Showing posts with label Aspek Hukum dalam Ekonomi. Show all posts
Showing posts with label Aspek Hukum dalam Ekonomi. Show all posts

Konsep Larangan Menimbun Dan Monopoli - Hadis Ekonomi

Konsep Larangan Menimbun Dan Monopoli

LATAR BELAKANG

Dalam agama Islam kita memang di halalkan dan di suruh untuk mencari rezki melalui berbagai macam usaha seperti bertani, berburu atau melakukan perdagangan atau jual beli. Namun tentu saja kita sebagai orang yang beriman diwajibkan menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus menurut Alquran dan Sunnah, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang Muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat.

Aturan main perdagangan Islam, menjelaskan berbagai macam syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh para pedagang Muslim dalam melaksanakan jual beli. Dan diharapkan dengan menggunakan dan mematuhi apa yang telah di syariatkan tersebut, suatu usaha perdagangan dan seorang Muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah Allah SWT di dunia dan di akhirat.

Tetapi pada kenyataannya masih banyak ditemukan produsen-produsen yang berlaku curang di dalam usahanya seperti penguasa yang mengeruk keuntungannya dengan cara ihtikar (penimbunan) dan monopoli khususnya makanan pokok, hal ini sangat menguntungkan mereka karena dengan memonopoli dan menimbun barang pokok tersebut. Mereka memaksa masyarakat untuk membeli dengan harga 2 kali lipat, karena barang yang ada di pasaran sudah habis dan para konsumen mau tidak mau harus membelinya dari mereka. Oleh karenanya, ihtikar sangat dilarang oleh agama Islam karena sangat merugikan orang-orang kecil dan hukumnya berdosa.

Kata Kunci Terkait : ayat tentang monopoli, pertanyaan tentang larangan menimbun harta, hadits tentang monopoli, hadits larangan menimbun harta, pengertian monopoli, makalah tentang larangan menimbun harta, makalah hadits tentang monopoli, larangan monopoli dalam islam

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Hadist Nabi Melarang Perilaku Tengkulak ?

2. Bagaimana Hadist Nabi Melarang Perilaku Menimbun Barang Pokok ?

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui Hadist Nabi Yang Melarang Perilaku Tengkulak

2. Mengetahui Hadist Nabi Yang Melarang Perilaku Menimbun Barang Pokok

Larangan terhadap tengkulak

1. Riwayat hadist

عن طا وس عن ابن عباس رضىا الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضرلباد، قلت لابن عباس : ماقوله : ولا يبع حا ضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا (متفق عليه واللفظ للبخارى)

Artinya: “Dari Thawus, dari Ibnu Abas r.a. ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Janganlah kamu menjemput (mencegat) para pedagang yang membawa barang-barang dagangan mereka sebelum diketahui harga pasaran, dan janganlah orang kota menjual barang buat orang desa. Aku bertanya kepada Ibnu Abas: apa yang dimaksut dari sabda rasul bahwa orang kota tidak boleh menjual dagangannya dengan orang desa itu ? jawab ibnu abas: maksudnya janganlah orang kota menjadi makelar atau perantara (penghubung yang memuji-muji dagangannya bagi orang desa.” (Hadits disepakati Imam Bukhari dan Muslim).

2. Penjelasan (syarah) hadist

Dalam dunia perdagangan, penyaluran barang-barang komoditi terpusat di kota. Hasil-hasil pertanian, umumnya daang dari pedesaan. Upaya pengangkutan barang-barang komoditi itu, ada yang dilakukan sendiri oleh para petani sebagai produsen, dan ada pula melalui orang lain.

Dalam proses pengangkutan barang perniagaan, islam menetapkan prinsip dasar bagi terselenggaranya proses jual beli yang saling menguntungkan antara pihak penjual dan pembeli. Dalam hal ini, Rasulullah SAW memberikan petunjuk bagi manusia agar tidak melakukan tindakan yang merugikan para pedagang yang datang dari daerah pedalaman (badui) dengan bertindak mejadi makelar.

Makelar atau al-samsarah artinya perantara perdagangan yaitu orang-orang yang menjualkan barang atau orang yang mencari pembeli. Samsarah juga dapat berarti perantara antara penjual dan pembeli sebagai upaya untuk memudahkan proses jual beli.

Upaya pencegahan kafilah biasa dilakukan oleh para makelar. Pencegahan itu menurut al-Hadawiyah dan ulama Syafi’iyah dilarang apabila terjadi di luar kota. Sementara menurut ulama Malikiyah, Ahmad dan Ishaq bahwa pencegahan kafilah haram hukumnya sekalipun terjadi di pasar. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan al-Auza’i bahwa adanya pencegahan oleh makelar boleh hukumnya apabila tidak akan memberikan kesulitan (dampak negatif) bagi manusia, dan hukumnya menjadi makruh apabila pencegahan itu menimbulkan dampak negatif.

Apaboila kita lihat maksud dari larangan pencegahan oleh makelar terhadap para penjual dari dusun adalah agar tidak terjadi penipuan serta kerugian bagi para penjual. Namun, pada saat ini, arus penjualan barang itu khususnya hasil pertanian justru dibeli di tempat panen.artinya, mereka para makelar membeli di tempat petani secara langsung. Dalam hal ini, pengetahuan pengetahuan para penjual baik petani atau penghasil komoditi di daerah hendaknya mereka mengetahui harga pasar dari komoditinya. Dengan demikian tidak akan terjadinya penghisapan oleh para makelar yang saat ini kita kenal dengan tengkulak.

3. Intisari hadist

a) Larangan mencegah kafilah di tengah jalan karena hal itu dapat menimbulkan kerugian bagi pedagang di pasar.

b) Larangan melakukan monopoli barang karena hal itu dapat menimbulkan kesultan bagi yang lainnya.

Larangan menimbun barang pokok

1. Riwayat hadist

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ». ﴿رَوَاهُ مُسْلِم﴾ 

Dari Ma’mar bin Abdullah rađiyaLlāhu ‘anhu tentang Rasulullah şallaLlāhu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Tidaklah orang yang menimbun barang, melainkan ia berdosa karenanya.” (Şaĥīĥ Muslim ĥadīś no. 3013)

2. Penjelasan (syarah) hadist

Al-Ihtikar menurut bahasa artinya zalim atau aniaya dan merusak pergaulan. Adapun definisi ihtikar secara istilah menurut beberapa ulama fikih diantaranya :

a) Muhammad bin Ali al-Syaukani mendefinisikan ihtikar sebagai “penimbunan/penahanan barang dagangan dari peredarannya”

b) Muhammad bin Muhammad al-Ghozali mendefinisikan ihtikar sebagai “penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga dan penjualannya dilakukan ketika harga naik.

c) Ulama mazhab Maliki menyatakan baha ihtikar yaitu penyimpanan barang oleh produsen baik makanan, pakaian, dan segala jenis barang yang akan dapat merusak pasar.

Dari ketiga definisi diatas, tampaknya memiliki persamaan yaitu adanya upaya pedagang untuk menimbun barang dagangan agar langka di pasaran dan hendak dijual pada saat harga barang tersebut melonjak naik. Adapun jenis komoditi atau barang yang ditimbun penulis lebih cenderung kepada semua jenis barang yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya, beras, minyak sayur, bahan bakar minyak (BBM), semen dan lain-lain. Padahal, sangat menganjurkan untuk memberikan kemudahan bagi orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan upaya dari para penimbun justru bertolak belakang. Seorang yang melakukan penimbunan barang telah melakukan suatu kesalhan besar. 

Rasulullah SAW bersabda : 

مَنِ احْتَكَرَحُكْرَة ًيُرِيْدُأنْ يُغَالِيَ بِهَاعَلَى ا لمُسْلِمِيْنَ فَهُوَخَطِئ

Artinya : “Siapa saja yang melakukan penimbunan barang dengan tujuan merusak harga pasar, sehingga harga naik secara tajam, maka di telah melakukan kesalahan.” (HR Ibnu Majah) 

Berdasarkan hadist di atas, setiap pelaku penimbunan adalah pelaku tindak kejahatan. Dalam hal ini ia telah melakukan kejahatan dalam bidang ekonomi dimana harga menjadi tidak stabil dan banyak orang kesulitan untuk memperoleh barang yang dibutuhkan.

Upaya seseorang menimbun barang kebutuhan pokok manusia menjadikannya jauh dari rahmat 

Allah. Rasulullah SAW bersabda : 


مَنْ احْتَكَرَطَعَمًاأرْبَعِيْنَ لَيْلة فَقَدْبَرِىءَمِنَ اللهَ وَبَرِىءَ مِنْهُ
Artinya : “Siapa yang menimbun makanan (keperluan pokok) selama 40 hari, maka ia telah terlepas dari (hubungan dengan) Allah dan Allah pun melepaskan (hubungan dengan) nya.” (HR Ahmad dan Ibnu Majah)

Berdasarkan hadis di atas, setiap pelaku ihtikar akan jauh dari perlindungan Allah, karena ia telah melakukan upaya mempersulit kehidupan manusia. Padahal, syariat menghendaki tolong-menolong antar sesama manusia sebagaimana disebutkan di dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi : 


وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب 

Artinya : “…Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah ayat : 2)

Upaya orang menimbun sangat bertentangan dengan syariat yang menghendaki kemudahan bagi umat. Hal ini dapat dilihat dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 6 yang berbunyi : 


(6)…مَ ا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ… 

Artinya : “…Allah tidak menginginkan kesuitan apapun bagi kamu...” (QS. Al-Maidah ayat : 6)

Oleh karena itu, dengan melihat akibat negatif dari penimbunan tersebut pemerintah harus mengambil langkah-langkah tegas dan menghukum para pelaku penimbunan tersebut. Pemerintah harus memantau harga-harga di pasaran sehingga selalu stabil dan masyarakat mendapatkan kemudahan dalam memperoleh barang.[1]

KESIMPULAN

Menimbun / memonopoli adalah tindakan menyimpan harta, manfaat atau jasa dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain, yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan terbatas atau stok barang hilang sama sekali dari pasar, sedangkan masyarakat, Negara atau pun hewan memerlukan produk, manfaat atau jasa tersebut.
Secara esensi definisi di atas sama, dan dapat difahami bahwa iktikar yaitu:

a) Membeli barang ketika harga murah

b) Menyimpan barang tersebut sehingga kurang persediaannya di pasar.

c) Kurangnya persediaan barang membuat permintaan naik dan harga juga naik

d) Penimbun menjual barang yang di tahannya ketika harga telah melonjak

e) Penimbunan barang menyebabkan rusaknya mekanisme pasar.

Berkenaan dengan masalah penimbunan barang, Dr.Yusuf Qardhawy) menyebutkan syarat-syarat pedagang yang akan mendapat rida Allah SWT yaitu antara lain:

a. Pedagang hanya menjual barang-barang yang mubah, tidak memperdagangkan barang yang diharamkan syara’

b. Pedagang tidak menipu dan berkhiyanat

c. Pedagang tidak menimbun barang dagangan pada saat masyarakat sedang membutuhkan dengan tujuan memperoleh laba sebanyak-bayaknya karena menimbun dengan tujuan seperti itu hukumnya haram

d. Pedagang tidak boleh bersumpah palsu, bahkan sedapat mungkin harus menjauhi sumpah walaupun ia benar. Hal ini karena sumpah akan menenggelamkan pelakunya kedalam doa di dunia dan neraka kelak di akhirat

e. Pedangan tidak boleh meninggikan harga kepada kaum muslimin.apalagi kalau harga tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah

f. Hendaknya pedagang mengeluarkan zakatnya 2,5%, baik harta yang berputar maupun harta yang berputar maupun harta perniagaan yang diketahui nilainya

Referensi :

Nurul Bariyah, Oneng. 2007. Materi Hadist tentang Islam, Hukum, Ekonomi, Sosial dan Lingkungan, Cet. 1, Jakarta : Kalam

[1] Oneng Nurul Bariyah, Materi Hadist tentang Islam, Hukum, Ekonomi, Sosial dan Lingkungan, Cet. 1, (Jakarta : Kalam), hal. 139-144

Author :

1. Salman Hidayat

2. M. Khoirul Huda

3. Khoirul Ashif

4. M. Mucholada Lion A

LEASING

Aspek hukum dalam  ekonomi

LEASING

SEKILAS TENTANG LEASING

Pertama kali diperkenalkan oleh Bell Telephone Company (1877)
Saat pecah perang di dunia eropa, leasing dilakukan terhadap alat-alat perang
Menyadari bahwa AS adalah benua besar, namun alat transportasi tidak memadai, maka dibuka jalan kereta api dari pantai timur ke pantai barat (satu rel tunggal). Birokrasi pengaturan rel tunggal tersebut ditiru oleh pemerintah AS sekarang. Banyaknya perusahaan swasta menyebabkan sulitnya transportasi KA, sehingga pembuat lokomotif dan gerbong kemudian me-lease-kan kereta yang mereka buat. Tahun 1952 didirikan  United States Leasing Corporation yang merupakan perusahaan leasing pertama.

Leasing masuk secara resmi ke Indonesia pada tahun 1974 melalui SKB Menkeu, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian: KEP/122/MK/IV/2/1974; 30/KPB/I/1974; 32/M/SK/2/1974.

Pengertian

Leasing berasal dari kata “lease”. Menurut kamus, lease berarti sewa dan dalam bahasa inggris sewa=rent. Akan tetapi lease ≠ rent, karena:
Leasing sebenarnya merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut berbagai kontrak lease/ merupakan nama kumpulan;
Dalam praktek dijumpai berbagai macam variasi perjanjian leasing sehingga sulit sekali mengadakan penggolongan/ tipologi leasing secara lengkap;

Peraturan per-UU-an yang berlaku di berbagai Negara berbeda-beda karena disesuaikan dengan system hukum setempat. Sehingga meskipun istilah yang diipakai mungkin sama, namun isinya berbeda-beda, tergantung dari ketentuan hukum yang mengaturnya. Oleh karena itu dimanapun  dipahami istilah aslinya yaitu leasing;

Ciri-ciri Leasing

1. Ciri Dasar/ ciri generic (satu ciri yang senantiasa terdapat dalam setiap variasi leasing), meliputi:
Objek leasing adalah benda-benda yang merupakan suatu kesatuan yang mandiri, yaitu benda-benda yang dalam lalu lintas ekonomi mewakili satu nilai
Dalam leasing, tujuan utama adalah perolehan hak untuk memakai benda yang merupakan objek lease, selama berlangsungnya  kontrak lease, sedangkan hak milik atas benda tetap berada pada lessor;
Dalam leasing selalu ada hubungan antara jangka waktu kontrak lease dengan jangka waktu pemakaian benda tersebut secara ekonomis.

2. Ciri Khusus, yaitu ciri yang terdapat pada masing-masing jenis leasing.
Berdasarkan ketiga ciri dasar tersebut, maka sebagian ahli memberikan definisi leasing dengan:
    “suatu persetujuan dimana para pihaknya dengan bertitik tolak pada adanya kaitan antara jangka waktu kontrak dengan umur ekonomis benda yang menjadi objek, bersepakat bahwa salah satu pihak (lessor) berkewajiban untuk memberikan kenikmatan dari suatu objek kepada pihak lain (lessee) tanpa melepaskan hak miliknya secara yuridis, lessee berkewajiban memberikan imbalan yang sesuai atas kenikmatan tersebut, tanpa menimbulkan tujuan utama untuk memperoleh hak milik secara yuridis atas benda tersebut”.

Jenis-jenis leasing

Untuk membedakan jenis-jenis leasing, ada beberapa kriteria yang dipakai, antara lain adalah:
Pembagian resiko ekonomis antara pihak-pihak yang terikat dalam suatu kontrak lease
Jenis benda yang merupakan objek lease
Isi paket jasa yang dilakukan oleh lessor

Dari ketiga criteria diatas, Yang paling lazim dipakai adalah pembagian resiko ekonomis. Berdasarkan kriteria ini, leasing dibedakan menjadi dua, yaitu: operational lease dan financial lease

Financial lease
Financial lease adalah suatu perjanjian di mana lessee setuju untuk melakukan serangkaian pembayaran (kepada lessor) yang jumlahnya (secara keseluruhan) melebihi harga pembelian alat produksi yang diperoleh. Pembayaran dalam suatu financial lease biasanya dilakukan dalam jangka waktu yang sama dengan bagian terbesar dari umur ekonomis benda tersebut. Selama jangka waktu kontrak tersebut, kontrak tidak bisa dihentikan oleh kedua belah pihak, jadi pada lessee ada kewajiban untuk menyelesaikan kontrak tersebut.

Financial lease adalah leasing dengan ciri-ciri sebagai berikut:
Resiko ekonomis atas objek leasing sepenuhnya ada pada pihak lessee oleh karena itu:
lessee harus mengasuransikan benda tersebut atas tanggungannya sendiri dan kemudian menunjuk lessor sebagai pihak yang menerima ganti rugi jika terjadi efenemen (peristiwa yang dipertanggungkan)
lessee harus menanggung biaya pemeliharaan dan perawatan.
Lessee harus menyimpan benda-benda tersebut seolah-olah benda tersebut miliknya

Jika terjadi kerusakan atas objek lease, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi, maka lessor berhak menuntut ganti rugi/pembayaran sekurang-kurangnya sama jumlah dengan nilai buku benda tersebut dan biaya-biaya yang harus dikeluarkan sehubungan dengan terjadinya penghentian kontrak sebelum jangka waktu berakhir
Selama kontrak berlangsung, lessor dianggap sebagai pemilik benda yang bersangkutan, akan tetapi dia tidak menanggung risiko ekonomis atas benda.
Selama kontrak berlangsung, lessee memperoleh hak untuk memakai benda tersebut, namun ia bukan pemilik, namun demikian ia berkewajiban menanggung risiko ekonomis atas benda tersebut.
Setelah berakhirnya jangka waktu lease, kepada lessee diberikan hak opsi untuk membeli benda yang merupakan objek lease dengan nilai sisa.

Jika terjadi kerusakan atas objek lease, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi, maka lessor berhak menuntut ganti rugi/pembayaran sekurang-kurangnya sama jumlah dengan nilai buku benda tersebut dan biaya-biaya yang harus dikeluarkan sehubungan dengan terjadinya penghentian kontrak sebelum jangka waktu berakhir
Selama kontrak berlangsung, lessor dianggap sebagai pemilik benda yang bersangkutan, akan tetapi dia tidak menanggung risiko ekonomis atas benda.
Selama kontrak berlangsung, lessee memperoleh hak untuk memakai benda tersebut, namun ia bukan pemilik, namun demikian ia berkewajiban menanggung risiko ekonomis atas benda tersebut.
Setelah berakhirnya jangka waktu lease, kepada lessee diberikan hak opsi untuk membeli benda yang merupakan objek lease dengan nilai sisa.

b. Operational Lease
Ciri-ciri operational lease adalah:
Resiko ekonomis atas objek leasing sepenuhnya ada pada pihak lessor oleh karena itu:
lessor harus memelihara benda tersebut dan memperbaiki kerusakan yang terjadi selama perjanjian berlangsung
asuransi ditanggung oleh lessor atas tanggungan sendiri
Operational Lease dapat dihentikan sewaktu-waktu oleh lessee, oleh karena itu operational lease disebut dengan “non pay out lease” karena dalam perjanjian tersebut tidak diharuskan mengganti seluruh harga barang
operational lease hanya memungkinkan diadakan untuk benda-benda yang mudah laku, sebab perkembangan nilai benda tersebut dapat diperhitungkan dan juga untuk benda benda seperti itu ada pasar barang barang bekas yang luas

jangka waktu operational lease senantiasa lebih singkat dari umur ekonomis objek lease
setelah berakhir perjanjian lease biasanya tidak ditawarkan opsi, sehingga benda yang merupakan objek lease harus dikembalikan ke lessor

kontrak operational lease lazimnya hanya dapat ditawarkan oleh pabrikan/suplayer dari benda tersebut, sebab hanya merekalah yang mempunyai keahlian dan peralatan yang dibutuhkan untuk merawat benda tersebut.

Teknik-Teknik Dalam Pelaksanaan Leasing

a. Syndikaat Leasing/Leasing Dengan Sindikasi
teknik ini dilaksanakan jika suatu perusahaan leasing menghadapi suatu permintaan untuk menutup perjanjian leasing atas alat produksi yang nilainya sangat tinggi, sehingga dia tidak dapat menutup sendiri perjanjian tersebut, dan kemudian mencari perusahaan leasing yang bersedia menutup perjanjian tersebut bersama-sama

b. Leverage Leasing
adalah cara yang yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan investasi badan usaha yang memerlukan modal yang sangat besar bagi investasinya, tetapi kapasitasnya untuk memperoleh keuntungann sangat kecil. Biasanya alat produksi tersebut umur ekonomisnya antara 10-25 tahun.

Karena perusahaan leasing yang diminta untuk me-lease-kan barang-barang tersebut tidak sanggup menanggung sendiri keseluruhan biaya alat produksi, maka diperlukan sumber dana lain yang berasal dari pihak ketiga (perusahaan leasing/lembaga pemberi kredit). dalam leverage lease, lessor hanya berkewajiban menyediakan dana antara 20%-40%,sedangkan selebihnya berasal dari pihak ketiga.

c. Sale and Lease Back
teknik khusus leasing yang digunakan untuk melepaskan kembali modal yang sudah tertanam dalam 1 alat produksi agar dapat digunakan untuk keperluan yang lain, namun alat produksi tersebut tetap dapat digunakan oleh bekas pemiliknya

PERLINDUNGAN KONSUMEN

PERLINDUNGAN KONSUMEN

Bahan Kuliah Perlindungan Konsumen

Apa yang dimaksud dengan Perlindungan Konsumen
Hak dan Kewajiban Konsumen
Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha
Klausula Baku atau Perjanjian Sepihak dan permasalahan hukumnya
Penyelesaian Sengketa Konsumen

1. Perlindungan Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Ps. 1 (2)
Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Ps.1 (1)

Macam-macam konsumen:
konsumen antara
konsumen akhir

2. Hak Dan Kewajiban Konsumen

Hak konsumen adalah:
hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barangdan/atau jasa;
hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen adalah:

membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

3. Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Hak pelaku Usaha:
hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
hak untuk melakukan pembelaan diri sepatunya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Pelaku Usaha:
beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan baran dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangka berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba baran dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

4. Klausula Baku/Perjanjian Sepihak

Beberapa definisi klausula baku:
Mariam Darus Badrulzaman merumuskan : Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.
Sutan Remy Sjahdeni merumuskan : perjanjian standar sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausul – klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.
Pada dasarnya tujuan dibuatnya perjanjian standar untuk memberikan kemudahan atau kepraktisan bagi para pihak dalam melakukan transaksi.

Perjanjian baku yang banyak terdapat di masyarakat dapat dibedakan dalam beberapa jenis, antara lain :
Perjanjian baku sepihak, yaitu perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu.
Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah, ialah perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian yang mempunyai objek hak atas tanah
Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat.

“Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”

Urgensi Perjanjian Baku

Perjanjian Baku/perjanjian standar, menjadi penting untuk dimengerti karena untuk menghindari dicantumkannya klausula eksonerasi (exemption clause) dalam perjanjian tersebut.
Klausula eksonerasi adalah klausula yang mengandung kondisi membatasi, atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen (penjual). Dari hal ini terlihat bahwa dengan adanya klausula eksonerasi menciptakan ketidakseimbangan posisi tawar menawar antara produsen dan konsumen.��Agar terciptanya keseimbangan dalam posisi tawar menawar, satu satunya cara adalah dengan membatasi pihak pelaku usaha dalam membuat klausula eksonerasi dengan adanya campur tangan pemerintah dalam pembatasan tersebut.

Mencermati pasal 18 UUPK;


Klausula baku yang dilarang adalah klausula baku yang:

menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.�