa dan Identitas Nasional Bangsa Indonesia. Tulisan ini seharusnya sudah saya posting tahun lalu, tapi mungkin lupa atau sengaja tidak saya posting.

Yang jelas postingan ini terkait dengan tugas kuliah PKN yaitu seperti yang sobat lihat pada judul postingan ini. Oke langsung saja saya akan menjelaskan mengapa sih Pancasila dijadikan sebagai jati diri bangsa dan identitas nasional Indonesia? Nah di bawah ini adalah jawabannya sobat. Saya mengutip penjelasan ini dari buku Pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi karya dosen UGM Prof. DR. H. Kaelan, M.S. dan DRS. H. Achmad Zubaidi, M.Si.

Oke ini penjelasannya sobat.

Bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa dari masyarakat internasional, memiliki sejarah serta prinsip dalam hidupnya yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Tatkala bangsa Indonesia berkembang menuju fase nasionalisme modern, diletakkanlah prinsip-prinsip dasar filsafat sebagai suatu asas dalam hidup berbangsa dan bernegara, kemudian melakukan suatu penyelidikan yang dilakukan oleh badan yang akan meletakkan dasar filsafat bangsa dan negara yaitu BPUPKI. Prinsip-prinsip dasar itu ditemukan oleh para pendiri bangsa tersebut yang diangkat dari filsafat hidup atau pandangan hidup bangsa Indonesia, yang kemudian di abstraksikan menjadi suatu prinsip dasar filsafat negara yaitu Pancasila. Jadi dasar filsafat suatu bangsa dan negara berakar pada pandangan hidup yang bersumber kepada kepribadiannya sendiri. Hal inilah menurut Titus dikemukan bahwa salah satu fungsi filsafat adalah kedudukannya sebagai suatu pandangan hidup masyarakat (Titus, 1984).

Dapat pula dikatakan Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia pada hakikatnya bersumber pada nilai-nilai budaya dan keagamaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Jadi filsafat Pancasila itu bukan muncul secara tiba-tiba dan dipaksakan oleh suatu rezim atau penguasa melainkan melalui suatu fase historis yang cukup panjang. Pancasila sebelum dirumuskan secara formal yuridis dalam pembukaan UUD 1945 sebagai dasar filsafat negara Indonesia, nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia, dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu pandangan hidup, sehingga materi Pancasila yang berupa nilai-nilai tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri. Dalam pengertian seperti ini menurut Notonagoro bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar negara republik Indonesia. Proses perumusan materi Pancasila secara formal tersebut dilakukan dalam sidang-sidang BPUPKI pertama, sidang "Panitia 9",sidang BPUPKI kedua, serta akhirnya disyahkan secara formal yuridis sebagai dasar filsafat negara republik Indonesia.

Sejarah Budaya Bangsa sebagai Akar Identitas Nasional


Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang. Berdasarkan kenyataan objektif tersebut maka untuk memahami jati diri bangsa Indonesia serta identitas nasional Indonesia maka tidak dapat dilepaskan dari akar-akar budaya yang mendasari identitas nasional Indonesia. Kepribadian, jati diri, serta identitas nasional Indonesia yang terumuskan dalam filsafat Pancasila harus dilacak dan dipahami melalui sejarah terbentuknya bangsa Indonesia sejak zaman Kutai, Sriwijaya, Majapahit serta kerajaan lainnya sebelum penjajahan bangsa asing di Indonesia.

Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu : Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, serta Keadilan, dalam kenyataannya secara objektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum mendirikan negara. Proses terbentuknya bangsa dan negara Indonesia melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang yaitu sejak zaman kerajaan-kerajaan pada abad ke-IV, ke-V kemudian dasar-dasar kebangsaan Indonesia telah mulai nampak pada abad ke-VII, yaitu ketika timbulnya kerajaan Sriwijaya dibawah wangsa Syailendra di Palembang, kemudian kerajaan Airlangga dan Majapahit di Jawa Timur serta kerajaan-kerajaan lainnya. Proses terbentuknya nasionalisme yang berakar pada budaya ini menurut Yamin diistilahkan sebagai fase terbentuknya nasionalisme lama, dan oleh karena itu secara objektif sebagai dasar identitas nasionalisme Indonesia.

Dasar-dasar pembentukan nasionalisme modern menurut Yamin dirintis oleh para pejuang kemerdekaan bangsa, antara lain rintisan yang dilakukan oleh para tokoh pejuang kebangkitan nasioal pada tahun 1908, kemudian dicetuskan pada Sumpah Pemuda pasa tahun 1928. Akhirnya titik kulminasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk menemukan identitas nasionalnya sendiri, membentuk suatu bangsa dan negara Indonesia tercapai pada tanggal 17 Agustus 1945 yang kemudian diproklamasikan sebagai suatu kemerdekaan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu akar-akar nasionalisme Indonesia yang berkembang dalam perspektif sejarah sekaligus juga merupakan unsur-unsur identitas nasional, yaitu nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam sejarah terbentuknya bangsa Indonesia.

Selesai

Nah seperti itulah penjelasan tentang Pancasila sebagai Jati Diri Bangsa dan Identitas Nasional Indonesia. Dari saya cukup sekian terima kasih dan sampai jumpa di postingan selanjutnya Sobat :)